PENDIDIKAN DAN MITIGASI BENCANA



          PENDIDIKAN DAN  MITIGASI BENCANA
         Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si
Dosen, Pembina SMP IT-NU (Full Day)
     Jl.Pukat I No.37 Medan Tembung

Sk. Prestasi Reformasi No.480, 21 Desember 2015, hal.6 kol.1-4

“Telah tampak kerusakan di darat dan  di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan  kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)“ (Q.S.Ar-Rum:41).

Tulisan ini adalah pengembangan dari makalah penulis pada seminar Peran Perguruan Tinggi dalam Menanggulangi  Bencna dan  Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di kampus Institut Teknologi Medan, tanggal 20 Nopember 2015. Seminar ini sebagai antisipasi tren bencana (sepuluh tahun terakhir), pada tahun 2016 berpeluang didominsi bencana hidrometeorologi. Puncak bencana hidrometeorologi 2016 diprediksi pada bulan Januari-Februari 2016.

Peraturan Kebencanaan
Masalah bencana alam telah diatur dalam berbagai perundang-undangn. Undang-undang yang khusus mengenai penanggulangan bencana adalah undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana juga menjadi bagian berbagai perundang-undangan nasional. Misalnya Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (dirubah dengan UU No.1 tahun 2014) yang mewajibkan pelaksanaan mitigasi bencana dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terdapat pula peraturan pemerintah, diantaranya PP No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No.64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisisr dan Pulu-Pulau Kecil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam perundang-undangan, telah diatur misalnya tentang hak-hak masyarakat. Pasal 26 UU N0.24 tahun 2007, mengatur hak-hak masyarakat, diantaranya: (1) hak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, (2) hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, (3) hak mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan  tentang kebijakan penanggulangan bencana, (4) hak berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan, (5) hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya dan (6)  hak melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Demikian juga hak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Evaluasi  Kebencanaan 2015
Evaluasi atas bencana selama tahun 2015, berdasarkan sumber bencana yang mematikan, bahwa longsor  menjadi bencana alam yang paling mematikan yang menyebabkan kematian  147 jiwa. Sumber bencana berdasarkan kerugian ekonomi, maka kebakaran hutan dan lahan yang paling dominan. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan menurut perhitungan Bank Dunia sebesar Rp.221 triliun. Angka ini dua kali lipat dibandingkan dengan kerugian ekonomi akibat gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Total kerugian tersebut belum termasuk kerugian di sektor  pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, berbulan-bulan siswa sekolah pada beberapa provinsi di Sumatera di liburkan. Di sektor kesehatan, kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan 24 orang meninggal dan lebih dari 600.000 jiwa menderita penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA). Kebakaran hutan dan lahan juga menyedot anggaran BNPB sebesar Rp.720 milyar, belum termasuk dana pemadaman api dari kementerian lainnya. Kerugian ini merupakan kerugian bencana alam yang tertinggi dalam sejarah bencana di Indonesia.
Sepanjang tahun 2015 telah terjadi 1.582 bencana yang menewaskan 240 orang, menyebabkan 1,18 juta orang mengungsi, 24.365 rumah rusak yang terdiri atas 4.977 rumah rusak berat, 3.461 rumah rusak sedang dan 15.27 rumah rusak ringan serta 484 unti fasilitas umum rusak. Lebih dari 95 persen merupakan bencana hidrometeorologi. Putting beliung, longsor dan banjir yang paling dominan. Sebaran dominan lima provinsi yang paling banyak ditimpa bencana adalah Jawa Tengah (363 kejadian), Jawa Timur (291 kejadian), Jawa Barat (209 kejadian), Sumatera Barat (93 kejadian) dan Aceh (85 kejadian).



