Rezim Hukum Konservasi

       Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si

         Dosen dan Aktifis Lingkungan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan perlindungan lingkungan. Negara, melalaui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Huruf c “menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem”.  Huruf d “menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup”. 

Kewajiban negara untuk konservasi tercantum pada berbagai perundang-undangan. Masing-masing perundang-undangan memberi defenisi dan nomeklatur tentang kelestarian fungsi lingkungan. Akibatnya, nomeklatur yang berbeda tetapi fungsi pelestarian lingkungan hidupnya sama atau memiliki kesamaan.

Rezim hukum  

     Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur konservasi sumberdaya alam yang masih berlaku. Perbedaan undang-undang ini menyebabkan penyebutan kawasan konservasi dan ruang lingkupnya memiliki perbedaan.  Secara garis besar terdapat 4 (empat) rezim kawasan konservasi.

(1). Rezim hukum konservasi berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2). Rezim hukum konservasi perairan berdasarkan  Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan turunan Peraturan pemerintah No.68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestrian Alam.  

(3). Rezim hukum konservasi berdasarkan Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  No. 31 tahun  2004 tentang Perikanan dengan turunannya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. (4). Rezim hukum konservasi  berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan turunannya Peraturan Menteri Kelautan  dan Perikanan Repuplik Indonesia Nomor: Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (KKP3K). 

Undang Undang No.32 tahun 2009

     Asas pertama dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah  tanggung jawab negara. Artinya, negara bertanggungjawab terhadap  perlindungan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup, maka dibuat ruang lingkup perlindungan  diantaranya “pemeliharaan” lingkungan hidup. 

    Pemeliharaan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara:  a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan  c. pelestarian fungsi atmosfer.  Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam, b. pengawetan sumber daya alam (upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya), dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 

     Konservasi sumber daya alam meliputi: konservasi sumber daya air, konservasi ekosistem hutan, konservasi ekosistem pesisir dan laut, konservasi energi, konservasi ekosistem lahan gambut, dan konservasi ekosistem karst. Dalam pengelolaan konservasi ekosistem pesisir dan laut (konservasi perairan), pemerintah bertugas dan berwewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut. 

       Selain itu, masyarakat turun-temurun secara tradisional telah melalukan perlindungan lingkungan dan fungsi lingkungan. Oleh karena itu, salahsatu  tugas pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota adalah  menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup.

 Undang Undang No.45 tahun 2009 

        Ikan dalam undang-undang ini didefenisikan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.  Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. 

      Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2006 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, ditetapkan jenis-jenis konservasi sumberdaya ikan. Konservasi sumber daya ikan meliputi: a. konservasi ekosistem; b. konservasi jenis ikan; dan c. konservasi genetik ikan.

 Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan. Terdiri atas ekosistem:  a. laut, b. padang lamun, c. terumbu karang, d. mangrove, e. estuari, f. pantai, g. rawa, h. sungai, i. danau,  j. waduk,  k. embung, dan l. ekosistem perairan buatan.

      Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan terdiri atas: (1) taman nasional perairan, (2) taman wisata perairan, (3) suaka alam perairan, dan (4) suaka perikanan. Kawasan konservasi perairan yang memiliki potensi biofisik  dan sosial budaya yang sangat penting secara global dapat ditetapkan sebagai kawasan warisan alam dunia.

       Konservasi ekosistem dilakukan melalui kegiatan:  a. perlindungan habitat dan populasi ikan; b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan; c. penelitian dan pengembangan; d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan; e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;  f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau g. monitoring dan evaluasi. 

         Undang Undang No.41 tahun 1999

Nomeklatur konservasi pada undang-undang ini, tergambar dengan jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor  68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestrian Alam. PP ini membagi konservasi atas suaka alam dan pelestarian alam. 

Konservasi  Kawasan Suaka Alam terdiri dari : (a) Kawasan      Cagar Alam, dan (b) Kawasan Suaka Margasatwa. Sedangkan konservasi  Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari :       (a). Kawasan Taman Nasional; (b). Kawasan Taman    Hutan Raya;  dan (c) Kawasan Taman Wisata Alam.

