Taman Wisata Perairan Sawo Lahewa

                                                  Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si

                                       Dosen Lingkungn ITM dan Ketua LPBI NU-SU  

Bila  Sulawesi Utara memiliki Taman Nasional Laut Bunaken di Menado, Papua memiliki Taman Nasional Raja Ampat, Aceh memiliki Pulau Rubia di Sabang, maka Sumatera Utara telah memiliki Taman Wisata Perairan (TWP) Sawo-Lahewa di Nuas Utara.  Keindahannya tidak kalah, yang kurang adalah publikasi dan pengelolaannya. Banyak spot-spot penyelaman yang indah di TWP Sawo Lahewa, demikian juga di Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Batubara, Kota Sibolga dan Mandailing Natal.

TWP Sawo-Lahewa

Dasar pertimbangan penetapan kawasan konservasi kawasan perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara untuk keberlanjutan sumberdaya peraian. TWP Laso-Lahewa berfungsi untuk  melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan da habitat penting lainnya. Misalnya terumbu karang, mangrove, dan lamun. Perlindungan untuk spesies penting seperti penyu, lumba-lumba, pari marta, napoleon, lola, dugong, kima, hiu, paus, bambu laut, akar bahar, kepala kambing, triton terompet, teripang, dan nautilus berongga, untuk mendukung upaya pengembangan wisata perairan dan rekreasi.

TWP-Sawo Lahewa, berasal dari Kawasan Konsaervasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Nias seluas 29.000,00 ha untuk perlindungan perikanan berkelanjutan, wisata bahari terumbu karang dan mangrove dengan SK Bupati Nias  Nomor.050/139/K/2007. Pada tahun 2008 terjadi pemekaran kabupaten, sehingga sebagian bedar KKLD Kabupaten Nias berada di Kabupaten Nias Utara.

            Pemerintah, melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/KEPMEN-KP/2017  tertanggal 22 Desember 2017  menetapkan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Konseryasi Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara.

Taman Wisata Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya memiliki luas keseluruhan 29.230,85 hektar, yang dibagi atas 5 klaster. Taman Wisata Perairan I dengan luas 2.485,34 hektar;  Taman Wisata Perairan II dengaa luas 12.562,50 hektar; Taman Wisata Perairan III dengan luas 7.371,09 hektar; Taman Wisata Perairan IV dengan luas 3.948,80 hektar; dan  Tarnan Wisata Perairan V dengan luas 2.863,12 hektar.

Kewenangan pengelolaan

Kewenangan pengelolaan konservasi ekosistem pesisir dan laut secara terinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui Pasal Pasal 27 UU No.23/2014 dan lampiran huruf “y” pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan telah mencabut pengelolaan perikanan dan kelautan termasuk didalamnya konservasi perairan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi.

Pada huruf “a” kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya  alam di laut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan  kekayaan laut di  luar minyak dan gas bumi. Kewenangan Pemerintah Provinsi lampiran huruf “y” urusan bidang kelautan dan perikanan, pada sub urusan kelautan pesisir dan pulau kecil, huruf “a” adalah pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mill  di luar minyak dan gas bumi.

Dengan keluarnya UU No.23 tahun 2014 maka Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berkewangan lagi mengurusi urusan kelautan pesisir dan pulau kecil termasuk didalamnya konservasi perairan. Pengelolaan KKLD atau TWP ini menjadi tanggungjawab Pemeraintah Provinsi Sumatera Utara. Olehkarena itu diperlukan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang ada untuk perencanaan pembangunan kawasn konservasi di Provinsi Sumatera Utara.

 Pencadangan KPA

Provinsi Sumatera Utara memiliki kawasan konservasi perairan yang dikelola Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Kawasan Konsaervasi Laut Daerah (KKLD).     Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)  berupa:  (1) KKLD Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 81.243,00 ha untuk perlindungan perikanan berkelanjutan dan wisata bahari terumbu karang dengan SK Bupati Kabupaten Tapanuli Nomor.1421/DKP/Th.2007.  (2) KKLD Kabupaten Nias Selatan seluas 56.000,00 ha untuk perlindungan terumbu karang dan biota laut dengan SK Bupati Kabupaten Nias Selatan  Nomor.523/371/K/DKP/2008. (3) KKLD Kabupaten Serdang Bedagai seluas1.240,35 ha untuk perlindungan terumbu karang dan penyu dengan SK Bupati Serdang Bedagai Nomor.97/523/2008.

Konservasi Ikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang  Konservasi Sumber Daya Ikan, sebagai penjabaran dari Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirobah menjadi Undang-Undang  Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan.   Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Konservasi sumber daya ikan meliputi: a. konservasi ekosistem; b. konservasi jenis ikan; dan c. konservasi genetik ikan

Penutup

Pemerintah  telah menetapkan Tawan Wisata Perairan Sawo-Lahewa. Nuas Utara dan pengellolaannya diserahkan kepa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Inilah tantangan badi Sumatera Utara untuk mengelola biota perairan, menjadi obyek wisata yang tidak kalah dengan obyek wisata lainnya di Indonesia maupun di dunia. Semoga.....

