Rezim Hukum Konservasi

       Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si
         Dosen dan Aktifis Lingkungan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan perlindungan lingkungan. Negara, melalaui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Huruf c “menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem”.  Huruf d “menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup”. 
Kewajiban negara untuk konservasi tercantum pada berbagai perundang-undangan. Masing-masing perundang-undangan memberi defenisi dan nomeklatur tentang kelestarian fungsi lingkungan. Akibatnya, nomeklatur yang berbeda tetapi fungsi pelestarian lingkungan hidupnya sama atau memiliki kesamaan.

Rezim hukum  
     Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur konservasi sumberdaya alam yang masih berlaku. Perbedaan undang-undang ini menyebabkan penyebutan kawasan konservasi dan ruang lingkupnya memiliki perbedaan.  Secara garis besar terdapat 4 (empat) rezim kawasan konservasi.
(1). Rezim hukum konservasi berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2). Rezim hukum konservasi perairan berdasarkan  Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan turunan Peraturan pemerintah No.68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestrian Alam.  
(3). Rezim hukum konservasi berdasarkan Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  No. 31 tahun  2004 tentang Perikanan dengan turunannya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. (4). Rezim hukum konservasi  berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan turunannya Peraturan Menteri Kelautan  dan Perikanan Repuplik Indonesia Nomor: Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (KKP3K). 

Undang Undang No.32 tahun 2009
     Asas pertama dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah  tanggung jawab negara. Artinya, negara bertanggungjawab terhadap  perlindungan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup, maka dibuat ruang lingkup perlindungan  diantaranya “pemeliharaan” lingkungan hidup. 
    Pemeliharaan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara:  a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan  c. pelestarian fungsi atmosfer.  Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam, b. pengawetan sumber daya alam (upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya), dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 
     Konservasi sumber daya alam meliputi: konservasi sumber daya air, konservasi ekosistem hutan, konservasi ekosistem pesisir dan laut, konservasi energi, konservasi ekosistem lahan gambut, dan konservasi ekosistem karst. Dalam pengelolaan konservasi ekosistem pesisir dan laut (konservasi perairan), pemerintah bertugas dan berwewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut. 
       Selain itu, masyarakat turun-temurun secara tradisional telah melalukan perlindungan lingkungan dan fungsi lingkungan. Oleh karena itu, salahsatu  tugas pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota adalah  menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup.

 Undang Undang No.45 tahun 2009 
        Ikan dalam undang-undang ini didefenisikan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.  Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. 
      Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2006 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, ditetapkan jenis-jenis konservasi sumberdaya ikan. Konservasi sumber daya ikan meliputi: a. konservasi ekosistem; b. konservasi jenis ikan; dan c. konservasi genetik ikan.
 Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan. Terdiri atas ekosistem:  a. laut, b. padang lamun, c. terumbu karang, d. mangrove, e. estuari, f. pantai, g. rawa, h. sungai, i. danau,  j. waduk,  k. embung, dan l. ekosistem perairan buatan.
      Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan terdiri atas: (1) taman nasional perairan, (2) taman wisata perairan, (3) suaka alam perairan, dan (4) suaka perikanan. Kawasan konservasi perairan yang memiliki potensi biofisik  dan sosial budaya yang sangat penting secara global dapat ditetapkan sebagai kawasan warisan alam dunia.
       Konservasi ekosistem dilakukan melalui kegiatan:  a. perlindungan habitat dan populasi ikan; b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan; c. penelitian dan pengembangan; d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan; e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;  f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau g. monitoring dan evaluasi. 

         Undang Undang No.41 tahun 1999
Nomeklatur konservasi pada undang-undang ini, tergambar dengan jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor  68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestrian Alam. PP ini membagi konservasi atas suaka alam dan pelestarian alam. 
Konservasi  Kawasan Suaka Alam terdiri dari : (a) Kawasan      Cagar Alam, dan (b) Kawasan Suaka Margasatwa. Sedangkan konservasi  Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari :       (a). Kawasan Taman Nasional; (b). Kawasan Taman    Hutan Raya;  dan (c) Kawasan Taman Wisata Alam.