Kesiapan Bencana
Sejumlah kalangan, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meragukan kesiap-siagaan Indonesia menghadapi gempa dan tsunami. Ahli tsunami dari Balai Pengkajian Dinamika Pantai, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP-BPPT) Widjokongko berharap BNPB lebih berperan dalam pengurangan resiko bencana, tak hanya pada upaya penanggulangan setelah bencana.   Mitigasi bencana harus lebih ditingkatkan daripada penanggulangan. Tanpa mitigasi, korban bencana akan terus bertambah.
Pada kenyataannya, sepuluh tahun pasca bencana tsunami Aceh, upaya pengurangan resiko bencana belum terintegrasi dengan rencana pembangunan di daerah. Jikapun ada program pengurangan resiko bencana, hal itu kebanyakan berupa proyek fisik, sedangkan penguatan kapasitas dan pendidikan kebencanaan minim sekali. Pengalaman penulis menjadi nara sumber penanggulangan kebencanaan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa pengurangan resiko bencana belum terintegrasi pada rencana pembangunan, apalagi yang berpola pelatihan atau peningkatan kapasitas.
Pengurangan resiko bencana seharusnya lebih mengutakan pendidikan dan pelatihan kapasitas warga. Hal ini mengacu pada Pasal 26 UU N0.24 tahun 2007, dimana setiap orang hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam berbagai kunjungan ke sekolah di berbagai tempat, sekolah juga belum sepenuhnya melaksanakan amanah undang-undang ini. Titik-titik tempat evakuasi sementara, daya tampungnya dan petunjuk arahnya juga belum jelas. Secara umum masyarakat belum siap jika terjadi gempa dan tsunami.

Belajar dari pengalaman
Belajar dari pengalaman, kemudian diajarkan pada orang lain akan melahirkan pengetahuan/kearifan lokal. Misalnya, tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang merenggut ratusan ribu nyawa manusia, adalah pengulangan tsunami beberapa kali sebelumnya. Hasil penelitian geologi memberikan bukti bahwa tsunami serupa pernah terjadi ditempat yang sama sekitar 550, 1.700 dan 2.400 tahun yang lalu.
Masyarakat Pulau Simelu belajar dari pengalaman, ketika air laut menyusut pada tsunami Aceh 2004, dengan kearifan lokal, masyarakat berbondong-bondong lari ke bukit. Korban jiwapun sedikit dibanding daerah lainnya. Demikian juga  meningkatnya kesiap-siagaan bencana dari warga negara Chile, menyebabkan gempa dan tsunami Chile, tahun 2014   hanya menewaskan 11 orang padahal gempa dan tsunami empat tahun sebelumnya (2010 )  mencapai 550 orang. Pertanyaannya, adakah kita yang hidup diatas lempeng bencana ini telah beradaptasi dengan bencana seperti halnya dengan Chile? Semoga……



Medan, 19 Desember 2015
Penulis



Hamzah Lubis


















Baca Selengkapnya »

Renungan: Menemukan Pribumi Asli Indonesia



   Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul  “Renungan: Menemukan Pribumi Asli Indonesia”, dimuat  pada SK. Perestasi      Reformasi di Medan, No.498 Thn ke XVII, tanggal  20 Agustus 2016, hal.6 Kol.1-7 
Hamzah Lubis, Bsc.,Ir.,SH.,M.Si,Dr
*Dewan Daerah Perubahan Iklim Provsu *Mitra Baharai Provsu *Komisi Amdal Provsu
*Komisi Amdal  Medan *Pusat Kajian  Energi Terbarukan-ITM *Jejaring HAM KOMNAS HAM-RI
*KSA XLII/1999 LEMHANNAS *aktifis hukum/ham/lingkungan/pendidikan



