Relasi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Dengan Kerusakan Lingkungan

Proseding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkugan, kerjaasama IKA PSL dengan PS.PSL-USU, Medan 28 Maret 2018
ISSN: 978-602-50367-6-7

Dr. Ir. Hamzah Lubis,M.Si
                                                                       Abstract
Entrepreneurs engaged in the management of natural resources have a social responsibility to the local environment. Active role of entrepreneurs to empower the local environment and community impacts positively on the communities and the sustainability of the company itself. This entrepreneur role relation research is conducted in Poncan Marine Resort, Sibolga. The research method is through observation, questionnaires and interviews involving relevant institution at the city scope, employees and tourists. The results shows that the role of entrepreneurs in economic empowerment (10.30%), social (9.0%) and culture (41.40%) is categorized “low”. As a result, the capacity of the public (71%) and participation (15.90%) is also low. One of the consequences is dominant reef damages is caused by the public (90%). The coral reefs cover remains ranged between 27.83% to 29% with coral species from 15 to 16 types.

          Keywords :  1. Corporate roles 2. Community empowerment 3. Community capacity
        4. Environmental damage
                                   
Peran pengusaha
Setiap pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Menurut Soekadijo (2010) terdapat empat aspek kewajiban pengusaha pariwisata. Aspek ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (economy growth), asfek sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial (social progress), asfek budaya untuk memperkenalkan  kesenian dan kebudayaan  (cultural progress) dan aspek lingkungan untuk  mempertahankan tata kehidupan  yang serasi dan seimbang (ecological balance). Spillane (1987) memasukkan aspek kecintaan pada tanah air.
Pengusaha pariwisata harus mengelola asfek ekonomi agar pariwisata memberi   manfaat ganda (multiplier effect) pada sektor lainnya (Sugeng, 2007) seperti pada  transportasi, komunikasi, jasa akomodasi, perdagangan, usaha makan minum,  kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan,  peningkatan eksport dan devisa negara (Hatmi, 1993; Suwantoro, 2001; Pendit, 1995; Lubis, 2002). Mengembangkan sosial-budaya masyarakat lokal  (Suwantoro, 2001, Kamal, 2011) yang memiliki kekhususan (Beller, 1990) untuk menjadi sumber daya  pariwisata. Dengan demikian pariwisata mendorong pelestarian dan pemanfaatan budaya (Pendit, 1995; Suwantoro, 2001, Kamal, 2011), mengangkat harkat dan martabat masyarakat (Suwantoro, 2001) serta keperibadian bangsa dan cinta tanah air (Spillane, 1987).  Pariwisata alam akan meningkatkan pelestarian lingkungan,    program kebersihan dan kesehatan (Suwantoro, 2001; Pendit, 1995, Dahuri, 1993). Menurut Holthus (2000), pengusaha pariwisata sekarang ini telah menganggap penting pelestarian lingkungan dan akan mendapat perlawanan apabila melakukan perusakan lingkungan.
Pengusaha pariwisata (Sekneg, 2007a) memiliki tanggung jawab coorporate social responsibility  pada ekonomi, sosial,  budaya dan lingkungan, pelayanan wisatawan dan pengelolaan lingkungan obyek wisata. Peran-peran pengusaha sebagai berikut:


a.      Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pengusaha pariwisata memiliki 11 kewajiban dalam peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Kebijakan peningkatan kapasitas ekonomi diantaranya: pengembangan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi,   mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal, prioritas  menjadi konsinyasi  pariwisata, prioritas untuk ikut melakukan pengelolaan  pariwisata.  Perusahaan membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, melakukan  pelatihan usaha pariwisata,  penanaman modal melalui kepemilikan saham (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).

b.     Pemberdayaan sosial masyarakat
Pengusaha pariwisata memiliki 10 kewajiban dalam peningkatan kapasitas sosial masyarakat. Kebijakan peningkatan kapasitas sosial diantaranya: berperan aktif dalam  program pemberdayaan masyarakat,  saling menghargai dan menghormati antara pengusaha dan masyarakat, menyediakan sarana ibadah,  melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, prostitusi dan  perdagangan narkoba di area pengusahaannya dan daerah sekitar, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif,  memberikan informasi yang benar tentang usaha pariwisata dan mencegah kegiatan yang melanggar hukum dan segala bentuk perbuatan  yang melanggar kesusilaan (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).

c. Pemberdayaan budaya masyarakat
Pemerintah memberikan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional. Budaya lokal adalah salahsatu daya tarik pariwisata. Pelestarian dan pengembangan budaya akan meningkatkan kunjungan wisatawan yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan pengusaha dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengusaha pariwisata mempunyai 3 kewajiban peningkatan kapasitas budaya masyarakat lokal. Kewajiban tersebut adalah: menjaga dan menghormati  norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai  yang hidup dala masyarakat setempat, menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya dan menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat dan tata nilai masyarakat di pulau dan sekitar pulau (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).

d. Pelayanan wisatawan Wisatawan memiliki dan dan kewajiban dalam pengelolaan pariwisata pulau kecil. Terdapat 14 hak wisatawan, diantaranya mendapat informasi yang akurat dan bertanggung jawab,  pelayanan yang tidak diskriminatif;  mendapat kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan dan keselamatan wisatawan, mendapat perlindungan asuransi pada usaha   pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi misalnya wisata  selam, mendapatkan tenaga kerja/pelayanan yang berkompetensi melalui pelatihan dan pendidikan, mendapatkan standar usaha, mendapatkan produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata  yang berstandar dan bersertifikasi.
Terdapat  pula 11 kewajiban wisatawan diantaranya menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,  memelihara dan melestarikan lingkungan, menjaga ketertiban dan keamanan,  mencegah segala bentuk perbuatan yang     melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum,  melestarikan daya tarik wisata, menciptakan suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan di destinasi pariwisata (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).
  
e. Pengelolaan lingkungan obyek wisata
Pengusaha pariwisata memiliki 59 kewajiban dalam pengelolaan lingkungan obyek pariwisata. Kebijakan pengelolaan lingkungan diantaranya: melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan, membayar gantai rugi  atas kerusakan sumberdaya alam, membayar  biaya pemulihan; melestarikan lingkungan dan budaya, daya tarik wisata dan destinasi wisata.  Dilarang mengambil terumbu karang untuk bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, melakukan pengerukan pasir reklamasi pantai. Tersedianya fasilitas lingkungan seperti sanitasi, intlasi pengelolaan limbah cair,  pengolahan limbah padat, konservasi sumber air tawar, pemeliharaan flora, fauna serta terumbu karang  dan tidak melakukan introduksi biota dari luar pulau (Sekneg, 2009, 2009a, 2007, Depbudpar, 2004).

         Masyarakat pesisir 
Secara administratif masyarakat pesisir berdomisili di pulau kecil dan di kecamatan yang memiliki laut (Sekneg, 2007). Masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan. Hal ini ditandai dengan lingkungan tempat tinggal yang kumuh, rendahnya aspirasi dan akses terhadap pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan  serta bantuan sosial lainnya (Depsos, 2005). Ketidakberdayaan masyarakat sebagai hasil proses  dehumanisasi oleh berbagai pihak (Kartasasmita, 1996). Untuk mengatasinya dengan pemberdayaan (empowerment) agar mampu membebaskan diri dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan untuk memperkuat posisi individu dan masyarakat  dalam  sturuktur kekuasaan (Kartasasmita,1996,  Lumbangaol ,2002).