         Undang Undang No.1 tahun 2014
Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (KKP3K), ditetapkan berbagi jenis kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawan konservasi meliputi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi Perairan dan Sempadan Pantai.  
        Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil terdiri atas: a. Suaka  pesisir;  b. Suaka pulau kecil;   c. Taman pesisir; dan d. Taman pulau kecil. Kawasan Konservasi Maritim terdiri atas: a. Daerah Perlindungan Adat Maritim; dan b. Daerah Perlindungan Budaya Maritim. Kawasan Konservasi Perairan terdiri atas : a. Air tawar, b. Air payau c. Air laut. 
Dari ulasan di atas, kendati penyebutannya berbeda-beda berdasarkan peristilahan dalam undang-undang masing-masing tapi substansi yang dikonservasi memiliki persamaan. Oleh karena itu, perbedaan nomeklatur tidak melemahkan proteksi lingkungan untuk kelangsungan hidup dan pelestarian fungsi linkungan hidup. Semoga....

* Dosen lingkungan-Institut Teknologi Medan, Tenaga Ahli Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,   Anggota Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Mitra Bahari Provinsi Sumatera Utara, Anggota Komisi Amdal Kota Medan & Provinsi Sumaatera Utara, Ketua Ikatan Alumni Magister dan Doktor Lingkungan Universitas Sumatera Utara, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan   Perubahan Iklim Nahdhlatul Ulama Sumatera Utara, dan Anggota Association of  Diving School Internasional

** Telah dimuat pada Surat Kabar Perestasi Reformasi No.538 tahun 19 Edisi 1 Juni 2018  halaman 6 kolom 1-4, di Medan -Indonesia dan media online http://prestasireformasi.com/2018/06/03/rezim-hukum-konservasi/


CONSERVATION LEGAL REGIME
Dr.Ir.Hamzah Lubis, SH., M.Si
Lecturer and Environmental Activist

The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a fundamental right. Therefore, the state is obliged to do environmental protection. State, through Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management has set objective of environmental protection and management. Letter c "ensures the viability of living organisms and ecosystem preservation". Letter d "preserve the function of the environment".
State obligations for conservation are listed in various legislation. Each legislation provides definitions and nominations on the preservation of environmental functions. As a result, different nomeclatures but their environmental preservation functions are the same or have similarities.

The legal regime
        There are several laws governing the conservation of natural resources. This difference in the law causes the mention of conservation areas and their scope to differ. Broadly speaking there are 4 (four) conservation area regimes.
         (1). Conservation law regime based on Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management. (2). Law regime of marine conservation based on Law No.41 year 1999 concerning Forestry and Law Number 5 Year 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and its Ecosystem with derivative Government Regulation No. 68 year 1998 about Nature Conservation Area and Natural Pelestrian Area.
       (3). Conservation law regime based on Law No. 45 of 2009 on Amendment to Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries with derivatives Government Regulation No.60 Year 2007 on Conservation of Fish Resources. (4). Conservation law regime based on Law Number 1 of 2014 on Amendment of Law Number 27 of 2007 concerning Coastal Zone and Small Islands with its derivation of Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Indonesian Repuplic Number: Per.17 / Men / 2008 concerning Conservation Area in Coastal Areas and Small Islands (KKP3K).

         Law No.32 of 2009
The first principle of Environmental protection and management is the responsibility of the state. That is, the state is responsible for environmental protection. To achieve the objective of environmental protection, then made the scope of protection including "maintenance" of the environment.
        Maintenance of the environment, carried out by: a. conservation of natural resources; b. reserves of natural resources; and c. preservation of atmospheric functions. Conservation of natural resources includes the following activities: a. protection of natural resources, b. preservation of natural resources (efforts to maintain the integrity and originality of natural resources and their ecosystems), and c. sustainable utilization of natural resources.
       Conservation of natural resources includes: conservation of water resources, conservation of forest ecosystems, conservation of coastal and marine ecosystems, energy conservation, conservation of peatland ecosystems, and conservation of karst ecosystems. In managing the conservation of coastal and marine ecosystems (water conservation), the government has the duty and authority to establish and implement policies on the protection of the marine environment.
    In addition, hereditary societies have traditionally done environmental protection and environmental functions. Therefore, one of the tasks of the central government, provincial and district / municipal governments is to establish policies on the procedures for recognizing the existence of indigenous and tribal peoples, local wisdom and the rights of indigenous and tribal peoples concerned with environmental protection.