Ketika  pasca kerusuhan Tanjungbalai, Sumatera Utara terjadai Jum,at 29 Juli 2016 lalu, kata-kata prubumi dan non-pribumi, penduduk lokal dan pendatang, WNI dan WNI keturunan semakin serinng terdengar di perbincangan masyarakat.  Sering kali kita beranggapan, bahkan kita  sebagai pribumi dan menganggap orang lain sebagai pendatang (non-pribumi). Non-pri sering diidentikkan kepada WNI yang belakangan bermigrasai ke Indonesia, misalnya WNI etnis Tionghoa. Sebagai pribumi (asli?), ia merasa memiliki hak-hak lebih dibanding dengan WNI (non-pribumi). Pertanyaan yang perlu dilakukan, siapa yang sebenarnya pribumi (asli) Indonesia? 
Gelombang Migrasi
                Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Harry Truman Simanjuntak, mengatakan, keberadaan manusia Indonesia dipengaruhi gelombang kedatangan dan jalur perjalanan yang berbeda walaupun asal-usulnya tetap satu, yaitu dari Aprika (out of Africa). Kapan manusia modern (Homo sapiens) keluar dari Afrika memang masih kontroversi. Ada versi terjadi 100.000 tahun dan 70.000 tahun lalu.
Populasi Papua (Nusantara) dan Aborigin (Australia) menjadi bagian migrasi besar pertama manusia dari Afrika, sekitar 70.000 tahun lalu dengan menyelusuri garis pantai sepanjang khattulistiwa. Sekitar 50.000 tahun lalu mencapai Nusantara (Papua) dan 46.000 tahun lalu mencapai Australia (Aborigin). Mereka menjadi nenek moyang warga Indonesia di kawasan timur yang kerap disebut Melanesia.
Bukti-bukti keberadaan migrasi awal manusia modern ini bisa ditemui di banyak situs di Jawa Timur (Song Terus, Braholo, dan Song Kepek), Sulawesi Selatan (Lebang Barung dan Leang  Sekpau), serta sejumlah wilayah lain Indonesia. Demikian juga, temuan lukisan tangan di  Leang Timpuseng, Maros, berusia 40.000 tahun. Lukisan tangan tertua di Indonesia, yang berasosiasi dengan kelompok migrant pertama dari Afrika.
                Gelombang migrasi besar ke-dua, diakhir zaman es, sekitar 12.000 tahun lalu, hingga 10.000 tahun lalu. Gelombang migrasi besar kedua ke Nusanatara akibat terjadinya perubahan iklim. Para migrant datang dari Asia daratan,  membuat diaspora ke berbagai arah, termasuk ke Nusantara. Kelompok migrant yang dikenal sebagai Austromelanesia atau Austroasiatik ini lalu mengembang hunian goa yang sebelumnya yang dilakukan manusia migran pertama serta melanjutkan tradisi berburu dan meramu.
                Gelobang migrasi besar ketiga, ke Nusantara adalah kedatangan populasi  Mongolit atau Austronesia (out of Taiwan) sekitar 5. 000 sampai 4.000 tahun lalu. Migrasi keempat terjadi di zaman sejarah berupa kedatangan orang India, Arab, Tiongkok dan Eropa ke Nusantara, baik karena kepentingan perdagangan, agama maupun penjajahan.
Kajian Genetika
Hasil penelitian membuktikan telah terjadi perkawinan nenek moyang manusia purba, sehingga ada hubungan antara kita (manausia modern) dengan “sepupu” kita yang telah punah. Perkawinan Manusia awal dan Neanderthal Timur yang hidup sekitar 100.000 tahun lalu, ketika diperiksa ternyata genom dari wanita Neanderthal menunjukan bagian dari DNA manusia. Manusia Neanderthal Barat yang hidup sekitar 40.000 tahun lalu, hasil penelitian DNA pada kerangka manusia dari Romania menunjukkan bahwa nenek moyangnya adalah Neaderthal.
                Manusia dan Denisovan, yang hidup 45.000 tahun lalu. Manusia ini mencapai Papua dengan membawa gen Denisova. Neaderthal Timur dan Denisova, yang hidup pada tahun 50.000 tahun lalu, kemungkinan kedua gen saling bertemu di Asia. Denisovan dan misteri hominin (manusia kerdil) lebih dari 30.000 tahun lalu. Genon kuno menunjukkan perkawinan campur kelompok manusia seperti di Eropa dan Asia.
Tentang Orang Kerdil, diyakini oleh sebagian masyarakat masih ada di beberapa tempat di Pulau Sumatera. Hal ini terbukti, masyarakat memberi sebutan terhadap manusia kerdil ini. Orang Rokan Hilir (Provinsi Riau) dan Minangkabau (Sumatera Barat) menyebutnya Leco.  Masyarakat Bengkulu dan daerah Sumatera bagian Selatan menyebut Gugu, Segugu atau Senggugu. Masyarakat Bengkulu Selatan menyebut Sebaba. Masyarakat Sumatera Selatan menyebut Sedapa atau sedapak. Demikian juga masyarakat Rawas menyebut Atu Rimbu atau Atu Rimbo.
Toba dan kepunahan manusia