         Pemberdayaan masyarakat lokal
Pembangunan pariwisata bukan hanya masalah ekonomi (peningkatan pendapatan) tetapi juga masalah harkat dan martabat manusia (Kusumastanto, 2000). Oleh karena itu, pembangunan semestinya menjadi  “pedagogi pembebasan” untuk meningkatkan harkat dan martabat  bukan sebaliknya merendahkan harkat dan martabat manusia. Pembangunan sebagai proses penyadaran (conscientization) untuk menumbuhkan  kesadaran kritis individu dan masyarakat tentang situasi lingkungannya dan kemampuannya mengendalikan  lingkungannya (Amien, 2005). 
Pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (Kartasasmita, 1996), dengan peningkatan kemampuan memanfaatkan dan memelihara sumberdaya pesisir serta  meningkatkan aksebilitas terhadap kegiatan ekonomi (Butar-butar,1998). Peningkatan  kemampuan diarahkan untuk menghasilkan daya (power) yaitu kekayaan, status sosial, pendidikan, penguasaan informasi dan ketrampilan. Untuk itu harus ada perbaikan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam, teknologi, pasar dan pendanaan. Dengan pemberdayaan, maka masyarakat lokal tidak lagi menjadi obyek tetapi menjadi subyek pembangunan. Masayarakat lokal sebagai penguat bukan sebagai penopang berdirinya suatu usaha (Lumbangaol, 2002).
Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir perlu dipahami adanya keunikan karakteristik nelayan yang bersifat sosiologis maupun bersifat ekologis. Sistem sosial masyarakat pesisir tergantung sebagian atau sepenuhnya pada kelimpahan  sumberdaya pesisir dan laut (Adiwibowo, 1995). Demikian juga sistem ekologis pulau kecil yang rentan dengan kerusakan lingkungan (Fauzi, 2005). Oleh karena itu, pemberdayaan nelayan harus memakai prinsip-prinsip pemberdayaan yang sesuai karakteristik masyarakat pesisir. Tuwo (2011) menetapkan prinsip penciptaan lapangan kerja, sumber permodalan, sumber teknologi baru,  pasar dan solidaritas serta aksi kolektif masyarakat. Satria (2002) menetapkan prinsip tujuan, pengetahuan dan penguatan nilai lokal, keberlanjutan (sustainability),  ketepatan kelompok sasaran dan  keselarasan. Pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kapasitas masyarakat.

         Partisipasi masyarakat lokal
Partisipasi masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pulau kecil.  Partipasi masyarakat dipengaruhi persepsi masyarakat, pemberdayaan masyarakat  yang dilakukan Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata. Persepsi merupakan hasil proses penafsiran yang positif terhadap kebijakan dengan belajar dari pengalaman  masyarakat selama ini . Persepsi yang tinggi  diikuti dengan partisipasi yang tinggi (Lumbangaol, 2002).  Terdapat 19 kebijakan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata pulau kecil. Kebijakan partisipasi dalam bentuk kewajiban dan larangan. Kewajiban tersebut diantaranya menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, menciptakan  suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata, mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dan  melestarikan plasma nuftah. Larangan masyarakat diantaranya: perusakan terumbu karang, lamun dan mangrove,  mengambil terumbu karang , menggunakan bahan peledak dan bahan beracun,  penambangan pasir , penambangan mineral, pembangunan fisik menimbulkan kerusakan lingkungan,  kegiatan yang merusak pesisir pulau kecil (Sekneg, 2009, 2009a, 2007, Depbudpar, 2004).

         Metoda penelitian
Penelitian peran pengusaha dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan dilakukan pada perusahaan PT. Marine Resort yang mengelola kawasan pariwisata Poncan Marine Resort di Pulau Poncan Gadang, Kota Sibolga. Metoda penelitian dengan observasi, quisoner dan wawancara. Responden adalah pimpinan intansi terkait di tingkat kota, pimpinan dan karyawan PT Sibolga Marine Resort, wisatawan dan masyarakat di sekitar lokasi usaha (Kota Sibolga).
       
        Hasil penelitian
         Pengelolaan lingkungan obyek wisata
 Pengelolaan lingkungan obyek wisata sangat rendah. Pengelolaan lingkungan berdasarkan penilaian pemerintah  sebesar sebesar 39 persen sedangkan  penilaian pengusaha sebesar 77,90 persen. Rendahnya  pengelolaan lingkungan berkorelasi dengan rendahnya  tutupan terumbu karang di lokasi obyek wisata. Tutupan dan jumlah jenis karang sebelum dan setelah menjadi obyek wisata tidak jauh berbeda.  Tutupan karang tahun 1997 sebesar 27,83 persen (Efendi, 1997) dan tahun 2009 sebesar 29,00 persen (Coremap - LIPI, 2009). Jumlah jenis terumbu karang tahun 2006 (15 jenis) dan tahun 2009  sebanyak 16 jenis (Coremap - LIPI, 2006;  2009).
Rendahnya pengelolaan lingkungan karena pengusaha berorientasi profit tidak berorientasi lingkungan. Pengusaha hanya mengeksploitasi obyek wisata (Suparmoko,  1997, Sutiyanti, 2005) tidak menyisihkan sebagian keuntungan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan (Kusumastui, 2003).  Keserakahan semakin meningkat ketika Pemerintah Daerah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berbiaya tinggi yang  dikonpensasikan pengusaha dengan mengekstrak sumberdaya alam secara berlebihan (Fauzi,  2005). Pengusaha pariwisata berorientasi pada pariwisata massal seperti Pulau Bali yang hanya memperhitungkan jumlah kunjungan wisatawan tanpa peduli terhadap kondisi lingkungan dan sosial (Benyamin, 1997).


       Peningkatan ekonomi masyarakat
Hasil penelitian atas sebelas kewajiban pengusaha dalam pengembangan ekonomi masyarakat, menurut  penilaian pemerintah daerah dan pengelola pariwisata sudah tinggi sedangkan penilaian masyarakat lokal rendah. Penilaian pemerintah dan pengusaha sudah terlaksana dengan baik sebesar 72,70 persen.  Penilain masyarakat lokal dengan dengan 3 isu utama yaitu penempatan tenaga kerja di perusahaan, pemasaran kerajinan lokal di ekowisata dan bantuan permodalan bagi masyarakat lokal hanya 10,30% baik. Peneletian Beyda (2000) pada lokasi yang berdekatan  bahwa pengusaha tidak peduli dengan pengusaha kecil. Penelitian Sitanggang (2006) di Kota Sibolga menunjukan bahwa penyebab  masyarakat lokal sulit berkembang karena belum adanya investor  yang bertindak sebagai mitra usaha bagi masyarakat lokal.

         Peningkatan sosial masyarakat
 Pengusaha pariwisata Pulau Poncan Gadang memiliki  10 kewajiban dalam pengendalian dan peningkatan kehidupan sosial masyarakat lokal. Hasil penelitian berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah dan pengusaha sudah tinggi sedangkan penilaian masyarakat lokal sangat rendah. Pengembangan sosial berdasarkan penilaian pemerintah  sudah baik 90 persen dan penilaian pengusaha 100 persen.  Penilaian masyarakat lokal  dengan topik keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pariwisata, keterlibatan dalam Amdal/Ukl-UPL dan keterlibatan dalam pengelolaan pariwisata hanya 9 persen menyatakan baik. Pengendalian dan peningkatan sosial masyarakat yang rendah menyebabkan pariwisata berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal (Dahuri, 1993)

        Peningkatan budaya masyarakat
Masyarakat Kota Sibolga memiliki budaya yang khas. Perpaduan suku bangsa Batak Toba, Karo, Angkola, Mandiling, Pakpak, Nias, Melayu, Minangkabau, Aceh yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda termasuk pola kekerabatan yang berbeda (patrilineal dan matrilineal) melahirkan masyarkat baru dengan sebutan “Masyarakat Pesisir” (Beydha, 2000). Masyarakat pesisir ini memiliki bahasa spesifik bahasa “Baiko-baiko” atau bahasa “Munak-munak” sebagai gabungan berbagai bahasa lokal, memiliki kesenian pesisir seperti “Sikambang”, makanan khas seperti “Sambam Pacak” dan budaya lainnya. Pelestarian bahasa dan budaya dengan mengemasnya   kepentingan pariwisata (Tauhid, 2009).
Pelaksanaan pengembangan budaya lokal oleh pengusaha pariwisata berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata sudah sangat tinggi (100 persen). Data ini sangat kontras dengan penilaian masyarakat lokal yang  rendah. Dengan isu pemanfaatan kesenian lokal di obyek wisata hanya 41,40 persen menyatakan baik. Rendahnya partisipasi pengusaha menyebabkan seni dan budaya masyarakat lokal tidak berkembang dengan baik. Data ini menunjukkan bahwa pengusaha pariwisata gagal mengemas kebudayaan lokal yang tinggi untuk pariwisata (Tauhid, 2009) padahal wisatawan asing senang melihat penampilan budaya lokal (Sutiyanti, 2005).
       