         Law No.45 of 2009
Fish in this law defined all types of organisms that are all or part of their life cycle in the aquatic environment. Conservation of fish resources is the protection, conservation and utilization of fish resources, including ecosystems, species and genetics to ensure their availability, availability and sustainability while maintaining and enhancing the value and diversity of fish resources.
      Through Government Regulation No. 60 of 2006 on Conservation of Fish Resources, the types of fish resources conservation are determined. Conservation of fish resources includes: a. ecosystem conservation; b. conservation of fish species; and c. genetic conservation of fish.
      Ecosystem conservation is conducted on all types of ecosystems associated with fish resources. Consists of the ecosystem: a. sea, b. seagrass beds, c. coral reefs, d. mangrove, e. estuary, f. beach, g. swamp, h. river, i. lake, j. reservoir, k. embung, and l. artificial aquatic ecosystems.
       One or more types of ecosystems associated with fish resources may be designated as marine conservation areas. Water conservation areas consist of: (1) aquatic national parks, (2) aquatic tourism parks, (3) marine reserves, and (4) fishery reserves. Marine conservation areas that have significant biophysical and socio-cultural potentials globally can be defined as the world's natural heritage areas.
      Ecosystem conservation is done through: a. habitat protection and fish populations; b. habitat rehabilitation and fish populations; c. research and development; d. utilization of fish resources and environmental services; e. socio-economic development of the community; f. supervision and control; and / or g. monitoring and evaluation.

         Law No.41 of 1999
The conservation nomeclature of this law is clearly reflected in Government Regulation No. 68 of 1998 on Natural Reserves and Nature Conservation Area. This PP divides conservation of nature reserves and nature conservation.
Conservation of the Nature Conservation Area consists of: (a) Nature Reserve Area, and (b) Wildlife Reserve Area. While conservation of Nature Conservation Area, consists of: (a). National Park Area; (b). Taman Hutan Raya area; and (c) Nature Park Area.

         Law No.1 year 2014
The conservation of coastal areas and small islands is the effort to protect, conserve and utilize coastal areas and small islands and their ecosystems to ensure the availability, availability and sustainability of coastal and small island resources while maintaining and enhancing the quality of their value and diversity .
       Through the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number: Per.17 / Men /  2008 concerning Conservation Areas in Coastal and Small Islands (KKP3K), it is decided to share the types of coastal conservation areas and small islands. Conservation comrades include the Coastal and Small Islands Conservation Area (KP3K), Maritime Conservation Area (KKM), Water Conservation Area and Beach Border.
       Conservation Areas in Coastal Areas and Small Islands consists of: a. Coastal asylum; b. Small  island sanctuary; c. Coastal park; and D. Small island park. Maritime Conservation Area consists of: a. Protected Area of Maritime Customs; and b. Maritime Cultural Protection Area. Water Conservation Area consists of: a. Fresh water, b. Brackish water c. Sea water.
From the above reviews, although the mention of them varies by terminology in each law but the substances that are conserved have similarities. Therefore, the nomenclature difference does not undermine environmental protection for the viability and preservation of the living environmental function. Hopefully....

*Environmental lecturer - Medan Institute of Technology, Environmental Expert of Research and Development Center of North Sumatera Province, Member of North Sumatera Province Climate Change Council, Vice Chairman of North Sulawesi Province Maritime Partners, Amdal Commission Member Medan & Sumaatera Utara Province, Head of Alumni Master's Association and Environmental Doctor University of North Sumatra, Head of North Sumatra Nahdhlatul Ulama Disaster Relief and Climate Change Agency, and Member Association of Diving International School

** Has been published in Reformation Performance Letter No.538 year 19 Edition 1 June 2018 page 6 column 1-4, in Medan -Indonesia and online media http://prestasireformasi.com/2018/06/03/rezim-hukum- conservation/

