Nilai Dasar Pergerakan (NDP), Hak dan Kewajiban Lingkungan

                                             Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si
 Dosen ITM dan mantan Ketua Lembaga Pengembangan dan Kajian Lingkungan Hidup PB.PMII



1.Nilai Dasar Pergerakan 
PMII sebagai organisasi kemahasiswaan berusaha menggali nilai-nilai moral yang lahir dari pengalaman dan keberpihakan insan warga pergerakan dalam bentuk rumusan-rumusan yang diberi nama NDP. Secara historis, NDP PMII mulai terbentuk pasca Independensi PMII ketika Mukernas III di Bandung (1-5 Mei 1976). Pada saat itu penyusunan NDP masih berupa kerangkanya saja, lalu diserahkan kepada tim PB PMII. Namun, hingga menjelang Kongres PMII VIII di Bandung, penyusunan tersebut belum dapat diwujudkan. Hingga akhirnya saat Kongres PMII VIII di Bandung (16-20 Mei 1985) menetapkan penyempurnaan rumusan NDP dengan Surya Dharma Ali sebagai ketua umumnya. Penyempurnaan ini berlangsung hingga 1988. Selanjutnya pada tanggal 14-19 September 1988 ketika Kongres IX PMII, NDP mulai disahkan di Surabaya,selanjutnya ketetapan Kongres X No.02.KONGRES-X-PMII.10.1991, di Jakarta tanggal 29 Oktober 1991.



Fungsi NDP
1. Kerangka refleksi (landasan berfikir)
NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma, dan nilai-nilai yang akan memperkuat tingkat kebenaran-kebenaran ideal.
2. Kerangka aksi (landasan berpijak)
NDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota. Bergerak dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, dan pembelajaran sosial.
3. Kerangka ideologis (sumber motivasi)
NDP menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. Begitu juga menjadi landasan berfikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.

Kedudukan NDP
1.   NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi
2.   NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi
3.   NDP menjadi pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berfikir, berbicara, dan
      bertindak setiap anggota

Rumusan NDP
1. Tauhid
 Mengesakan Allah SWT, merupakan nilai paling asasi dalam agama samawi, di dalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia.
Pertama, Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat, dan perbuatan- perbuatan-Nya. Allah adalah dzat yang fungsional. (QS Al Hasyr 22-24)
Kedua, keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan kepada yang ghaib. (QS Al Baqoroh ayat 3)
Ketiga, oleh karena itu, tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memandu, dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan, dan perwujudan lewat perbuatan. (QS Al Baqoroh Ayat 30)
Keempat, PMII memilih pendekatan berpikir ahlussunnah wal jama’ah untuk memahami dan menghayati keyakinan tauhid.

Dasar-dasar paham keagamaan:
1.Sumber ajaran Islam : Al-Quran, As Sunnah, Al Ijma dan Qiyas.
2.Rambu -rambu memahami dan menafsirkan Islam:
a.bidang aqidah , mengikuti paham ahlussunnah wal jamaah, yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Abu Manshur Almaturidi
b.bidang fiqih mengikuti pendekatan (al madzhab) Abu Hanifah An Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As Syafii dan Imam Ahmad bin Hambali
c.bidang tasawuf antara lain Imam Al Junaidi Al Bugdadi, Imam Al Ghazali serta imam lainnya.
2. Hubungan manusia dengan Allah
       Allah SWT menciptakan manusia sebaik–baiknya kejadian (Ahsanittaqwim) dan menganugrahkan yang terhormat kepada manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kedudukan itu ditandai dengan pertama, pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Dalam potensi tersebut, sangat memungkinkan manusia menjalankan dua fungsi, fungsi hamba dan fungsi kholifah fil ardri. Sebagai hamba, manusia harus selalu melaksanakan ketentuen–ketentuan Allah SWT, dan perintah–perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Untuk itu manusia diberi kesadaran moral yang harus selalu dirawat kalau manusia tidak ingin terjatuh kedalam kedudukan yang sangat rendah.
Sebagai kholifah di bumi, manusia harus memberanikan diri untuk mengemban amanat yang maha berat yang ditawarkan Allah SWT kepada manusia. Kedua pola tersebut berfungsi secara simbangang, lurus dan teguh. Juga harus dijalankan hanya dengan keikhlasan mengharap ridha dari Allah SWT semata dengan terus dengan melakukan ikhtiar secara optimal sedangkan mengenai hasil sepenuhnya hanya milik Allah SWT.
Kedua, manusia mempunyai sifat uluhiyyah atau sifat ketuhanan, yakni fitrah suci untuk memproyeksikan tentang kebaikan dan keindahan. Misalnya manusia ketika menjalankan sujud kepada Allah SWT berarti manusia sedang menjalankan fungsi al quddus. Demikian pula ketika manusia menjalankan fungsi – fungsi ketuhanan yang lain. Intinya bahwa pancaran keindahan masuk kedalam jiwa manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan keindahan walaupun ada nilai tidak mungkin ada kesamaan antara makhluk dengan sang kholik. (QS Al Dzariat: 56, QS Al A’ruf: 179, QS Al Qashash: 27)