        Pengembangan   kapasitas masyarakat
Kapasitas masyarakat bergantung pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata. Pemberdayaan  masyarakat yang dilakukan pemerintah hanya 40,40 persen dan oleh pengusaha sebesar 10,43 persen (versi masyarakat). Rendahnya pemberdayaan masyarakat berkorelasi dengan rendahnya kapasitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat hanya 35 persen.  Pengetahuan yang rendah berhubungan dengan pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah berhubungan dengan pendapatan yang rendah (Budhiarta,1999). Pengetahuan yang rendah  berkorelasi dengan keberanian mendapatkan hak (18 persen) dan tindakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan (15 persen). Penelitian Khazali (2002) menunjukkan pemberdayaan melalui pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan kerkorelasi positif dengan partisipasi masyarakat. Kapasitas masyarakat yang rendah menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan pengusaha gagal. Pada hal kapasitas masyarakat  yang rendah menyebabkan partisipasi masyarakat yang rendah pula (Kartasasmita, 1996).

         Partisipasi masyarakat lokal
            Partisipasi masyarakat dipengaruhi persepsi dan kapasitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat yang tinggi (74,50 persen) yang  akan diikuti dengan partisipasai yang tinggi  (Lumbangaol, 2002). Hasil penelitian bahwa dari 19 item kebijakan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan baik hanya 15,90 persen. Persepsi yang tinggi dengan partisipasi yang rendah dari masyarakat karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi  dalam obyek tersebut disebabkan ketidakmampuan masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak menunjang (Dipokusumo, 1999). Penelitian Kusumastuti (2003) di Kepulauan Seribu menunjukkan hal yang sama. Rendahnya partisipasi berhubungan terbalik dengan perusakan terumbu karang. Perusakan terumbu Pulau Poncan Gadang sebesar 90 persen disebabkan oleh masyarakat nelayan hanya 10 persen akibat sampah dan limbah domestik.  Perusakan dengan peracunan 30 persen, penambangan 30 persen, pemboman  15 persen, jangkar  5 persen,  bubu  5 persen dan jaring sebesar 5 persen (Lubis, 2009). Pemboman terumbu karang kendati illegal ternyata mendapatkan pendapatan maksimal bagi nelayan karena tidak punya pilihan lain (Soede, 2000). Kesalahan tidak boleh sepenuhnya dituduhkan pada masyarakat nelayan (Sitanggang, 2006). Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata berperan dalam melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat yang akan membuahkan partisipasi yang tinggi.

        Kesimpulan
1.     Peningkatan ekonomi masyarakat lokal menurut pemerintah dan pengusaha mencapai72,70 persen sedangkan penilaian masyarakat hanya sebesar 10,30 persen.
2.     Peningkatan sosial masyarakat  berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah dan pengusaha mencapai 90,0 persen dan 100,0 persen sedangkan penilaian masyarakat hanya 9,0 persen.
3. Peningkatan budaya masyarakat berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata sudah mencapai 100 persen sedangkan penilaian masyarakat hanya 41,40 persen.
4. Rendahnya pemberdayaan masyarakat berkorelasi dengan rendahnya kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengusaha 10,43 persen akibatnya keberanian mendapatkan hak (18 persen) dan tindakan untuk berpartisipasi mengatasi kerusakan lingkungan (15 persen).
5.  Partisipasi masyarakat dipengaruhi persepsi dan kapasitas masyarakat. Persepsi positif masyarakat 74,50 persen namun  partisipasi masyarakat 15,90 persen.
6. Rendahnya pemberdayaan masyarakat berkorelasi dengan rendahnya partisipasi masyarakat termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Akibatnya perusakan terumbu karang  oleh masyarakat (90%). Tutupan terumbu karang hanya berkisar 27,83% sampai 29,00% dengan jenis  karang 16-16 jenis.


        Daftar pustaka

Amien,A.M. 2005. Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan Dari Perspektif Sains Baru. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Adiwibowo, S. 1995. Adaptasi Ekologi Masyarakat di Wilayah Pesisir. Kursus Pelatihan Integrated Coastal  Zone Planning and Management Angkatan-I, 3 April – 9 September 1995. Kerjasama ADB, Bakosurtanal,  PPLH-IPB. Bogor
Butar-Butar, M. 1998. Pengembangan  Pengelolaan  Sumberdaya Wilayah Pesisir  Laut di Daerah. Konferensi Nasional-I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir  tanggal 10-20 Maret 1998.  Institut Pertanian Bogor. Bogor
Benyamin, I.M. 1997. Proses Pengembangan Wisata Alam dan Dampaknya Pada Lingkungan Terutama Pada Asfek Sosial dan Ekonom: Studi Kasus Pantai Bali. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor. Bogor
Beydha, I. 2000. Pengembangan Wilayah Daerah Tujuan Wisata Pandan dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tesisi. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. Medan
Budhiartha, A.A. G. 1999. Kajian Pengembangan Pariwisata Bahari Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Nusa Lembangon Bali,Tesis Program Pascasarjana, Insitut Pertanian Bogor, Bogor
Beller, W.  D’ Ayala, Hein, P. 1990. Sustainable Development and  Environmetal  Management of Small Islands. UNESCO. Paris
Dahuri, R. 1993. Daya Duk.ung  Lingkungan dan Pengembangan Pariwisata Bahari Berlekanjutan. Seminar  Nasional  Manajemen  Kawasan Pesisir Untuk Ekotourisme Dalam Rangka Dies Natalis ke-30 Insitut Pertanian Bogor.  Program Studi Magister  Manajemen, Insitut Pertanian Bogor, Bogor
Dipokusumo, B.  1999. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Pemukiman  Lahan Kering di Provinsi Nusatenggara Barat. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
Depsos, 2005. Panduan Oprasional Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Wilayah Pesisir Pantai. Departemen Sosial-RI. Jakarta
Depbudpar, 2004. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : km.67/um.001/MKP/2004  Tentang  Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta
Efendi, Y.,  Indrawadi.,  Imam, S.,  Yennafri.,  Samsuardi., Yunaldi., Ofrijohan., Yan, S., Ferry, E.,  Abror., Era, S. 1997. Laporan Penelitian Studi Kondisi Fisik dan Penyebaran Terumbu Karang di Pantai Barat Sumatera Utara. Bappeda Provinsi Sumatera Utara – Posteri Puslitbang Oseanologi – LIPI, Medan
Fauzi, A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis dan Gagasan.  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Hatmi,S. 1993. Analisa Pengembangan Daerah Pariwisata Desa Pantai Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu. Tesis. Sekolah  Pascasarjana, Insitut Pertanian Bogor. Bogor
Holthus,  P. 2000. Sustainable Management of Oceans and Coasts: The Rule of The Private  Sector.  Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources Vol.3 No. 1, 2000. Center for Coastal and Marine Resources Studies,  Institut Pertanian Bogor, Bogor
Kamal, M. 2011. Pengaruh Kebudayaan Terhadap Kegiatan Usaha Kepariwisataan. Jurnal Ilmiah Pariwisata. Vol.7  No. 1 Juni  2011.  Akademi Pariwisata Medan. Medan Hal.99-107
Khazali, M.;  Dietriech, G.B. ;  Victor, P.H.N.  2002. Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam  Pengelolaan Mangrove: Studi Kasus di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources. Vol. 4  No. 3, 2002.Center for Coastal and Marine Resources Studies,  Institut Pertanian Bogor, Bogor
Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta
Kusumastuti,D.S.R.2003. Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pulau-Pulau Kecil di TNL. Kepulauan Seribu. PSL-Universitas Indonesia. Jakarta
Lubis, H. 2002.  Pengelolaan Ekowisata Bahari di Pulau Unggas, Tapanuli Tengah. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. Medan
Lubis, M.R.K. 2009. Analisis Pengelolaan Terumbu Karang Untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Pulau Poncan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
Lumbangaol, R. 2002. Kajian Pengelolaan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil: Studi Kasus Kepulauan Tobea Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor
Pendit, N.S. 1995. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar. Pradnya Paramita. Jakarta
Satria,  A. 2002. Karakteristik Sistem Sosial Masyarakat Pesisir. PKSPL-IPB. Bogor
Suparmoko, M. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. BPFE-UGM, Yokyakarta
Sutiyanti,  S.  M. 2005. Pengharuh Wisatawan Dalam Menjaga Kelestarian Obyek Wisata . Jurnal Ilmiah Pariwisata. Vol.1  No. 2 Desember   2005.  Akademi Pariwisata Medan. Medan
Sitanggang,L.P.2006. Studi Pemamfaatan Ruang Untuk Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pesisir SibolgaTesis. Sekolah Pascasarjana, Insitut Pertanian Bogor. Bogor
Soekadijo, R.G. 2010.Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Syatemic Linkage. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Spillane, J.J. 1987.  Parawisata Indonesia Sejarah dan Prosesnya. Kanisius, Yokyakarta
Sugeng, K.W dan  Ngatemin.   2007. Potensi dan Prospek Industri  Pariwisata Kota Sabang. Jurnal Ilmiah Pariwisata. Vol. 3  No. 2 Desember   2007.
 Soede, C.P .; H.S.J. Cesar; J.S. Pet. 2000. Economic Issues Relatedto Blast Fising on Indonesian Coral reefs.  Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources Vol.3  No. 2, 2000.Center for Coastal and Marine Resources Studies,  Institut Pertanian Bogor, Bogor
Suwantoro,G. 2001.  Dasar – Dasar Pariwisata. Andi. Yokyakarta
Sekneg, 2007. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan   Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Negara. Jakarta.
..........., 2007a. Undang-undang Nomor  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sekretariat Negara. Jakarta