*Tulisan ini telah dimuat pada Surat kabar Perestasi Reformasi, di Medan, Indonesia, Nomor 543, tanggal 20 Agustus 2018, halaman 6, kolom 1-4

GARDEN TOURISM OF WATERS OF SAWO-LAHEWA
                   Dr.Ir.Hamzah Lubis, SH., M.Sc.
ITM Environmental Lecturer and LPBI Chairman NU-SU

If North Sulawesi has Bunaken Marine National Park in Menado, Papua has Raja Ampat National Park, Aceh has Rubia Island in Sabang, then North Sumatra already has the Sawo-Lahewa Aquatic Tourism Park (TWP) in North Nuas. Its beauty is not inferior, which is lack of publication and management. Many beautiful diving spots in Sawo Lahewa TWP, as well as in South Nias, Central Tapanuli, Serdang Bedagai, Batubara, Sibolga City and Mandailing Natal.

Sawo-Lahewa TWP
Basic consideration for the determination of the conservation area of ​​the Sawo-Lahewa waters area and the surrounding waters of North Nias Regency in North Sumatra Province for the sustainability of the resources. Laso-Lahewa TWP serves to protect, conserve and utilize fisheries potential and other important habitats. For example coral reefs, mangroves, and seagrasses. Protection for important species such as turtles, dolphins, marta rays, napoleon, lola, dugong, clams, sharks, whales, sea bamboo, bahar roots, goat heads, triton trumpets, sea cucumbers, and hollow nautilus, to support the development of aquatic tourism and recreation.

TWP-Sawo Lahewa, originates from the Nias Regency Regional Marine Conservation Area (KKLD) covering an area of ​​29,000.00 ha for protection of sustainable fisheries, marine reef tourism and mangroves with the Nias Regent Decree Number 050/139 / K / 2007. In 2008 there was a division of the district, so that some of the Nias Regency MPA beds were in North Nias Regency.

The Government, through the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 54 / KEPMEN-KP / 2017 dated December 22, 2017 stipulates Sawo-Lahewa and the surrounding waters as Sawo-Lahewa Waters Conservation Area and the surrounding waters of North Nias Regency in North Sumatra Province. Sawo-Lahewa Aquatic Conceryation Area and Surrounding Waters North Nias Regency is managed as Sawo-Lahewa Aquatic Tourism Park and the surrounding waters of North Nias Regency in North Sumatra Province.

Sawo-Lahewa Aquatic Tourism Park and the Surrounding Waters have a total area of ​​29,230.85 hectares, divided into 5 clusters. Aquatic Tourism Park I with an area of ​​2,485.34 hectares; Aquatic Tourism Park II with a total area of ​​12,562.50 hectares; Aquatic Tourism Park III with an area of ​​7,371.09 hectares; Aquatic Tourism Park IV with an area of ​​3,948.80 hectares; and Tarnan Tourism V Waters with an area of ​​2,863.12 hectares.

Management  authority
The management authority for the conservation of coastal and marine ecosystems is detailed in Law Number 23 of 2014 in lieu of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Through Article Article 27 of Law No.23 / 2014 and attachments to the letter "y" the division of the affairs of the maritime affairs and fisheries has revoked the management of fisheries and maritime including the conservation of waters from the district / city government to the provincial government.
In letter "a" the authority of the provincial Region to manage natural resources at sea includes: a. exploration, exploitation, conservation, and management of marine assets outside oil and gas. Provincial Government Authority attachments to the letter "y" in the field of maritime affairs and fisheries, in the coastal and small island sub-affairs, the letter "a" is the management of marine space up to 12 miles outside of oil and gas.
With the issuance of Law No.23 of 2014, the Regency / City Government no longer has the responsibility to take care of coastal and small island maritime affairs including waters conservation. The management of the MPA or TWP is the responsibility of the Government of North Sumatra Province. Therefore, it is necessary to evaluate the existing conservation area management for the planning of conservation area development in North Sumatra Province

KPA backup
North Sumatra Province has a watershed conservation area managed by the District Government in the form of Regional Marine Conservation Areas (KKLD). North Sumatra Province has 3 (three) Regional Marine Conservation Areas (KKLD) in the form of: (1) KKLD Kabupaten Tapanuli Tengah covering an area of ​​81,243.00 ha for protection of sustainable fisheries and marine tourism of coral reefs with the District Head Decree of Tapanuli Number .1421 / DKP / Th .2007. (2) South Nias Regency Marine Protected Area covering an area of ​​56,000.00 ha for the protection of coral reefs and marine biota by the South Nias District Head's Decree Number 523/371 / K / DKP / 2008. (3) MPD of Serdang Bedagai Regency covering 1,240.35 ha for the protection of coral reefs and turtles with the Decree of the Regent of Serdang Bedagai Number.97 / 523/2008.

Fish Conservation
Based on Government Regulation No.60 of 2007 concerning Conservation of Fish Resources, as a translation of Law No.31 of 2004 concerning Fisheries which has been changed into Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law No.31 of 2004 concerning Fishery. Marine conservation areas are protected water areas, managed with zoning systems to realize sustainable management of fish resources and the environment. Conservation of fish resources includes: a. ecosystem conservation; b. conservation of fish species; and c. genetic conservation of fish

Closing
The Government has determined the Sawo-Lahewa Water Tourism Destination. North Nuas and its management were handed over to the North Sumatra Provincial Government. This is the challenge of Badi North Sumatra to manage aquatic biota, becoming a tourist attraction that is not inferior to other tourism objects in Indonesia and in the world. Hopefully.....

* This article has been published in the Reformation Perestasi Newspaper, in Medan, Indonesia, Number 543, August 20, 2018, page 6, columns 1-4