Lingkungan dan Ketahanan Pangan

Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si**

Keanekaragaman Hayati

Ketika Indonesia sudah  merdeka 71 tahun yang lalu, namun kita masih melihat, mendengar dan membaca, ditemukannya busung lapar dan  gizi buruk serta dampak turunannya. Kita juga sering menghabiskan energi untuk berdebat antara mengimpor beras atau kenaikan harga beras terus melonjak. Padahal sebenarnya, Indonesia adalah negara yang kaya raya, negara terkaya kedua megabiodeiversity setelah Brazil.

Menurut data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Indonesia memiliki 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat,  75 jenis sumber lemak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan,  228 jenis sayuran, 110 jenis rempah dan bumbu serta 40 jenis  bahan minuman. Salahsatu tanaman lokal karbohidrat adalah sagu. Indonesia memeliki lahan sagu mendekati 6 juta hektar. Setiap 1 hektar bisa menghasilkan 20-40 ton tepung sagu kering. [Bandingkan dengan padi, untuk menghasilkan 30 juta ton padi dibutuhkan persawahan  12 juta hektar]. Oleh karena itu, bila satu juta hektar saja lahan sagu kita panen bisa memberi makan  seluruh rakyat Indonesia setahun. Jadi, jika kebijakan pangan kita tidak berasisasi dan gandumisasi, tidak ada kekurangan pangan, termasuk di Papua. Bahkan Papua akan menjadi lumbung pangan nasional.

Pola Konsumsi

Konsumsi pangan kita telah berubah. Pangan bukanlah sekadar sumber nutrisi. Pangan berkelindan dengan kehidupan sosial, keagamaan, budaya dan  berbagai aspek ekonomi. Misalnya di Kabupaten Asmat, Papua.  Ketika mereka yang masih dalam tradisi meramu berkenalan dengan beras dan mi instan. Beras dan mi instan memang mudah disiapkan dan rasanya enak. Namun, keduanya tidak berasal dari tanaman liar yang tumbuh di hutan. Padi penghasil beras harus dibudidayakan dan dengan prosedur pasca panen yang panjang. Apalagi terigu penghasil mi, yang jelas-jelas bukan produksi dalam negeri. Maka ketika selera lidah tak bisa dipenuhi-karena tak bisa menanam padi dan tak bisa beli karena mahal-muncullah beragam persoalan. Pangan di tingkat yang paling rendah, sebagai sumber nutrisi, bahkan tak bisa terpenuhi. Kekurangan gizi dan kelaparan mengancam dan tingkat kesehatan menurun.

Olahan gandum yang tidak dikenal tahun 1960-an, perlahan merajai  meja makan masyarakat  Indonesia degan produk terpopulernya mi instan. Proporsi gandum sebagai pangan  pokok di Indonesia terus melonjak dari 0 tahun 1960-an, menjadi  21 persen pada 2015 naik menjadi 25,4 persen  pada 2017. Berdasarkan data terbaru United State Departemen of Agriculture , tahun 2017/2018  Indonesia menjadi pengimpor  gandum terbesar di dunia dengan volume 12,5 juta ton.  Volume impor gandum ini jauh lebih besar daripada impor beras 500.000 ton oleh pemerintah baru-baru ini.

Tentang gandum, kita harus ingat, doktrin Henry Kissinger untuk kepentingan Amerika Serikat: “Kuasai minyak, maka kamu akan menguasai bangsa. Kuasai makanannya, maka kamu akan menguasai masyarakatnya”.  Maka gandum awalnya masuk ke pasar domestik Indonesia melalui hibah kemanusiaan AS dibawah payung public law (PL) 480 pada 1969. Dan akhirnya, lidah Indonesia terbiasa, ketergantungan gandum (baca: impor). Padahal, impor beras yang memicu kegaduhan publik, dapat diatasi dengan intensifikasi dan ektensifikasi.  Sedangkan impor gandum senyap dari politik, padahal lebih berbahaya dari berasisasi, karena gandum  hanya cocok ditanam didaerah subtropis. Setiap makan gandum,  sepenuhnya harus ekspor yang artinya bergantung pada negara lain. Untuk keluar dari jebakan impor, satu-satunya jalan adalah kembali pada keberagaman pangan lokal.

Lihatlah, ketika 10 tahun Indonesia merdeka (1954) porsi beras dalam memenuhi pangan pokok rnasyarakat hanya 53,5 persen, sisanya dipenuhi dari ubi kayu 22,26 persen, jagung 18,9 persen, dan umbi-umbian 4,99 persen. Tahun 1981, pola konsumsi pangan pokok bergeser drastis. Beras menempati porsi 81,1 persen, ubi kayu 10,02 persen dan jagung 7,82 persen. Pada 1999, konsumsi ubi kayu tinggal 8,83 Persen dan jagung 3,1 persen.  Sedangkan 10 provinsi yang paling banyak mengkonsumsi umbi-umbian adalah: 1. Papua 30,39 persen, 2.Maluku 12,69 persen 3.Papua Barat 9,94 persen 4.Maluku Utara 9,23 persen  5. Sulawesi Tengah 5,10 persen 6.Sulawesi Tenggara 4,47 persen, 7. Nusa Tenggara Timur 3,00 persen  8. Sulawesi Utara 1,53 persen, 9.Jawa Timur 2,28 persen, 10.Lampung 2,27 persen. Dan akankah terus berubah, sehingga ketahanan pangan kita semakin goyah?

Ketahanan Pangan

Deklarasi Nyeleni, hasil dari Forum Global Pertama Kedaulatan Pangan yang berlangsung di Mali, 2007, daulat pangan didefenisikan sebagai hak setiap orang untuk sehat, menghasilkan pangan sesuai budaya serta dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Daulat pangan berarti menghargai aspirasi dan kebutuhan mereka yang memproduksi, mendistribusi, dan kemudian mengonsumsi makanan di pusat sistem pangan dan kebijakan, daripada didikte pasar dan korporasi. Fokus pada pangan untuk rakyat,  sebagai penyedia membangun sistem pangan Iokal, mengembangkan kontrol lokal membangun pengetahuan dan keahlian, serta bekerja dengan alam. Mengikuti gerakan ini, seyogianya pangan harus sesuai dengan kondisi lokal lingkungan dan masyarakatnya. Namun, untuk menerapkannya, perlu kebijakan pemerintah yang mendukung diversifikasi produksi di setiap wilayah.

Sumber makanan pokok lokal rata-rata memiliki karbohidrat tinggi dan dalam bentuk tepung kandungannya setara dengan beras dan terigu. Selain itu, hampir semua sumber bahan pangan lokal itu juga memiliki kadar protein rendah-kecuali tepung jagung-selain juga bebas gluten, protein yang biasanya ada di gandum dan kerap memicu masalah kesehatan. Beberapa sumber pangan ini, seperti jagung kuning, ubi jalar dan ubi kayu kuning memiliki kandungan beta karoten tinggi yang berguna sebagai antioksidan. Olehkarena itu, seyogianya  kebijakan politik pangan kita tidak berasisasi atau gandumisasi  tapi makanan lokal untuk masyarakat lokal. Sepakat kan.....

* Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.M.Si berjdul: "Lingkungan dan Ketahanan Pangan", dimuat 

   pada SK. Prestasi Reformasi, No. 532 Thn.18, Tgl.12 Maret  2018, hal.6, kol.1-7; media online: 

   http://prestasireformasi.com/2018/03/12/artikel/

**Pengelola Sekolah Hijau: MDA, SD, SMP NU Jl.Pukat I/37 Medan