………, 2009, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sekretariat Negara. Jakarta
..........., 2009a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara. Jakarta
Tauhid, B.  2007. Akuntabilitas Pariwisata Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Pariwisata. Vol.3  No. 1 Juni    2007.  Akademi Pariwisata Medan. Medan
Tuwo, A. 2011.  Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan LautBrilian Internasional, Jakarta


        *Dosen lingkungan-Institut Teknologi Medan, Tenaga Ahli Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,   Anggota Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Mitra Bahari Provinsi Sumatera Utara, Anggota Komisi Amdal Kota Medan & Provinsi Sumaatera Utara, Ketua Ikatan Alumni Magister dan Doktor Lingkungan Universitas Sumatera Utara, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan   Perubahan Iklim Nahdhlatul Ulama Sumatera Utara, dan Anggota Association of  Diving School Internasional
        **Makalah pada Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Untuk  Ketahanan Pangan, oleh Ikatan Alumni Magister dan Doktor Lingkungan Universitas Sumatera Utara, di Medan tanggal 28 Maret 2018




Empowerment Relation and Community Participation
With Environmental Damage
Dr. Ir. Hamzah Lubis
Abstract
Entrepreneurs engaged in the management of natural resources have a social responsibility to the local environment. Active role of entrepreneurs to empower the local environment and community impacts positively on the communities and the sustainability of the company itself. This entrepreneur role relation research is conducted in Poncan Marine Resort, Sibolga. The research method is through observation, questionnaires and interviews involving relevant institution at the city scope, employees and tourists. The results shows that the role of entrepreneurs in economic empowerment (10.30%), social (9.0%) and culture (41.40%) is categorized “low”. As a result, the capacity of the public (71%) and participation (15.90%) is also low. One of the consequences is dominant reef damages is caused by the public (90%). The coral reefs cover remains ranged between 27.83% to 29% with coral species from 15 to 16 types.

          Keywords :  1. Corporate roles 2. Community empowerment 3. Community capacity
        4. Environmental damage
     
        The role of employers
Each entrepreneur is obliged to prosper the community around the business location. According to Soekadijo (2010) there are four aspects of tourism entrepreneurs obligations. Economic aspects to improve the economic welfare of society (social growth), social asphek to create social welfare (social progress), asfek culture to introduce the arts and culture (cultural progress) and environmental aspects to maintain a harmonious life order (ecological balance). Spillane (1987) incorporated aspects of love for the homeland.
Tourism entrepreneurs should manage economic asph for tourism to give multiplier effects to other sectors (Sugeng, 2007) such as transportation, communications, accommodation services, trade, drinking-food business, employment opportunities, income opportunities, increased exports and foreign exchange (Hatmi, 1993; Suwantoro, 2001; Pendit, 1995; Lubis, 2002). Develop socio-culture of local communities (Suwantoro, 2001, Kamal, 2011) that have specificity (Beller, 1990) to become tourism resources. Thus, tourism encourages the preservation and utilization of culture (Pendit, 1995, Suwantoro, 2001, Kamal, 2011), raises the dignity of society (Suwantoro, 2001) and the nation's personality and love of the homeland (Spillane, 1987). Natural tourism will enhance environmental conservation, hygiene and health programs (Suwantoro, 2001; Pendit, 1995, Dahuri, 1993). According to Holthus (2000), tourism entrepreneurs today have considered the importance of environmental conservation and will get a resistance when doing environmental destruction.
Tourism entrepreneurs (Sekneg, 2007a) have responsibility for corporate social responsibility on economic, social, culture and environment, tourist service and environmental management of tourism object. The roles of employers are as follows:
a. Community economic empowerment
Tourism entrepreneurs have 11 obligations in increasing the economic capacity of the community. Economic capacity building policies include: development of partnerships with micro, small and cooperative enterprises, prioritizing the use of local community products, providing employment opportunities to local workers, priority to tourism consignment, priority to participate in tourism management. The Company assists in improving the knowledge and skills of the community, conducting tourism business training, investing through share ownership (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).
          b. Community social empowerment
Tourism entrepreneurs have 10 obligations in social capacity building. Social capacity building policies include: taking an active role in community empowerment programs, mutual respect and respect between employers and communities, providing a means of worship, prohibiting all forms of activities related to gambling, prostitution and drug trafficking in its area of ​​business and the surrounding area, providing services that do not discriminatory, providing correct information about tourism business and preventing unlawful activities and all forms of acts that violate decency (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).
         c. Empowerment of community culture
Governments pay respect to cultural identity and the rights of traditional societies. Local culture is one of the attractions of tourism. Cultural preservation and development will increase tourist visits that will directly increase the income of the entrepreneur and the people's income. Therefore, tourism entrepreneurs have 3 obligations to increase the cultural capacity of local communities. The obligations are: to keep and respect the religious norms, customs, culture and values ​​that live in the local community, to preserve the natural and cultural environment and to respect the religious values, customs and values ​​of the people on the island and around the island (Sekneg , 2009, Depbudpar, 2004).
 d. Tourist services Tourists have and and liabilities in the management of small island tourism. There are 14 tourist rights, including accurate and responsible information, non-discriminatory services; comfort, hospitality, protection, security and safety of tourists, have insurance protection on tourism business with high risk activities such as diving, getting competent workers / services through training and education, obtaining business standards, obtaining products, services and business management tourism that is standard and certified.
There are also 11 obligations of tourists to respect religious norms, customs, cultures, and values ​​that live in society, maintain and preserve the environment, maintain order and security, prevent all acts that violate decency and unlawful activities, preserve the attractiveness tourism, creating a safe, orderly, clean, polite, and environmentally sustainable environment in tourism destinations (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).
e. Environmental management of tourism objects
Tourism entrepreneurs have 59 obligations in environmental management of tourism objects. Environmental management policies include: conducting an environmental impact assessment, environmental risk analysis, environmental auditing, rehabilitation fund for environmental functions, paying losses for damage to natural resources, paying for recovery costs; preserve the environment and culture, tourist attraction and tourist destinations. Prohibited coral reefs for building materials, aquarium ornaments, handicrafts, sponges, dredging of beach reclamation sand. The availability of environmental facilities such as sanitation, wastewater treatment management, solid waste treatment, freshwater resource conservation, flora, fauna and coral reef maintenance and non-introduction of biota from outside the island (Sekneg, 2009, 2009a, 2007, Depbudpar, 2004).

Coastal communities
Administratively coastal communities are domiciled in small islands and in sub-districts that have sea (Sekneg, 2007). Coastal communities are synonymous with poverty. It is characterized by slum neighborhoods, low aspirations and access to basic social services such as education and health and other social assistance (MOSA, 2005). The powerlessness of society as a result of the dehumanization process by various parties (Kartasasmita, 1996). To overcome this with empowerment to be able to free themselves from poverty, ignorance, backwardness to strengthen the position of individuals and communities in the power structure (Kartasasmita, 1996, Lumbangaol, 2002)
         