Orang di Sumatera Utara mesti menyadari bahwa bencana Gunung Toba telah hampir memusnahkan manusia dan pradabannya dari planet bumi ini. Dampak letusan Gunung Toba di Sumatera Utara 74.000 tahun lalu nyaris menusnahkan manusia. Letusan  gunung api Toba ini,  terkuat di Bumi dalam jangka waktu 2 juta tahun terakhir. Letusannya menyebabkan atmosfir bumi berselimut lapisan tebal aerosol sulfat bertahun-tahun. 
Riset yang dilakukan ahli genetika dari University of Oxford, Stephen Oppenheimer, menyimpulkan, letusan Toba mempengaruhi  sejarah  migrasi manusia. Bersama Martin Richards dari University of Leeds (Inggris), Oppenheimer berteori, setelah manusia keluar daerah tanduk Afrika, 120.000 tahun lalu, Homo sapiens mengalami kemacetan populasi 74.000 tahun lalu. Saat itu populasi manusia diperkirakan menyusut dari puluhan ribu—menurut perhitungan Kenneth Weiss, 1984—menjadi 3.000-10.000 orang di Afrika. Degradasi populasi manusia mendekati kepunahan ini akibat dari Letusan Gunung Toba.
Teori Letusan Toba dan degradasi penduduk dunia, kembali dikemukakan antropolog Stanley H Ambrose dari University of Illionis, tahun 1998  dengan teori “skenario musim dingin vulkanik”. Teori ini  untuk menjelaskan kemacetan populasi manusia modern 71.000-60.000 tahun lalu. Dengan mencocokkan tahun letusan Toba, Ambrose menyimpulkan, letusan gunung di Sumatera itu memicu musim dingin vulkanik yang menimbulkan  kekacauan populasi.
Orang Indosia Asli
Secara klasik manusia Indonesia saat ini, biasanya dibagi menjadi dua kelompok, penutur  Austronesia dan penutur Papua. Pengelompokan ini berdasarkan bahasa, kebudayaan dan ciri fisik. Namun hasil penelitian terbaru, terjadi pembauran budaya dan genetika diantara dua penutur sejak perjumpaannya  ribuan  tahun lalu. Orang Melanesia, berkulit hitam, rambing keriting, kebudayaan yang khas seperti tenun ikat, arsitektur dan seni ukir berbeda dengan Austronesia.
Secara biologis, hanya satu ras manusia modern yaitu Homo sapiens yang awalnya tinggal di Afrika. Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki motif genetic Austronesia, sebagain kecil Austroasiatik, Papua dan India. Secara gradual terjadi diaspora Austronesia dan Austroasiatik ke Indonesia Timur menjadi Australomelanesia. Sebaliknya Australomelanesia bergerak dari timur ke barat. Intraksi diantara mereka melahirkan pembauran budaya dan genetika.
Motif Papua ada di hampir semua etnis yang diteliti di Indonesia meski jumlahnya amat kecil. Adanya motif genetic Papua dihampir seluruh etnis Indonesia, menunjukkan bahwa etnis Papua lebih dulu menghuni pulau-pulau sebelum kedatangan masyarakat Austronesia dan Austroasiatik. Masyarakat Papua kemungkinan tiba di Nusantara dari Afrika melalui India Belakang, lalu menyebar hingga Australia 50.000 tahun lalu, dibuktikan dari jejak arkelologi di Australia. Bila kita mengakui adanya manusia kerdil yang hidup di hutan-hutan Pulau Sumatera, ia adalah migrant yang lebih dahulu menguni Nusantara 30.000 tahun lalu.
Akibat kawin-mawin, tiap-tiap suku bangsa memiliki jenis gen dan prosentase gen yang berbeda. Misal suku bangsa Melayu didominasi Austronesia, disusul genetic Austro Asiatik, Hmong-Mien,  Tai-Kadai, Indo-Eropa.  Suku bangsa Batak Toba  dengan genetic dominan Austronesia disusul genetic Austro-Asiatik, Tai-kadai, Indo-Eropa dan Niger-Kongo. Pada sisi lain, genetic Papua tidak ada hanya pada suku bangsa Mentawai dan Nias. Bila beranjak dari data ilmiah ini, adanya anggapan bahwa suku bangsa Nias berasal atau serumpun dari satu suku bangsa di Sumatera terbantahkan.
Penutup
Bila kita mau jujur, bahwa manusia modern Austronesia, yang sering menyebut dirinya manusia pribumi asli Indonesia adalah tidak lebih dari migrant  ke Nusantara sekitar 5.000-4000 tahun lalu. Memang ia menguasai (menjajah?) Nusantara. Padahal sudah ada sebelumnya migrant Nusantara seperti Austroasiatik 11.000 tahun lalu, manusia kerdil 30.000 tahun lalu, manusia desinova yang bermigrasi 45.000 tahun lalu. Bukankah kita  migrant yang “menjajah” Orang Rimba (Kubu) di Jambi, orang Kampai di Pasaman dan etnis prubumi yang lebih asli dari kita?  Bukankah Orang Rimba (Kubu) di Jambi, orang Kampai di Pasaman dan etnis  migrant seperiodenya menjadi penjajah bagi Orang Kerdil di Kerinci Seblat? Kalau begitu, masih layakkah kita menyebut sebagai manusia pribumi asli Indonesia? Jika kita masih ngotot menyebut pribumi asli, bukankah bila seandainya etnis Tionghoa, Eropa, Arab menjadi mayoritas di Nusantara dan orang Melayu terpinggirkan atau mengilang, maka etnis Tioghoa, Eropa atau Arab  akan menyebut pula dirinya peribumi Indonesia asli!