3. Hubungan manusia dengan manusia
       Kenyataan bahwa Allah SWT meniupkan ruh-Nya kedalam materi dasar manusia adalah bukti bahwa manusia makhluk yang paling mulia. Kedudukan manusia dengan manusia yang lain adalah sama dihadapan Allah SWT. Yang membedakan mereka hanyalah kualitas ketaqwaannya. Setiap menusia pasti memiliki kelebihan serta kekurangannya. Hal ini justru sebuah potensi bagi manusia untuk selalu kreatif dan terus bergerak kearah yang lebih baik. Karena manusia itu sama kedudukannya dihadapan Tuhan. Sehingga tidak dibenarkan apabila ada manusia mendudukan dirinya lebih mulia daripada yang lain.
Seperti disinggung diatas, fungsi manusia sebagai Khalifatullah adalah untuk menegakkan kesederajatan antara sesama manusia. Fungsi ini juga berarti bahwa manusia harus terus membela kebenaran dan keadilan dimanapun dan dimanapun. Juga senantiasa memberikan kedamaian dan rahmah bagi seluruh alam.
Implemensinya, kader PMII harus selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Membela kaum tertindas, membela kaum mustad afinn. Memlihara bentuk toleransi dan kedamaian dengan sesama manusia tanpa memendang ras, suku, budaya atau apapun dan memelihara nilai–nilai kemanusiaan. Dari sinilah PMII kemudian selalu memegang teguh nilai imansipasi. (QS Al Mu’min : 115, QS Al Hujarat : 13)

Sikap kemasyarakatan:
1.Tawasuth dan i"tidal, berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan
2.Tsamuh, teleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan terutama masalah furu' dan khlafiyah,
3.Tawazun, sikap seimbang dalam berkhidmah,  menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidup
4.Amar Ma'ruf Nahi Munkar,  mendorong perbuatan baik , berguna, bermanfaat serta menolak/ mencegah semua hal-hal yang menjerumuskan.

4. Hubungan manusia dengan alam
       Alam semesta adalah ciptaan Allah SWT. Dia menentukan ukuran dan hukum – hukum-Nya. Alam juga menunjukkan tanda – tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah SWT. Berarti juga nilai tauhit meliputi nilai hubungan manusia dengan alam. Sebagai ciptaan Allah SWT alam berkedudukan sederajat dengan manusia namun Allah menunudukkan alam bagi manusia dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi maka manusia akan terjebak dalam penghambaan pada alam, bukan penghambaan pada Allah SWT. Karena itu manusia berkedudukan sebagai kholifah dibumi, untuk menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dan obyek dalam bertauhit dan menegaskan keberadaan dirinya.
Perlakuan manusia terhadap alam tersebut dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan didunia dan diarahkan kepada kebaikan di akherat. Disini berlaku upaya berkelanjutan untuk mentransendensikan segala aspek kehidupan manusia. Sebab akherat adalah masa depan eskatologis yang tak terelakkan. Kehidupan akherat akan dicapai dengan sukses jika kehidupan manusia benar-benar fungsional dan beramal saleh.
Maka jelaslah hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama antara manusia dengan alam berarti hidup dalam kerjasama, tolong menolongan dan tenggang rasa.
Implementasinya, setiap kader harus menjaga alam dari bahaya yang merusaknya. Misalnya, menjaga alam dari bahaya nuklir, penebangan hutan, eksploitasi alam atau kerusakan alam akibat bom bunuh diri yang akhir–akhir ini ramai diperbincangkan. Ini semua dilakukan sebagai bentuk implementasi nilai–nilai yang ada di PMII dalam menjaga alam dan manusia itu sendiri.
Dengan NDP itu diharapkan akan terbentuknya sosok pribadi muslim yang berbudi luhur, berilmu, bertaqwa, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuaannya. Sehingga cita–cita ideal PMII dalam mencetak kader ulul albab dengan ciri menjalankan dzikir, fikir dan amal soleh secara dialektis, kritis dan transformatif akan dapat terwujud dengan senantiasa menjaga komitmen keislaman, kemahasiswaan dan keindonesiaan.