         Empowerment of local communities
Tourism development is not only an economic problem (income increase) but also a matter of human dignity (Kusumastanto, 2000). Therefore, development should be a "pedagogy of liberation" to raise the dignity and dignity rather than reverse human dignity. Development as a conscientization process to raise critical awareness of individuals and communities about their environmental situation and their ability to control their environment (Amien, 2005).
Community empowerment serves to improve community capability (Kartasasmita, 1996), with increased ability to utilize and maintain coastal resources and increase accessibility to economic activities (Butar-butar, 1998). Improved ability directed to generate power (power) that is wealth, social status, education, mastery of information and skills. For that there must be improved public access to natural resources, technology, markets and funding. With empowerment, the local community is no longer an object but a subject of development. The local community as a reinforcement is not a support for the establishment of a business (Lumbangaol, 2002).
In the empowerment of coastal communities should be understood the unique characteristics of fishermen who are sociological and ecological. The social system of coastal communities depends in part or fully on the abundance of coastal and marine resources (Adiwibowo, 1995). Similarly, the ecological system of small islands are vulnerable to environmental damage (Fauzi, 2005). Therefore, empowering fishermen should use the principles of empowerment that suit the characteristics of coastal communities. Tuwo (2011) establishes the principle of job creation, the source of capital, the source of new technology, the market and the solidarity and collective action of society. Satria (2002) establishes the principles of objectives, knowledge and strengthening of local values, sustainability, target group accuracy and alignment. Community empowerment will increase community capacity.
         Local community participation
Community participation in the form of community participation in the management of small island environments. People's participation is influenced by people's perception, community empowerment by local government and tourism entrepreneurs. Perception is the result of a positive interpretation of the policy by learning from the experience of society so far. High perceptions are followed by high participation (Lumbangaol, 2002). There are 19 policies of local community participation in the management of small island tourism. Policy of participation in the form of obligations and restrictions. These obligations include safeguarding and preserving the tourist attraction, creating a safe, orderly, clean, polite manner, preserving the environment of tourism destinations, controlling environmental pollution and preserving plasma nuftah. Prohibition of communities include: the destruction of coral reefs, seagrass and mangroves, coral reefs, using explosives and toxic materials, sand mining, mineral mining, physical development causing environmental damage, destructive activities of small island islands (Sekneg, 2009, 2009a, 2007, Depbudpar, 2004).

         Research method
Research on the role of entrepreneurs in empowering communities around the company conducted at the company PT. Marine Resort who manages the tourism area of ​​Poncan Marine Resort in Poncan Island Gadang, Sibolga City. Research method with observation, quisioner and interview. Respondents are heads of related institutions at city, head and employee level of PT Sibolga Marine Resort, tourists and communities around the business location (Kota Sibolga).
        
         Research result
Environmental management of tourism objects
 Environmental management of tourism objects is very low. Environmental management based on government appraisal amounted to 39 percent while employers valuation of 77.90 percent. The low environmental management is correlated with the low coral cover at the location of the tourism object. The cover and the number of coral species before and after the attractions are not much different. The coral cover in 1997 was 27.83 percent (Efendi, 1997) and 2009 was 29.00 percent (Coremap - LIPI, 2009). Number of species of reefs in 2006 (15 species) and in 2009 as many as 16 species (Coremap - LIPI, 2006, 2009).
The low level of environmental management because profit-oriented entrepreneurs are not environmentally oriented. Entrepreneurs only exploit tourism objects (Suparmoko, 1997, Sutiyanti, 2005) do not set aside some of the benefits to repair environmental damage (Kusumastui, 2003). Greed is on the rise when the Local Government implements various high-cost economic policies that employers conspire by extracting excessive natural resources (Fauzi, 2005). Tourism entrepreneurs are oriented towards mass tourism such as Bali Island which only takes into account the number of tourist visits without regard to environmental and social conditions (Benyamin, 1997).

          Increased community economy
The results of eleven entrepreneurs' obligations in community economic development, according to the assessment of local government and tourism managers are high while local community appraisals are low. The government and employers' appraisals have been well implemented at 72.70 percent. The assessment of local communities with 3 main issues is the placement of workers in the company, marketing of local handicrafts in ecotourism and capital assistance for local communities only 10.30% good. The research of Beyda (2000) at the adjacent location that the entrepreneurs do not care about small entrepreneurs. Sitanggang's research (2006) in Kota Sibolga shows that the causes of local communities are difficult to develop due to the absence of investors acting as business partners for local communities.

        Social improvement of society
 Tourism entrepreneur Poncan Gadang Island has 10 obligations in controlling and improving the social life of local community. The results based on the assessment of Local Government and employers are high while local people's assessment is very low. Social development based on government appraisal has been good 90 percent and 100 percent business appraisal. The assessment of local communities on the topic of community involvement in tourism planning, involvement in Amdal / Ukl-UPL and involvement in tourism management only 9 percent stated good. The low social control and social improvements make tourism negatively affect the social life of local communities (Dahuri, 1993)

         Increased community culture
The people of Sibolga City have a distinctive culture. The tribal mix of Batak Toba, Karo, Angkola, Mandiling, Pakpak, Nias, Malay, Minangkabau, Aceh with different languages ​​and cultures including different kinship patterns (patrilineal and matrilineal) gave birth to new communities called "Coastal Communities" (Beydha, 2000). This coastal community has a language-specific "Baiko-baiko" or "Munak-munak" language as a combination of various local languages, has a coastal art like "Sikambang", typical foods like "Sambam Pacak" and other cultures. Preservation of language and culture by packaging tourism interests (Tauhid, 2009).
Implementation of local cultural development by tourism entrepreneurs based on the assessment of Local Government and tourism entrepreneurs has been very high (100 percent). This data is in sharp contrast to low local community appraisals. With the issue of utilization of local art in tourist attractions only 41.40 percent stated good. The low participation of entrepreneurs causes the arts and cultures of local communities are not well developed. These data suggest that tourism entrepreneurs fail to pack high local culture for tourism (Tauhid, 2009) whereas foreign tourists are happy to see local cultural performances (Sutiyanti, 2005).
        
         Community capacity building
The capacity of the community depends on community empowerment by the Regional Government and tourism entrepreneurs. Community empowerment conducted by the government is only 40.40 percent and by employers of 10.43 percent (community version). The low level of community empowerment correlates with the low capacity of the community. The results showed the level of knowledge of the community only 35 percent. Low knowledge associated with low education. Low education is associated with low incomes (Budhiarta, 1999). Low knowledge is correlated with the courage of gaining a right (18 percent) and action to deal with environmental damage (15 percent). The Khazali (2002) study demonstrates empowerment through coaching, training and providing positive correlation assistance with community participation. Low community capacity shows that empowerment by government and entrepreneurs fails. In the case of low community capacity, the community participation is also low (Kartasasmita, 1996).

Local community participation
            Community participation is influenced by community perception and capacity. The results showed a high public perception (74.50 percent) to be followed by high participation (Lumbangaol, 2002). The result of the research shows that from 19 items the policy of good community participation is only 15,90 percent. High perceptions with low participation of the community because the community can not participate in the object due to the inability of society and environmental conditions that do not support (Dipokusumo, 1999). Research Kusumastuti (2003) in Kepulauan Seribu shows the same thing. The low participation is inversely related to the destruction of coral reefs. The destruction of the reefs of Poncan Gadang Island by 90 percent is caused by fishing communities only 10 percent due to domestic waste and waste. 30 percent destruction with 30 percent poisoning, 30 percent mining, 15 percent bombing, 5 percent anchor, 5 percent buffer and 5 percent net (Lubis, 2009). The bombing of coral reefs despite illegal turns out to get the maximum income for fishermen because they have no other choice (Soede, 2000). Mistakes should not be entirely alleged to the fishing community (Sitanggang, 2006). Local governments and tourism entrepreneurs play a role in empowerment to increase community awareness and capacity that will result in high participation.

Conclusion
1. Economic improvement of local communities according to the government and employers reached 72.70 percent, while the public appraisal was only 10.30 percent.
2. Social improvement of community based on the assessment of Local Government and entrepreneurs reached 90.0 percent and 100.0 percent while the public assessment is only 9.0 percent.
3. Improving the culture of the community based on the assessment of Local Government and tourism entrepreneurs has reached 100 percent while the public assessment is only 41.40 percent.
4. The low level of community empowerment correlates with the low capacity of the community. Community empowerment by entrepreneurs 10.43 percent resulted in the courage to get the right (18 percent) and actions to participate in overcoming environmental damage (15 percent).
5. Community participation is influenced by the perception and capacity of the community. Community positive perception 74.50 percent but community participation 15.90 percent.
6. The low level of community empowerment correlates with low community participation including environmental management. Consequently the destruction of coral reefs by the community (90%). The coral cover is only 27.83% to 29.00% with coral species 16-16 species.