               
               
               

Baca Selengkapnya »

Korupsi Versus Kesadaran Tauhid



Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis, SH.,M.Si berjudul “Korupsi Versus  Kesadaran Tauhid”, dimuat  pada SK. Perestasi  Reformasi di Medan, No.495. thn ke XVII,  tanggal 20 Juni 2016, hal.6 kol.1-7 
Hamzah Lubis, Bsc.,Ir.,SH.,M.Si,Dr
*Dewan Daerah Perubahan Iklim Provsu *Mitra Baharai Provsu *Komisi Amdal Provsu
*Komisi Amdal  Medan *Pusat Kajian  Energi Terbarukan-ITM *Jejaring HAM KOMNAS HAM-RI
*KSA XLII/1999 LEMHANNAS *aktifis hukum/ham/lingkungan/pendidikan


       
Korupsi adalah bahaya laten. Virus korupsi telah menggerogoti pemerintahan (birokrasi, legislasi, yudikasi) dan semua sendi kehidupan masyarakat.  Korupsi telah menjadi ”budaya” dan ”ajaran baru” termasuk untuk pemilihan pengurus organisasi keagamaan. Korupsi adalah zat aditiv, memberikan kesenangan, kepuasan dan kebahagiaan bagi pemakainya kendati akan menyengsarakan orang lain. Pendekatan kesejahteraan (renumerasi) dan pendekatan hukum (polisi, kejaksaan, kehakiman, KPK) ternyata ”gagal” memberangus korupsi karena akar masalahnya bukan kesejahteraan, bukan beratnya hukuman tapi adalah moral ”kejujuran”.
Akibat korupsi kita merasakan  kemiskinan, ketidak adilan, kebodohan, kerusakan moral dan kerusakan sumberdaya alam. Untuk mengakhiri permasalahan bangsa ini, seluruh komponen masyarakat harus membangun komitmen menerapkan nilai-nilai ketauhitan. Kesadaran tauhid, akan menyelesaikan persoalan bukan hanya menyentuh kulitnya tapi sampai ke subtansi permasalahan yang sesungguhnya. Dengan kesadaran ini, ia akan merasa bahwa seluruh gerak-geriknya tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah SWT.
Kita sebagai umat Islam merasa sangat perihatin dengan  dengan kondisi kehidupan  negeri ini karena ulah  manusia yang telah meninggalkan etika moral ajaran agama sebagai sandaran kehidupan sosial. Negara kita adalah negara yang hampir seluruh penduduknya menganut agama. Akan tetapi bukan rahasia lagi  bahwa ternyata negara kita menduduki peringkat atas  dibidang korupsi. Kalau dicermati secara seksama , para koruptor di negeri ini adalah mayoritas orang-orang beragama, tutur KH. A. Hazim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU yang aktif dalam kegiatan pencegahan korupsi.
Oleh karena itu, seyogianya umat Islam dan organisasi kemasyarakat Islam ikut bertanggungjawab dalam penanggulangan korupsi. Indonesia berpenduduk mayoritas Islam, tetapi telah dicap sebagai negaranya terkorup. Sebagai Muslim Indonesia yang mayoritas, kita patut malu mendapat julukan  sebagai salahsatu negara terkorup di dunia. Tentu saja kesimpulannya  bukan karena bahwa kita Muslim , Indonesia menjadi salahsatu negara terkorup. Kekeliruan ini mesti dijawab dengan tindakan pencegahan korupsi, tutur Prof.Dr.H.Nazaruddin Umar, MA mantan Katib Am PBNU.