لحفاظ على النظام القانوني
د. إ. حمزة لزبيس ، الشيخ ، م
محاضر وناشط بيئي

دستور جمهورية إندونيسيا السنة 1945 تنص على أن بيئة معيشية جيدة والصحة حق من حقوق الإنسان. لذلك ، الدولة ملزمة بالقيام بحماية البيئة. الدولة ، من خلال القانون رقم 32 لعام 2009 بشأن حماية البيئة والإدارة وضعت هدفا لحماية البيئة وإدارتها. الحرف ج "يضمن بقاء الكائنات الحية والحفاظ على النظام الإيكولوجي". الحرف د "الحفاظ على وظيفة البيئة".
يتم سرد التزامات الدولة للحفظ في التشريعات المختلفة. يقدم كل تشريع تعاريف وترشيحات بشأن الحفاظ على الوظائف البيئية. ونتيجة لذلك ، فإن الدساتير المختلفة ولكن وظائف الحفاظ على البيئة هي نفسها أو لديها أوجه تشابه.
          النظام القانوني
        هناك العديد من القوانين التي تنظم الحفاظ على الموارد الطبيعية. هذا الاختلاف في القانون يتسبب في الإشارة إلى مناطق الحفظ ونطاقها إلى الاختلاف. على نطاق واسع هناك 4 (أربعة) أنظمة منطقة محمية.
(1). نظام قانون الحفظ المستند إلى القانون رقم 32 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة وإدارتها. (2). النظام القانوني للمحافظة على المياه من خلال قانون No.41 لسنة 1999 بشأن الغابات والقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن المحافظة على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية مع تنظيم No.68 الحكومة المشتقات لعام 1998 بشأن منطقة محمية طبيعية وPelestrian منطقة الطبيعي.
(3). نظام قانون المحافظة على القانون رقم 45 لعام 2009 بشأن تعديل القانون رقم 31 لسنة 2004 بشأن المشتقات مصايد الأسماك الحكومة تنظيم NO.60 من عام 2007 بشأن الحفاظ على الثروة السمكية. (4). نظام قانون المحافظة بناء على القانون رقم 1 ل2014 بشأن تعديل القانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن المناطق الساحلية والجزر الصغيرة مع تنظيم المشتقات Repuplik الإندونيسية البحرية والمناطق المحافظة السمكية رقم Per.17 / رجل / 2008 على في المناطق الساحلية والجزر الصغيرة (KKP3K).

         القانون رقم 32 لعام 2009
المبدأ الأول لحماية البيئة وإدارتها هو مسؤولية الدولة. أي أن الدولة مسؤولة عن حماية البيئة. لتحقيق هدف حماية البيئة ، ثم جعل نطاق الحماية بما في ذلك "صيانة" البيئة.
صيانة البيئة ، نفذت من قبل: أ. حفظ الموارد الطبيعية ب. احتياطيات الموارد الطبيعية و ج. الحفاظ على وظائف الغلاف الجوي. يشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية الأنشطة التالية: حماية الموارد الطبيعية ، ب. الحفاظ على الموارد الطبيعية (جهد للحفاظ على سلامة وصحة الموارد الطبيعية ونظامها الإيكولوجي)، و (ج). الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشمل: الحفاظ على الموارد المائية والمحافظة على النظم الإيكولوجية للغابات، والحفاظ على النظم البيئية الساحلية والبحرية، والحفاظ على الطاقة، والحفاظ على النظم الإيكولوجية أراضي الخث، والحفاظ على النظام البيئي الكارستية. في إدارة صيانة النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية (الحفاظ على المياه) ، يقع على الحكومة واجب وسلطة وضع وتنفيذ سياسات لحماية البيئة البحرية.
بالإضافة إلى ذلك ، قامت المجتمعات الوراثية تقليديا بحماية البيئة والوظائف البيئية. ولذلك ، تتمثل إحدى مهام الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات والمناطق / البلديات في وضع سياسات بشأن إجراءات الاعتراف بوجود الشعوب الأصلية والقبلية والحكمة المحلية وحقوق الشعوب الأصلية والقبلية المعنية بحماية البيئة
قانون رقم 45 لسنة 2009
تعريف الأسماك في هذا القانون جميع أنواع الكائنات الحية التي هي كل أو جزء من دورة حياتها في البيئة المائية. الحفاظ على الموارد السمكية هو حماية الموارد السمكية وحفظها واستخدامها ، بما في ذلك النظم الإيكولوجية والأنواع وعلم الوراثة لضمان توافرها وتوافرها واستدامتها مع الحفاظ على قيمة وتنوع الموارد السمكية.
من خلال اللائحة الحكومية رقم 60 لعام 2006 بشأن حفظ الموارد السمكية ، يتم تحديد أنواع حفظ الموارد السمكية. يشمل الحفاظ على الموارد السمكية ما يلي: حفظ النظام الايكولوجي ب. حفظ أنواع الأسماك ؛ و ج. الحفظ الوراثي للأسماك.
 يجري حفظ النظم الإيكولوجية على جميع أنواع النظم الإيكولوجية المرتبطة بالموارد السمكية. يتكون من النظام البيئي: البحر ، ب. الحشائش البحرية ، ج. الشعاب المرجانية ، د. المنغروف ، ه. المصب ، و. الشاطئ ، ز. مستنقع ، ح. النهر ، أنا. البحيرة ، ي. خزان ، ك. embung ، ولام. النظم الإيكولوجية المائية الاصطناعية.
 يمكن تصنيف واحد أو أكثر من أنواع النظم الإيكولوجية المرتبطة بالموارد السمكية كمناطق للحماية البحرية. تتكون مناطق الحفاظ على المياه من: (1) المتنزهات الوطنية المائية ، (2) مجمعات السياحة المائية ، (3) المحميات البحرية ، و (4) احتياطيات الأسماك. يمكن تعريف مناطق الحفاظ على البيئة البحرية التي تتمتع بإمكانيات بيولوجية وفيزيائية وثقافية كبيرة على نطاق العالم بأنها مناطق التراث الطبيعي في العالم.
تتم صيانة النظام البيئي من خلال: حماية الموائل وتجمعات الأسماك ؛ ب. إعادة تأهيل الموائل وتجمعات الأسماك ؛ ج. البحث والتطوير د. استخدام الموارد السمكية والخدمات البيئية ؛ ه. التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. و. الإشراف والرقابة ؛ و / أو ز. الرصد والتقييم.