 Bibliography

    *Environmental lecturer - Medan Institute of Technology, Environmental Expert of Research and Development Center of North Sumatera Province, Member of North Sumatera Province Climate Change Council, Vice Chairman of North Sulawesi Province Maritime Partners, Amdal Commission Member Medan & Sumaatera Utara Province, Head of Alumni Master's Association and Environmental Doctor University of North Sumatra, Head of North Sumatra Nahdhlatul Ulama Disaster Relief and Climate Change Agency, and Member Association of Diving International School 
** Paper at the National Seminar on Natural Resources and Environment Management for Food Security, by the Alumni Association of Master and Environmental Doctorate of University of Sumatera Utara, Medan on 28 March 2018



لاقة التمكين والمشاركة المجتمعية
مع الأضرار البيئية
الدكتور الأشعة تحت الحمراء. حمزة لوبيس
نبذة مختصرة
يتحمل رجال الأعمال المنخرطين في إدارة الموارد الطبيعية مسؤولية اجتماعية تجاه البيئة المحلية. الدور الفعال لرواد الأعمال لتمكين البيئة المحلية والمجتمع من التأثيرات الإيجابية على المجتمعات واستدامة الشركة نفسها. تجري هذه البحوث علاقة دور منظم في منتجع Poncan البحرية ، سيبولجا. طريقة البحث هي من خلال الملاحظة والاستبيانات والمقابلات التي تنطوي على مؤسسة ذات الصلة في نطاق المدينة والموظفين والسياح. تظهر النتائج أن دور رواد الأعمال في التمكين الاقتصادي (10.30٪) ، الاجتماعي (9.0٪) والثقافة (41.40٪) مصنف "منخفض". ونتيجة لذلك ، فإن قدرة الجمهور (71٪) والمشاركة (15.90٪) منخفضة أيضًا. واحدة من النتائج هي الأضرار الشعاب المسيطرة الناجمة عن الجمهور (90 ٪). تراوحت الشعاب المرجانية بين 27.83٪ إلى 29٪ مع أنواع المرجان من 15 إلى 16 نوعًا.

          كلمات البحث: 1. أدوار الشركة 2. تمكين المجتمع 3. قدرة المجتمع
        4. الضرر البيئي

دور أرباب العمل
يلتزم كل رائد أعمال بإزدهار المجتمع حول موقع العمل. وفقا ل Soekadijo (2010) هناك أربعة جوانب لالتزامات منظمي المشاريع السياحية. الجوانب الاقتصادية لتحسين الرفاه الاقتصادي للمجتمع (النمو الاجتماعي) ، والروح الاجتماعية لخلق الرعاية الاجتماعية (التقدم الاجتماعي) ، والثقافة asfek لإدخال الفنون والثقافة (التقدم الثقافي) والجوانب البيئية للحفاظ على نظام حياة متوازن ومتناغم (التوازن البيئي). أدرج Spillane (1987) جوانب من الحب للوطن.
يجب على رواد الأعمال في مجال السياحة إدارة الاقتصاد الاقتصادي للسياحة لإعطاء تأثيرات مضاعفة للقطاعات الأخرى (سوغنغ ، 2007) مثل النقل والاتصالات وخدمات الإقامة والتجارة وأعمال التغذية وفرص العمل وفرص الدخل وزيادة الصادرات و exchange exchange (Hatmi، 1993؛ Suwantoro، 2001؛ Pendit، 1995؛ Lubis، 2002). تطوير الثقافة الاجتماعية للمجتمعات المحلية (Suwantoro، 2001، Kamal، 2011) التي لها خصوصية (Beller، 1990) لتصبح موارد سياحية. وهكذا ، تشجع السياحة على الحفاظ على الثقافة واستخدامها (Pendit، 1995، Suwantoro، 2001، Kamal، 2011) ، وترفع من كرامة المجتمع (Suwantoro، 2001) وشخصية الأمة وحبها (Spillane، 1987). وستعزز السياحة الطبيعية برامج المحافظة على البيئة والصحة العامة والصحة (Suwantoro ، 2001 ؛ Pendit ، 1995 ، Dahuri ، 1993). ووفقًا لما ذكره هولثوس (2000) ، فقد نظر رواد الأعمال في مجال السياحة اليوم في أهمية الحفاظ على البيئة وسيحصلون على مقاومة عند التدمير البيئي.
ويتحمل منظمو السياحة (Sekneg، 2007a) مسؤولية المسؤولية الاجتماعية للشركات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والخدمات السياحية والإدارة البيئية للأغراض السياحية. أدوار أصحاب العمل هي كما يلي:
أ. التمكين الاقتصادي للمجتمع
أصحاب المشاريع السياحية لديهم 11 التزامًا في زيادة القدرة الاقتصادية للمجتمع. وتشمل سياسات بناء القدرات الاقتصادية: إقامة شراكات مع مؤسسات صغيرة ومتعاونة ، وتحديد أولويات استخدام منتجات المجتمعات المحلية ، وتوفير فرص العمل للعمال المحليين ، وأولوية الشحن السياحي ، وأولوية المشاركة في إدارة السياحة. تساعد الشركة في تحسين معرفة ومهارات المجتمع ، وإجراء التدريب على الأعمال التجارية السياحية ، والاستثمار من خلال ملكية الأسهم (Sekneg ، 2009 ، Depbudpar ، 2004).

ب. التمكين الاجتماعي للمجتمع
أصحاب المشاريع السياحية لديهم 10 التزامات في بناء القدرات الاجتماعية. سياسة زيادة القدرة الاجتماعية وتشمل: دور فاعل في برامج التنمية المجتمعية والاحترام المتبادل والاحترام بين أصحاب العمل والجمهور، وتوفير وسيلة للعبادة، لحظر كل أشكال الأنشطة المتصلة القمار والدعارة وتهريب المخدرات في pengusahaannya المنطقة والمنطقة المحيطة بها، وتوفير الخدمات التي لا التمييزية ، وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأعمال السياحية ومنع الأنشطة غير المشروعة وجميع أشكال الأعمال التي تنتهك اللياقة (Sekneg ، 2009 ، Depbudpar ، 2004).

ج. تمكين ثقافة المجتمع
تحترم الحكومات الهوية الثقافية وحقوق المجتمعات التقليدية. الثقافة المحلية هي واحدة من عوامل الجذب للسياحة. سيؤدي الحفاظ على التراث الثقافي وتنميته إلى زيادة الزيارات السياحية التي ستزيد بشكل مباشر من دخل صاحب المشروع ودخل الشعب. ولذلك ، فإن أصحاب المشاريع السياحية لديهم 3 التزامات لزيادة القدرة الثقافية للمجتمعات المحلية. الالتزامات هي: الحفاظ على واحترام الأعراف الدينية والعادات والثقافة والقيم التي تعيش في المجتمع المحلي ، للحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية واحترام القيم الدينية والعادات والقيم للشعب في الجزيرة وحول الجزيرة (Sekneg) ، 2009 ، Depbudpar ، 2004).

د. الخدمات السياحية السياح لديهم والالتزامات في إدارة السياحة الجزيرة الصغيرة. هناك 14 حقوق سياحية ، من بينها الحصول على معلومات دقيقة ومسؤولة ، وخدمات غير تمييزية ؛ تجد الراحة والضيافة والحماية وأمن وسلامة السياح، وتلقي الحماية التأمينية في أنشطة السياحة مخاطر عالية، على سبيل المثال الغوص والحصول على كفاءة العمل / الخدمة من خلال التدريب والتعليم، والحصول على مستوى الأعمال التجارية، والحصول على المنتجات والخدمات وإدارة الأعمال السياحة المعيارية والمعتمدة.
وهناك أيضا 11 تقييم التزام منهم احترام المعايير الدينية والعادات والثقافة والقيم التي تعيش في المجتمع، والحفاظ على البيئة والحفاظ عليها، والحفاظ على النظام والأمن، ومنع أي عمل ينتهك أنشطة اللياقة وغير المشروعة، والحفاظ على جاذبية السياحة ، وخلق بيئة آمنة ومنظمة ومنتظمة ومهذبة وبيئية مستدامة في الوجهات السياحية (Sekneg، 2009، Depbudpar، 2004).
ه. الإدارة البيئية للأشياء السياحية
أصحاب المشاريع السياحية لديهم 59 التزامات في الإدارة البيئية للأغراض السياحية. وتشمل سياسات الإدارة البيئية: إجراء تقييم الأثر البيئي، وتحليل المخاطر البيئية والتدقيق البيئي، وظيفة البيئية صندوق ضمان الانتعاش، لدفع تعويضات gantai الموارد الطبيعية، ودفع رسوم الإنعاش؛ الحفاظ على البيئة والثقافة وجذب السياح والوجهات السياحية. يحظر اتخاذ المرجانية لمواد البناء، والحلي الحوض، والحرف اليدوية، والإسفنج، التجريف استصلاح الرمال. بيئات توفر مثل المرافق الصحية، وإدارة مياه الصرف الصحي intlasi، وإدارة النفايات الصلبة، والحفاظ على موارد المياه العذبة، والحفاظ على النباتات والحيوانات والشعاب المرجانية وعدم القيام إدخال الكائنات الحية من خارج الجزيرة (وزيرة الخارجية 2009، 2009A، 2007، وزارة، 2004).

