Kawasan Konservasi Penyu di Sorkam

                              Kawasan Konservasi Penyu di Sorkam

                    Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH,M.Si

                         Dosen ITM dan Ketua LPBI NU Sumatera Utara

Konservasi Ikan

Ikan dalam pengertian hukum perikanan, Undang-Undang  Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 adalah biota yang hidupnya atau sebagian besar hidupnya berada di air. Oleh karena itu biota penyu dan lainnya masuk kategori ikan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang  Konservasi Sumber Daya Ikan, yang mengatur konservasi ikan sesuai defenisi hukum perikanan.  

Dalam melindungi ikan yang hidup di perairan (asin, payau, tawar), maka konservasi ikan dapat dilakukan dengan melindungi ekosistemnya, jenis ikannya atau melindungi genetik ikan. Dalam pengelolaan konservasi perairan,  kawasan perairannya  dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Konservasi Jenis Ikan

Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan:  a. melindungi jenis ikan yang terancam punah; b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: a. penggolongan jenis ikan; b. penetapan status perlindungan jenis ikan; c. pemeliharaan; d. pengembangbiakan; dan e. penelitian dan pengembangan.

            Penggolongan jenis ikan terdiri atas:  a. jenis ikan yang dilindungi; b. jenis ikan yang tidak dilindungi. Kriteria jenis ikan yang dilindungi meliputi: a. terancam punah; b. langka; c. daerah penyebaran terbatas (endemik); d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. Penetapan status perlindungan jenis ikan ditetapkan oleh Menteri.

            Pemeliharaan ikan dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan, dapat dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan. Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi di habitat buatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a. standar kesehatan ikan; b. tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan c. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan ikan. Pemeliharaan dan pengembangan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh: a. orang perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. badan hukum Indonesia; d. lembaga penelitian; dan/atau e. perguruan tinggi.

Konservasi Penyu

            Konservasi sumberdaya ikan dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga dapat dilakukan masyarakat. Kawasan konservasi ikan dalam luasan kecil, sering disebut Daerah Perlindungan Laut (DPL). Di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara terdapat DPL Penyu di Sorkam dan DPL Teripang di Tapian Nauli-1. Kedua DPL ini mendapat pembinaan dan bantuan pengelolaan dari BPSPL Padang, dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2018 ini, kedua DPL mendapat bantuan lk.Rp.200 juta tiap DPL.

            Tulisan ini lebih menfokuskan pada DPL Penyu di Sorkam. Salah satu konservasi jenis ikan  yang dilakukan masyarakat adalah konservasi penyu di Pantai Binasi, Pasar Sorkam, Kecamatan Binasi, Kaputen Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Konservasi penyu ini dikelola kelompok masyarakat yang diketuai Sahbudi Sikumbang. Penyu adalah satwa yang tidak ternilai harganya sehingga perlu dijaga kelestariannya. Pada sisi lain, konservasi penyu dapat pula dikelola menjadi ekowisata yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Kelompok pengelola DPL Penyu di Pantai Binasi ini, telah mendapat legalisasi dari Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otnomi Daerah,  kewenangan konservasi laut ditarik dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  melalui Dinas Kelutan dan Perikanan telah menetapkan Tim Pengelolaan Kawasan Konservasi penyu pantai pasar Sorkam di Kelurahan Binasi Kecamatan sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/SK.040/KP3K/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018, telah ditetapkan Tim Pengerola kawasan Konservasi Penyu Pantai Pasar Sorkam, Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai Pengurus adalah Ketua Sahbudi Sikumbang, sekretaris Nilpan Aceh, S.Pdi dan Bendahara Ependri Sinaga,S.Pd.I.

Kepengurusan dilengkapi dengan Pelindung Gubernur Sumatera Utara dan Ketua DPRD Sumatera Utara. Penasehat: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi  dan Sumberdaya Pengawasan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.  Pembina adalah: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Camat Sorkam Barat dan Lurah Binasi.

Tugas Tim Pengelola

Tim Pengelola Kawasan Konservasi Penyu Pantai Pasar Sorkam dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Tim Pengelola mengemban tugas-tugas, berupa:

1. Menyusun dan bertanggung jawab dalam perencanaan pengendalian lingkungan hidup kawasan konservasi penyu.

2.  Menjaga kelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi Penyu.

3. Menjaga keamanan dan pemeliharaan terhadap barang dan aset yang terdapat dalam lingkungan kawasan konservasi penyu.

4. Melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi penyu.

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka pendanaan kawasan konservasi penyu.

Kata Penutup

            Kita patut berbangga, ada individu dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi jenis ikan. Oleh karenanya, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta semua pihak yang terkait mendukung kegiatan kelompok masyarakat konservasi ini. Pada sisi lain, diharapkan akan muncul pula individu dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap penyu atau biota lainnya. Semoga.....

Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH,MSi, ini telah dimuat pada Surat Kabar Presetasi Reformasi Nomor 544 tahun 19 tanggal 12 September 2018, halaman 6 kolom l-7