***Tawazun, sikap seimbang dalam berkhidmah,  menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidup
2. Hak atas lingkungan 
Relasi manusia dengan lingkungan hidup, dinyatakan dengan jelas pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945dan perundagangan di bawahnya. UUD 1945  sebagai landadasan konstitusional, pada Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa:”Setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) menyatakan:”Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Demikian juga Pasal 65 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan hak-hak atas lingkungan hidup, berupa:
1.Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2.Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan aktitis lingkungan
Pasal 66: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

3.Kewajiban atas lingkungan
Kewajiban  warga negara
Pasal 67: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kewajiban Negara
Tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah:
a. menetapkan kebijakan nasional;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan standar kerja sama;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
s. menetapkan standar pelayanan minimal;
t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan  pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
y. menerbitkan izin lingkungan;
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
aa.melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup (Psl.63.1 UU 32/2009).

4.Pidana Lingkungan Hidup
Pidana UU 32/2009
Pasal 98
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang  mengakibatkan  dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pidana Hukum  Islam
Telah tampak kerusakan di darat dan  di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan  kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ( ke jalan yang benar)“ (Q.S.Ar-Rum:41).

Selain pidana denda, hukum Islam menerapkan pidana penjara, potong tangan dan kaki sampai pada hukuman mati. “ Sesunguhnya imbalan terhadap orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu  penghinaan untuk mereka di dunia. Dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS. Al-Maidah ayat 33).

Terimakasih.

*Bahan paparan pada Dialog dan Sosialisasi Lingkungan Hidup, tema: “Menumbuhkan Kreatifitas Generasi Mudan Dalam Mengelola Lingkungan Hidup” PC-PMII Medan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan di ITM, 9 Mei 2018




Movement Basic Value (NDP) and Environmental Rights and Obligations
                               Dr.Ir.Hamzah Lubis, SH., M.Sc.
 ITM lecturer and former Chair of PB.PMII's Environmental Development and Study Institute

1. Basic Movement Value
PMII as a student organization seeks to explore moral values ​​that are born from the experience and alignments of movement citizens in the form of formulas named NDP. Historically, NDP PMII began to form after PMII Independence when Mukernas III in Bandung (1-5 May 1976). At that time the preparation of the NDP was only in the form of a framework, then submitted to the PB PMII team. However, until before the PMII VIII Congress in Bandung, the drafting could not yet be realized. Until finally the PMII VIII Congress in Bandung (16-20 May 1985) determined the improvement of the NDP formulation with Surya Dharma Ali as its general chairman. This refinement lasted until 1988. Then on September 14-19, 1988 when the IX Congress of the PMII, the NDP began to be ratified in Surabaya, then the decree of Congress X No. 022.GRGR-X-PMII.10.1991, in Jakarta on October 29, 1991.


NDP function
1. Framework for reflection (thinking basis)
NDP is a space to see and reflect back clearly on every movement and action of the organization. Moving in the battle of ideas, paradigms, and values ​​that will strengthen the level of ideal truths.
2. Framework for action (grounding)
The NDP is the cornerstone of the organization's and every member's ethos of motion. Moves in action, real work, self-actualization and social learning.
3. Ideological framework (source of motivation)
NDP is to strengthen members' determination and confidence to move and strive to realize the ideals and goals of the organization. Likewise, it becomes the basis for thinking and the ethos of the members' movement to achieve organizational goals through ways and paths that are in accordance with their respective interests and expertise.

NDP Position
1. NDP becomes the main reference for every legal product and organizational activity
2. NDP is the ideal source of strength for every organizational activity
3. NDP is the basis for the argumentation and binding of freedom of thought, speech and
      act every member

NDP Formulation
1. Tawhid
 Enforcing Allah SWT, is the most fundamental value in divine religion, in which it has been contained from the beginning about human existence.
First, God is One in His totality, nature, nature and deeds. God is a functional substance. (QS Al Hasyr 22-24)
Second, such belief is a belief in something higher than the universe, and is a manifestation of awareness and belief in the unseen. (Surah Al Baqoroh verse 3)
Third, therefore, monotheism is the culmination, underlying, guiding, and being the target of faith which includes belief in the heart, affirmation through verbal, and manifestation through deeds. (Surah Al Baqoroh Verse 30)
Fourth, PMII chooses the thinking approach of ahlussunnah wal jama'ah to understand and live the belief of monotheism.