         المجتمعات الساحلية
وتقيم المجتمعات الساحلية إداريا في جزر صغيرة وفي المناطق الفرعية التي لديها البحر (Sekneg ، 2007). المجتمعات الساحلية هي مرادف للفقر. يتميز الأحياء الفقيرة، والتطلعات المنخفضة والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها من المساعدات الاجتماعية (الشؤون الاجتماعية، 2005). عجز المجتمع نتيجة لعملية نزع الإنسانية من قبل مختلف الأطراف (Kartasasmita ، 1996). للتغلب على هذا من خلال التمكين من التحرر من الفقر والجهل والتخلف لتعزيز موقف الأفراد والمجتمعات في هيكل السلطة (Kartasasmita ، 1996 ، Lumbangaol ، 2002).

         تمكين المجتمعات المحلية
لا تعد التنمية السياحية مشكلة اقتصادية (زيادة الدخل) فحسب ، بل هي أيضاً مسألة كرامة الإنسان (Kusumastanto، 2000). لذلك ، يجب أن تكون التنمية "علم تحرير" لترسيخ الكرامة والكرامة بدلاً من عكس الكرامة الإنسانية. التطوير كعملية توعية لإذكاء الوعي النقدي بالأفراد والمجتمعات حول وضعهم البيئي وقدرتهم على التحكم في بيئتهم (Amien، 2005).
تمكين المجتمع المحلي يعمل على تحسين قدرة الناس (كارتاساسميتا، 1996)، مع زيادة في القدرة على الاستفادة من والمحافظة على الموارد الساحلية وتحسين إمكانية الوصول إلى النشاط الاقتصادي (بوتار بوتار-1998). قدرة محسنة موجهة لتوليد الطاقة (القوة) وهي الثروة ، الوضع الاجتماعي ، التعليم ، التمكن من المعلومات والمهارات. لذلك يجب أن يكون هناك وصول عام محسّن إلى الموارد الطبيعية والتكنولوجيا والأسواق والتمويل. مع التمكين ، لم يعد المجتمع المحلي كائنًا بل موضوعًا للتنمية. إن المجتمع المحلي كتعزيز ليس دعماً لإنشاء مشروع تجاري (Lumbangaol، 2002).
في تمكين المجتمعات الساحلية ينبغي فهم الخصائص الفريدة للصيادين الذين هم الاجتماعية والبيئية. يعتمد النظام الاجتماعي للمجتمعات الساحلية جزئياً أو كلياً على وفرة الموارد الساحلية والبحرية (Adiwibowo، 1995). وبالمثل ، فإن النظام الإيكولوجي للجزر الصغيرة عرضة للأضرار البيئية (فوزي ، 2005). ولذلك ، ينبغي تمكين الصيادين استخدام مبادئ التمكين التي تتناسب مع خصائص المجتمعات الساحلية. Tuwo (2011) ترسي مبدأ خلق فرص العمل، ومصادر رأس المال، ومصدر التكنولوجيات الجديدة والأسواق والمجتمع من التضامن والعمل الجماعي. تحدد Satria (2002) مبادئ الأهداف والمعرفة وتعزيز القيم المحلية والاستدامة ودقة المجموعة المستهدفة والمواءمة. تمكين المجتمع سيزيد من قدرة المجتمع.
مشاركة المجتمع المحلي
المشاركة المجتمعية في شكل المشاركة المجتمعية في إدارة البيئات الجزرية الصغيرة. أثرت المشاركة العامة التصور العام والحكومات المحلية تمكين المجتمع المحلي وأصحاب المشاريع السياحية. الإدراك هو نتيجة لتفسير إيجابي للسياسة من خلال التعلم من تجربة هذه السنوات. تليها تصورات عالية بمشاركة عالية (لومانجاولول ، 2002). هناك 19 سياسة مشاركة المجتمع المحلي في إدارة السياحة الجزيرة الصغيرة. سياسة المشاركة في شكل الالتزامات والقيود. وتشمل هذه الالتزامات حماية والحفاظ على الجذب السياحي، وخلق جو من آمن ومنظم ونظيف، التصرف بأدب، للحفاظ على الاستدامة البيئية من الوجهات السياحية، والسيطرة على التلوث البيئي والمحافظة على nuftah البلازما. حظر المجتمع بما في ذلك: تدمير الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار المانغروف، واتخاذ الشعاب، وذلك باستخدام المتفجرات والمواد السامة، استخراج الرمال، واستخراج المعادن، والتنمية المادية مما تسبب في أضرار بيئية، وهذه الأنشطة الهدامة الساحلية الجزرية الصغيرة (وزيرة الخارجية 2009، 2009A، 2007، Depombpar ، 2004).

         طريقة البحث
بحث حول دور رواد الأعمال في تمكين المجتمعات حول الشركة التي أجريت في شركة PT. منتجع البحرية التي تدير مجال السياحة Poncan Poncan منتجع البحرية في برج كوتا سيبولجا. طريقة البحث مع الملاحظة ، quisioner والمقابلة. المشاركين هم قادة المؤسسات ذات الصلة على المستوى البلدي، القيادة والعاملين في منتجع PT سيبولجا البحرية والسياح والمجتمعات في جميع أنحاء جهد (سيبولجا).
        
        نتائج الدراسة
         الإدارة البيئية للأشياء السياحية
 الإدارة البيئية للأشياء السياحية منخفضة للغاية. ويستند الإدارة البيئية في تقييم الحكومة من 39 في المئة في حين بلغت أرباب العمل على 77.90 فى المائة من الاصوات. ويرتبط الإدارة البيئية المنخفضة مع انخفاض الشعاب المرجانية غطاء في الموقع من أماكن الجذب السياحي. الغطاء وعدد الأنواع المرجانية قبل وبعد مناطق الجذب لا تختلف كثيرا. بلغ الغطاء المرجاني في 1997 حتي 27،83 في المئة (أفندي، 1997) وفي عام 2009 بلغت 29.00 في المئة (Coremap - معهد العلوم الإندونيسي، 2009). عدد أنواع الشعاب المرجانية في عام 2006 (15 نوعا) وفي عام 2009 ما لا يقل عن 16 نوعا (Coremap - معهد العلوم الإندونيسي، 2006؛ 2009).
انخفاض مستوى الإدارة البيئية لأن رواد الأعمال الموجهين نحو الربح ليسوا موجودين بيئياً. أرباب العمل استغلال السياحة (Suparmoko، 1997، Sutiyanti، 2005) لا يعفي جزء من الأرباح لتحسين الأضرار البيئية (Kusumastui، 2003). زيادة الجشع عند مناطق تنفيذ السياسات الاقتصادية التي dikonpensasikan أعمال مكلفة لاستخراج الموارد الطبيعية التي تتجاوز (فوزي، 2005). السياحة منظم المنحى السياحة الجماعية مثل بالي والتي تأخذ فقط بعين الاعتبار عدد من السياح من دون العناية بالبيئة والظروف الاجتماعية (بنيامين، 1997)
زيادة الاقتصاد المجتمعي
إن نتائج أحد عشر إلتزامات أصحاب المشاريع في التنمية الاقتصادية المجتمعية ، وفقا لتقييم الحكومات المحلية ومديري السياحة عالية في حين أن تقييم المجتمع المحلي منخفض. تم تنفيذ تقييم الحكومة وأرباب العمل بشكل جيد بنسبة 72.70 في المائة. مراجعة المجتمع المحلي مع القضايا الرئيسية الثلاث، والعمل في الشركة، وتسويق الحرف المحلية في السياحة البيئية ودعم رأس المال للمجتمعات المحلية٪ فقط 10.30 غرامة. بحث Beyda (2000) في الموقع المجاور أن رجال الأعمال لا يهتمون أصحاب المشاريع الصغيرة. أظهرت الأبحاث Sitanggang (2006) في كوتا سيبولجا أن سبب المجتمع المحلي من الصعب أن تتطور بسبب عدم وجود المستثمر الذي يعمل بمثابة شريك تجاري للمجتمع المحلي.