         Undang Undang No.1 tahun 2014

Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (KKP3K), ditetapkan berbagi jenis kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawan konservasi meliputi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi Perairan dan Sempadan Pantai.  

        Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil terdiri atas: a. Suaka  pesisir;  b. Suaka pulau kecil;   c. Taman pesisir; dan d. Taman pulau kecil. Kawasan Konservasi Maritim terdiri atas: a. Daerah Perlindungan Adat Maritim; dan b. Daerah Perlindungan Budaya Maritim. Kawasan Konservasi Perairan terdiri atas : a. Air tawar, b. Air payau c. Air laut. 

Dari ulasan di atas, kendati penyebutannya berbeda-beda berdasarkan peristilahan dalam undang-undang masing-masing tapi substansi yang dikonservasi memiliki persamaan. Oleh karena itu, perbedaan nomeklatur tidak melemahkan proteksi lingkungan untuk kelangsungan hidup dan pelestarian fungsi linkungan hidup. Semoga....

* Dosen lingkungan-Institut Teknologi Medan, Tenaga Ahli Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,   Anggota Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Mitra Bahari Provinsi Sumatera Utara, Anggota Komisi Amdal Kota Medan & Provinsi Sumaatera Utara, Ketua Ikatan Alumni Magister dan Doktor Lingkungan Universitas Sumatera Utara, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan   Perubahan Iklim Nahdhlatul Ulama Sumatera Utara, dan Anggota Association of  Diving School Internasional

** Telah dimuat pada Surat Kabar Perestasi Reformasi No.538 tahun 19 Edisi 1 Juni 2018  halaman 6 kolom 1-4, di Medan -Indonesia dan media online http://prestasireformasi.com/2018/06/03/rezim-hukum-konservasi/

CONSERVATION LEGAL REGIME

Dr.Ir.Hamzah Lubis, SH., M.Si

Lecturer and Environmental Activist

The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a fundamental right. Therefore, the state is obliged to do environmental protection. State, through Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management has set objective of environmental protection and management. Letter c "ensures the viability of living organisms and ecosystem preservation". Letter d "preserve the function of the environment".

State obligations for conservation are listed in various legislation. Each legislation provides definitions and nominations on the preservation of environmental functions. As a result, different nomeclatures but their environmental preservation functions are the same or have similarities.

The legal regime

        There are several laws governing the conservation of natural resources. This difference in the law causes the mention of conservation areas and their scope to differ. Broadly speaking there are 4 (four) conservation area regimes.

         (1). Conservation law regime based on Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management. (2). Law regime of marine conservation based on Law No.41 year 1999 concerning Forestry and Law Number 5 Year 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and its Ecosystem with derivative Government Regulation No. 68 year 1998 about Nature Conservation Area and Natural Pelestrian Area.

       (3). Conservation law regime based on Law No. 45 of 2009 on Amendment to Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries with derivatives Government Regulation No.60 Year 2007 on Conservation of Fish Resources. (4). Conservation law regime based on Law Number 1 of 2014 on Amendment of Law Number 27 of 2007 concerning Coastal Zone and Small Islands with its derivation of Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Indonesian Repuplic Number: Per.17 / Men / 2008 concerning Conservation Area in Coastal Areas and Small Islands (KKP3K).

         Law No.32 of 2009

The first principle of Environmental protection and management is the responsibility of the state. That is, the state is responsible for environmental protection. To achieve the objective of environmental protection, then made the scope of protection including "maintenance" of the environment.

        Maintenance of the environment, carried out by: a. conservation of natural resources; b. reserves of natural resources; and c. preservation of atmospheric functions. Conservation of natural resources includes the following activities: a. protection of natural resources, b. preservation of natural resources (efforts to maintain the integrity and originality of natural resources and their ecosystems), and c. sustainable utilization of natural resources.

       Conservation of natural resources includes: conservation of water resources, conservation of forest ecosystems, conservation of coastal and marine ecosystems, energy conservation, conservation of peatland ecosystems, and conservation of karst ecosystems. In managing the conservation of coastal and marine ecosystems (water conservation), the government has the duty and authority to establish and implement policies on the protection of the marine environment.