2. Human relations with God
       Allah Almighty created man as well as possible events (Ahsanittaqwim) and granted respect to humans compared to other beings. The position is marked by the first, giving thought power, creative ability and moral awareness. In this potential, it is very possible for humans to carry out two functions, servant functions and the function of kholifah fil ardri. As servants, humans must always carry out the provisions of Allah SWT, and His commands and stay away from His prohibitions. For this reason, humans are given a moral awareness that must always be cared for if humans do not want to fall into a very low position.
As a kholifah on earth, human beings must dare to carry out the most difficult mandate offered by Allah SWT to humans. Both patterns function in a balanced, straight and firm manner. It must also be carried out only with sincerity to expect pleasure from Allah SWT only by continuing to make efforts optimally while regarding the results fully belong only to Allah SWT.
Secondly, humans have the nature of uluhiyyah or the nature of divinity, namely the pure nature to project about goodness and beauty. For example, humans when performing prostrations to Allah SWT means that humans are carrying out the function of al quddus. Similarly, when humans carry out other divine functions. The point is that the emanation of beauty enters the human soul to always do good and beauty even though there is no possible value there is a similarity between creatures and the kholik. (Surah Al Dzariat: 56, QS Al A'ruf: 179, QS Al Qashash: 27)

3. The relationship between humans and humans
       The fact that Allah Almighty blew His soul into basic human matter is proof that man is the most noble being. Human position with other human beings is the same before Allah SWT. What distinguishes them is only the quality of devotion. Every human being must have its advantages and disadvantages. This is precisely a potential for humans to always be creative and continue to move towards a better one. Because humans are equal before God. So it is not justified if there is a human being occupying himself more noble than others.
As mentioned above, the function of humans as Khalifatullah is to establish equality between human beings. This function also means that humans must continue to defend truth and justice anywhere and everywhere. Also always provide peace and blessings for all nature.
The implication is that PMII cadres must always uphold justice and truth. Defending the oppressed, defending the mustad afinn. Maintain a form of tolerance and peace with fellow human beings without kicking race, ethnicity, culture or anything and maintaining human values. This is where PMII then always upholds the value of immigration. (Surat al-Mu'min: 115, Surat al-Hujarat: 13)

4. Human relations with nature
       The universe is the creation of Allah SWT. He determines his size and laws. Nature also shows signs of the existence, nature and deeds of Allah SWT. Means also the value of monotheism includes the value of human relations with nature. As a creation of Allah SWT nature is equal to humans but Allah displays nature for humans and not vice versa. If the opposite happens then humans will be trapped in servitude to nature, not servitude to Allah SWT. Because of that, humans are positioned as kholifah on earth, to make the earth and nature as vehicles and objects in monotheism and affirm their existence.
Human treatment of nature is intended to prosper life in the world and is directed to goodness in the world. Here is a continuous effort to transcend all aspects of human life. Because it is an inescapable eschatological future. Life will be achieved successfully if human life is truly functional and charitable.
Then it is clear that the relationship between humans and nature is the relationship of natural use for mutual prosperity. Living together between humans and nature means living in cooperation, please help and tolerate.
Implementation, each cadre must protect nature from the dangers that damage it. For example, safeguarding nature from nuclear hazards, deforestation, natural exploitation or natural damage caused by suicide bombings which have recently been widely discussed. This is all done as a form of implementation of the values ​​that exist in PMII in safeguarding nature and humans themselves.
With the NDP, it is expected that the formation of a Muslim person who is virtuous, knowledgeable, devoted, capable and responsible in carrying out his knowledge. So that the ideal ideals of PMII in producing ulb albab cadres with the characteristics of carrying out dhikr, fikir and charity by dialectically, critically and transformatively will be realized by always maintaining Islamic commitment, student affairs and Indonesianness.