Kesadaran Tauhid
Negara kita adalah negara yang hampir seluruh penduduknya menganut agama. Akan tetapi bukan rahasia lagi  bahwa ternyata negara Indonesia menduduki peringkat atas di bidang korupsi. Kalau dicermati secara seksama, para koruptor di negeri ini mayoritas adalah orang-orang yang beragama. Mengapa praktek korupsi merebak dimana-mana? Padahal agama apapun, teristimewa Islam mengajarkan nilai-nilai luhur kepada para penganutnya dan melarang tindakan-tindakan yang merugikan baik bagi individu maupun kehidupan sosial. Agama Islam jelas melarang  korupsi. Jika kita mengangap bahwa  agama tidak memberikan  kontribusi dalam upaya  pencegahan maupun pemberantasan korupsi; maka dalam jangka panjang agama akan kehilangan legitimasinya untuk berperan dalam kehidupan manusia.
Menariknya, menurut Nasaruddin Umar, semua  ini berbanding lurus dengan polarisasi kesalehan individual atau kesalehan vertikal dan kesalehan sosial atau kesalehan horizontal di antara kita. Sering kali kita dibingungkan  dengan perilaku koruptor yang juga rajin bersedekah, menyantuni anak yatim dan sholat lima waktu. Dalam kontek ini hanya ada dua kemungkinan, ia tidak tahu bahwa perbuatannya salah atau ia sebenarnya  sadar bahwa perbuatannya  itu keliru.  Bagi yang terakhir ini, boleh jadi ia berfikir  bahwa amal salehnya  ditujukan untuk  mengimbangi dosa yang telah ia lakukan.
Oleh karena itu tauhid pada hakekatnya merupakann sumber kontrol bagi seorang mukmin dalam berfikir, bersikap, bertindak dalam kehidupannya. Inilah totalitas tauhid yang mencakup seluruh asfek kehidupan baik lahir maupun batin. ”Katakanlah: ’jika kamu menyembunyikan  apa yang ada dalam hatimu  atau kamu melahirkannya pasti Allah akan mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS.Al-Imran 3:29).
Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai luhur kepada para penganutnya dan melaramg tindakan-tindakan yang merugikan, baik bagi individu maupun kehidupan sosial. Perbuatan korupsi  adalah perbuatan  yang merugikan orang lain. Hal ini dikarenakan korupsi telah mengambil hal publik dengan cara mencuri harta/barang publik  untuk kepentingan atau memperkaya diri sendiri. Perbuatan korupsi yang dilakukan secara meraja-lela dan dalam jumlah yang sangat  besar, serta dilakukan oleh sejumlah orang  yang sangat banyak  akan merusak tatanam sosial. Kerusakan ini jikalau dilakukan secara sistematis  dan berulang-ulang akan  meruntuhkan bangsa tersebut dalam kondisi yang nista.
Agama pada dasarnya memberikan konstribusi  dalam upaya pencegahan dan pemberantasan  apapun yang bersifat mungkar. Tetapai kadang kala umatnya  hilang kendali dan mendegrasikan dirinya  untuk melakukan perbuatan  yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dalam perkembangan zaman sekarang ini, sikap-sikap manusia tidak lagi  bertumpu pada tata cara agama sebagai landasan hidup (way of life). Tata cara hidup kita sekarang ini sudah diliputi tatacara kehidupan yang hedonis, komsumtif dan meninggalkan asfek kesederhanaan.
Tauhid yang diperaktekkan secara total mempunyai dampak yang luar biasa pada diri seseorang. Kalau orang mengaku bertauhid, namun jika  perilaku hidupnya belum mencerminkan nilai-nilai luhur, maka tauhidnya masih dalam tataran wacana belaka atau omong-kosong. Tauhid memberikan inspirasi  dan azas kerja bagi seorang mukmin dalam memperjuangkan  keadilan Allah di muka bumi. Tauhid seperti inilah yang diterapkan oleh generasi awal  umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Dalam bertauhid mereka secara tegas  menetang segala bentuk  kemungkaran dan kezaliman yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada konpromi dengan kemungkuran. Tidak ada kompromi untuk korupsi.***



Baca Selengkapnya »