         القانون رقم 41 لسنة 1999
وينعكس بوضوح الترسيم الحفظي لهذا القانون في اللائحة الحكومية رقم 68 لعام 1998 بشأن المحمية الطبيعية ومنطقة حفظ الطبيعة. هذا PP يقسم الحفاظ على المحميات الطبيعية والحفاظ على الطبيعة.
يتكون الحفاظ على منطقة الطبيعة من: (أ) منطقة المحمية الطبيعية ، و (ب) منطقة محمية الحياة البرية. بينما الحفاظ على منطقة حفظ الطبيعة ، يتكون من: (أ). منطقة المنتزه الوطني (B). منطقة تامان هوتان رايا و (ج) منطقة حديقة الطبيعة.

         القانون رقم 1 لسنة 2014
إن الحفاظ على المناطق الساحلية والجزر الصغيرة هو الجهد لحماية المناطق الساحلية والجزر الصغيرة والنظم الإيكولوجية الخاصة بها والمحافظة عليها واستخدامها لضمان توافر الموارد الساحلية والجزرية الصغيرة وتوافرها واستدامتها مع الحفاظ على جودة قيمتها وتنوعها وتعزيزها. ،
من خلال اللائحة التنفيذية لوزير الشؤون البحرية والسمكية: Per.17 / Men / 2008 بشأن مناطق الحفظ في الجزر الساحلية والصغيرة (KKP3K) ، تقرر مشاركة أنواع مناطق الحفظ الساحلي والجزر الصغيرة. ويشمل رفقاء الحفظ منطقة الحفظ الساحلي والجزر الصغيرة (KP3K) ، ومنطقة الحفظ البحري (KKM) ، ومنطقة ترشيد المياه وحدود الشاطئ.
مناطق الحفظ في المناطق الساحلية والجزر الصغيرة تتكون من: أ. اللجوء الساحلي ب. محمية الجزيرة الصغيرة ج. حديقة ساحلية ود. حديقة الجزيرة الصغيرة. منطقة الحفظ البحري تتكون من: المنطقة المحمية للجمارك البحرية. و ب. منطقة الحماية البحرية البحرية. تتكون منطقة حفظ المياه من: الماء العذب ، ب. الماء الأجاج c. مياه البحر.
من المراجعات المذكورة أعلاه ، على الرغم من أن ذكرها يختلف حسب المصطلحات في كل قانون ولكن المواد التي يتم حفظها لها أوجه تشابه. ولذلك ، لا يؤدي اختلاف التسمية إلى تقويض الحماية البيئية من أجل بقاء الوظيفة البيئية الحية والحفاظ عليها. نأمل ....

* محاضر بيئي - معهد ميدان للتكنولوجيا ، وخبير بيئي في مركز البحث والتطوير في مقاطعة سومطرة الشمالية ، وعضو مجلس تغير المناخ في مقاطعة سومطرة الشمالية ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سولاويزي الشمالية للشركاء البحريين ، وعضو في لجنة أمدال ، مديان ومركز سومايرتا أوتارا ، ورئيس رابطة الخريجين للماجستير وطبيب بيئي بجامعة شمال سومطرة ، ورئيس وكالة شمال سومطرة نهضة الموارد التعليمية للكوارث وتغير المناخ ، والرابطة الدولية لمدرسة الغوص الدولية

** تم نشره في رسالة الاصلاح رقم ٥٣٨ سنة ١٩ الطبعة ١ يونيو ٢٠١٨ الصفحة ٦ العمود ١-٤ ، في ميدان-اندونيسيا ووسائط الإعلام على الانترنت http://prestasireformasi.com/2018/06/03/rezim-hukum- الحفظ /












No comments:

Post a Comment