Right to the environment
Human relations with the environment, clearly stated in the 1945 Constitution and the undercarriage. The 1945 Constitution as a constitutional land, in Article 28H paragraph (1) states that: "Everyone has the right to live physically and mentally, live and get a good and healthy environment and has the right to receive health services". In Law No.39 of 1999 concerning Human Rights, Article 9 paragraph (3) states: "Everyone has the right to a good and healthy environment".
Likewise Article 65 of Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment, describes environmental rights, in the form of:
1. Rights to a good and healthy environment as part of human rights.
2. Rights get environmental education, access to information, access to participation, and access to justice in fulfilling the right to a good and healthy environment.
3. The right to submit proposals and / or objections to plans for businesses and / or activities that are expected to have an impact on the environment.
4. The right to play a role in the protection and management of the environment in accordance with the laws and regulations.
5. Right to make complaints due to allegations of environmental pollution and / or damage.

Protection of environmental activities
Article 66: Anyone who fights for the right to a good and healthy environment cannot be prosecuted or sued civilly.

Obligations for the environment
Obligations of citizens
Article 67: Everyone is obliged to maintain the preservation of environmental functions and control pollution and / or damage to the environment.

State Obligations
The duties and authorities of the central government in the protection and management of the environment are:
a. establish national policies;
b. establish norms, standards, procedures and criteria;
c. establish and implement policies regarding national RPPLH;
d. establish and implement policies regarding SEA;
e. determine and implement policies concerning EIA and UKL-UPL;
f. hold an inventory of national natural resources and greenhouse gas emissions;
g. develop cooperation standards;
h. coordinate and implement environmental pollution and / or damage control;
i. establish and implement policies concerning biological and non-biological natural resources, biodiversity, genetic resources, and biosafety of genetically engineered products;
j. establish and implement policies concerning the control of climate change impacts and the protection of the ozone layer;
k. establish and implement policies concerning B3, waste, and B3 waste;
l. establish and implement policies concerning the protection of the marine environment;
m. stipulate and implement policies regarding environmental pollution and / or damage across national borders;
n. conduct guidance and supervision of policy implementation
national, regional regulations, and regional head regulations;
o. carry out guidance and supervision of compliance of the person in charge of the business and / or activity against the provisions of environmental licensing and legislation;
p. develop and implement environmental instruments;
q. coordinate and facilitate cooperation and settlement
inter-regional disputes and dispute resolution;
r. develop and implement public complaints management policies;
s. set minimum service standards;
t. stipulate policies regarding the procedures for recognizing the existence of indigenous peoples, local wisdom, and the rights of indigenous peoples related to the protection and management of the environment;
u. manage national environmental information;
v. coordinate, develop, and socialize the use of environmentally friendly technology;
w. providing education, training, coaching, and awards;
x. developing facilities and standards for environmental laboratories;
y. issuing environmental permits;
z. determine the ecoregion area; and
aa. do law enforcement
environment (Art.63.1 Law 32/2009).

Environmentalists
1.Criminal Act 32/2009
Article 98
(1) Anyone who intentionally commits an act that results in exceeding ambient air quality standards, water quality standards, sea water quality standards, or standard criteria for environmental damage, shall be subject to imprisonment of at least 3 (three) years and a maximum of 10 ( ten) years and a fine of at least Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) and a maximum of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).
(2) If the acts as referred to in paragraph (1) result in injured persons and / or human health hazards, shall be punished with a minimum imprisonment of 4 (four) years and a maximum of 12 (twelve) years and a fine of at least Rp.4,000,000. 000.00 (four billion rupiah)
and a maximum of Rp. 12,000,000,000.00 (twelve billion rupiah).
(3) If the act as referred to in paragraph (1) results in a person being seriously injured or dead, sentenced to a minimum of 5 (five) years imprisonment and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) and a maximum of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiahs).

2.Islamic Criminal Law
"It has been seen that damage on land and in the sea is due to the actions of human hands, so that God feels to them some of their actions so that they return (to the right path)" (Q. Ar-Rum: 41).

In addition to criminal fines, Islamic law imposes imprisonment, cuts hands and feet to death. "In fact the reward for those who fight Allah and His Messenger and make damage on earth is that they are killed or crucified or cut off their hands and feet by turning back or being thrown out of the country (where they live). Such is (as) an insult to them in the world. And in the Hereafter they have great torment ”(Surat al-Maidah verse 33).

Thanks.

* Paper on "Dialogue and Socialization of the Environment, theme: Growing the Generation's Creative Creativity in Managing the Environment" PC-PMII Medan with the Environmental Service of Medan City at ITM, May 9, 2018
Tentang Google TerjemahanKomunitasSeluler



No comments:

Post a Comment