    In addition, hereditary societies have traditionally done environmental protection and environmental functions. Therefore, one of the tasks of the central government, provincial and district / municipal governments is to establish policies on the procedures for recognizing the existence of indigenous and tribal peoples, local wisdom and the rights of indigenous and tribal peoples concerned with environmental protection.

         Law No.45 of 2009

Fish in this law defined all types of organisms that are all or part of their life cycle in the aquatic environment. Conservation of fish resources is the protection, conservation and utilization of fish resources, including ecosystems, species and genetics to ensure their availability, availability and sustainability while maintaining and enhancing the value and diversity of fish resources.

      Through Government Regulation No. 60 of 2006 on Conservation of Fish Resources, the types of fish resources conservation are determined. Conservation of fish resources includes: a. ecosystem conservation; b. conservation of fish species; and c. genetic conservation of fish.

      Ecosystem conservation is conducted on all types of ecosystems associated with fish resources. Consists of the ecosystem: a. sea, b. seagrass beds, c. coral reefs, d. mangrove, e. estuary, f. beach, g. swamp, h. river, i. lake, j. reservoir, k. embung, and l. artificial aquatic ecosystems.

       One or more types of ecosystems associated with fish resources may be designated as marine conservation areas. Water conservation areas consist of: (1) aquatic national parks, (2) aquatic tourism parks, (3) marine reserves, and (4) fishery reserves. Marine conservation areas that have significant biophysical and socio-cultural potentials globally can be defined as the world's natural heritage areas.

      Ecosystem conservation is done through: a. habitat protection and fish populations; b. habitat rehabilitation and fish populations; c. research and development; d. utilization of fish resources and environmental services; e. socio-economic development of the community; f. supervision and control; and / or g. monitoring and evaluation.

         Law No.41 of 1999

The conservation nomeclature of this law is clearly reflected in Government Regulation No. 68 of 1998 on Natural Reserves and Nature Conservation Area. This PP divides conservation of nature reserves and nature conservation.

Conservation of the Nature Conservation Area consists of: (a) Nature Reserve Area, and (b) Wildlife Reserve Area. While conservation of Nature Conservation Area, consists of: (a). National Park Area; (b). Taman Hutan Raya area; and (c) Nature Park Area.

         Law No.1 year 2014

The conservation of coastal areas and small islands is the effort to protect, conserve and utilize coastal areas and small islands and their ecosystems to ensure the availability, availability and sustainability of coastal and small island resources while maintaining and enhancing the quality of their value and diversity .

       Through the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number: Per.17 / Men /  2008 concerning Conservation Areas in Coastal and Small Islands (KKP3K), it is decided to share the types of coastal conservation areas and small islands. Conservation comrades include the Coastal and Small Islands Conservation Area (KP3K), Maritime Conservation Area (KKM), Water Conservation Area and Beach Border.

       Conservation Areas in Coastal Areas and Small Islands consists of: a. Coastal asylum; b. Small  island sanctuary; c. Coastal park; and D. Small island park. Maritime Conservation Area consists of: a. Protected Area of Maritime Customs; and b. Maritime Cultural Protection Area. Water Conservation Area consists of: a. Fresh water, b. Brackish water c. Sea water.

From the above reviews, although the mention of them varies by terminology in each law but the substances that are conserved have similarities. Therefore, the nomenclature difference does not undermine environmental protection for the viability and preservation of the living environmental function. Hopefully....

*Environmental lecturer - Medan Institute of Technology, Environmental Expert of Research and Development Center of North Sumatera Province, Member of North Sumatera Province Climate Change Council, Vice Chairman of North Sulawesi Province Maritime Partners, Amdal Commission Member Medan & Sumaatera Utara Province, Head of Alumni Master's Association and Environmental Doctor University of North Sumatra, Head of North Sumatra Nahdhlatul Ulama Disaster Relief and Climate Change Agency, and Member Association of Diving International School

** Has been published in Reformation Performance Letter No.538 year 19 Edition 1 June 2018 page 6 column 1-4, in Medan -Indonesia and online media http://prestasireformasi.com/2018/06/03/rezim-hukum- conservation/