         التحسن الاجتماعي للمجتمع
 رائد الأعمال السياحية Puncan جزيرة Gadang لديها 10 التزامات في السيطرة على وتحسين الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي. النتائج التي تستند إلى تقييم الحكومة المحلية وأرباب العمل مرتفعة بينما تقييم السكان المحليين منخفض للغاية. كانت التنمية الاجتماعية على أساس التقييم الحكومي جيدة 90 في المئة و 100 في المئة تقييم الأعمال. معدل المجتمعات المحلية مع موضوع المشاركة المجتمعية في التخطيط السياحي، والمشاركة في EIA / UKL-UPL والمشاركة في إدارة السياحة وقالت 9 في المئة فقط جيدة. يؤدي ضعف الرقابة الاجتماعية والتحسينات الاجتماعية إلى تأثير السياحة تأثيراً سلبياً على الحياة الاجتماعية للمجتمعات المحلية (Dahuri، 1993).

        زيادة ثقافة المجتمع
شعب Sibolga City لديهم ثقافة مميزة. مزيج من الأعراق باتاك توبا، كارو، Angkola، Mandailing، Pakpak، نياس والماليزية ومينانغكابو، لغة آتشيهية وثقافة مختلفة بما في ذلك أنماط القرابة مختلفة (أبوي ونسل أمومي) أنجبت المجتمع تماما كما "مجتمعات الساحلية" (Beydha، 2000). المجتمعات الساحلية لها لغتها لغة معينة "Baiko-Baiko" أو لغة "Munak-munak" على أنها مزيج من مختلف اللغات المحلية، لديها فن الساحلي بأنه "Sikambang" الغذائية التقليدية مثل "Sambam pacak" والثقافات الأخرى. الحفاظ على اللغة والثقافة عن طريق تعبئة المصالح السياحية (Tauhid، 2009).
كان تنفيذ التنمية الثقافية المحلية من قبل منظمي المشاريع السياحية على أساس تقييم الحكومات المحلية وممارسي المشروعات السياحية مرتفعا للغاية (100 في المائة). هذه البيانات في تناقض حاد مع انخفاض تقييم المجتمع المحلي. مع مسألة الاستفادة من الفن المحلي في مناطق الجذب السياحي فقط 41.40 في المئة من الجيد. انخفاض مشاركة أصحاب المشاريع يؤدي إلى عدم تطوير الفنون والثقافات في المجتمعات المحلية بشكل جيد. وتشير هذه البيانات إلى أن أصحاب المشاريع السياحية تفشل حزمة الثقافة المحلية عالية للسياحة (التوحيد، 2009) في حين أن السياح الأجانب يحبون أن نرى ظهور الثقافة المحلية (Sutiyanti، 2005).
        
        بناء قدرات المجتمع
تعتمد قدرة المجتمع على تمكين المجتمع من قبل الحكومة الإقليمية ومنظمي المشروعات السياحية. تبلغ نسبة التمكين المجتمعي من قبل الحكومة 40.40 في المائة فقط وأرباب العمل 10.43 في المائة (النسخة المجتمعية). يرتبط انخفاض مستوى تمكين المجتمع بالقدرة المنخفضة للمجتمع. أظهرت النتائج مستوى معرفة المجتمع بـ 35٪ فقط. انخفاض المعرفة المرتبطة منخفضة التعليم. يرتبط انخفاض مستوى التعليم بانخفاض الدخل (Budhiarta ، 1999). ترتبط المعرفة المنخفضة بالشجاعة في الحصول على حق (18٪) والعمل على التعامل مع الضرر البيئي (15٪). تثبت دراسة الخزعلي (2002) التمكين من خلال التدريب ، والتدريب وتقديم مساعدة ارتباط إيجابية بالمشاركة المجتمعية. تدل قلة القدرات المجتمعية على أن التمكين من جانب الحكومة ورجال الأعمال يفشلون. في حالة انخفاض القدرات المجتمعية ، فإن المشاركة المجتمعية منخفضة أيضًا (Kartasasmita ، 1996).
مشاركة المجتمع المحلي
            تتأثر المشاركة المجتمعية بفهم المجتمع وقدراته. وأظهرت النتائج وجود تصورات عامة عالية (74.50٪) تليها مشاركة عالية (لومانجاولول ، 2002). تظهر نتيجة البحث أنه من 19 بندًا ، فإن سياسة المشاركة المجتمعية الجيدة هي 15،90 بالمائة فقط. تصورات عالية مع انخفاض مشاركة المجتمع لأن المجتمع لا يستطيع المشاركة في الجسم بسبب عدم قدرة المجتمع والظروف البيئية التي لا تدعم (Dipokusumo، 1999). البحث Kusumastuti (2003) في Kepulauan Seribu يظهر الشيء نفسه. يرتبط انخفاض المشاركة عكسيا بتدمير الشعاب المرجانية. ويتسبب تدمير شعاب جزيرة Poncan Gadang بنسبة 90 في المائة في مجتمعات الصيد بنسبة 10 في المائة فقط بسبب النفايات المنزلية والنفايات. تدمير 30 في المئة مع تسمم بنسبة 30 في المئة وتعدين بنسبة 30 في المئة وقصف 15 في المئة ومرساة بنسبة 5 في المئة ومخزن مؤقت بنسبة 5 في المئة وشبكة بنسبة 5 في المئة (لوبيس ، 2009). إن تفجير الشعاب المرجانية على الرغم من عدم شروعها في الحصول على الحد الأقصى من الدخل للصيادين لأنه ليس لديهم خيار آخر (Soede ، 2000). لا يجب أن يُزعم أن أخطائك هي مجتمع الصيد (Sitanggang، 2006). تلعب الحكومات المحلية ومنظمو المشروعات السياحية دورًا في التمكين لزيادة الوعي المجتمعي والقدرات التي ستؤدي إلى مشاركة عالية.

        استنتاج
1. بلغ التحسن الاقتصادي للمجتمعات المحلية حسب الحكومة وأصحاب العمل 72.70 في المائة ، في حين كان التقييم العام 10.30 في المائة فقط.
2. إن التحسن الاجتماعي للمجتمع القائم على تقييم الحكومات المحلية وأصحاب الأعمال الحرة يصل إلى 90.0 في المائة و 100.0 في المائة في حين أن التقييم العام لا يتجاوز 9 في المائة.
3. وقد تم تحسين ثقافة المجتمع بناء على تقييم الحكومات المحلية وممارسي المشروعات السياحية بنسبة 100 في المائة بينما كان التقييم العام 41.4 في المائة فقط.
4. يرتبط انخفاض مستوى تمكين المجتمع بالقدرة المنخفضة للمجتمع. أدى تمكين المجتمع من قبل رجال الأعمال بنسبة 10.43 في المائة إلى الشجاعة للحصول على الحق (18 في المائة) وإجراءات المشاركة في التغلب على الأضرار البيئية (15 في المائة).
5. تتأثر المشاركة المجتمعية بتصور وقدرة المجتمع. التصور الإيجابي للمجتمعات المحلية 74.50٪ لكن المشاركة المجتمعية 15.90٪.
6. يرتبط انخفاض مستوى تمكين المجتمع بالمشاركة المجتمعية المنخفضة بما في ذلك الإدارة البيئية. وبالتالي تدمير الشعاب المرجانية من قبل المجتمع (90 ٪). الغطاء المرجاني هو فقط من 27.83 ٪ إلى 29.00 ٪ مع الأنواع المرجانية 16-16 نوعا.

        قائمة المراجع


* محاضر بيئي - معهد ميدان للتكنولوجيا ، وخبير بيئي في مركز البحث والتطوير في مقاطعة سومطرة الشمالية ، وعضو مجلس تغير المناخ في مقاطعة سومطرة الشمالية ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سولاويزي الشمالية للشركاء البحريين ، وعضو في لجنة أمدال ، مديان ومركز سومايرتا أوتارا ، ورئيس رابطة الخريجين للماجستير وطبيب بيئي بجامعة شمال سومطرة ، ورئيس وكالة شمال سومطرة نهضة الموارد التعليمية للكوارث وتغير المناخ ، والرابطة الدولية لمدرسة الغوص الدولية  
** بحث في الحلقة الدراسية الوطنية بشأن إدارة الموارد الطبيعية والبيئة للأمن الغذائي ، من قبل رابطة الخريجين لدرجة الماجستير والدراسات البيئية بجامعة سومطرة أوتارا ، ميدان في 28 مارس 2018






No comments:

Post a Comment