kewajiban intansi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Ekowisata Pulau Kecil

Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul: “Perundang-Undangan Kewajiban Intansi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Ekowisata Pulau Kecil” adalah hasil penelitian dalam rangka penyusunan disertasi berjudul Pengelolaan Pulau Poncan Gadang Kota Sibolga Untuk Ekowisata, di PSL-USU tahun 2013 (Penyunting)


Hasil Penelitian : 
KEWAJIBAN INTANSI LINGKUNGAN HIDUP
Dalam Pengelolaan Ekowisata Pulau Kecil

01
Penyusunan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota dengan peraturan daerah (Ps.  ayat (3) UU No. 32 tahun 2009).
02
Bupati/walikota menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota (Psl. 12 ayat (3) UU No. 32 tahun 2009).
03
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing (Psl. 14 UU No. 32 tahun 2009)
04
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa   KLHS (Psl. 14 UU No. 32 tahun 2009).
05
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa  tata ruang (Psl. 14 UU No. 32 tahun 2009).
06
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa baku mutu lingkungan hidup (Psl. 14 UU No. 32 tahun 2009).
07
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa   kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Psl. 14 UU No. 32 tahun 2009).
08
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa amdal(Psl. 14 UU No.32 tahun 2009).
09
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa  UKL-UPL (Psl. 14 UU No. 32 tahun 2009).
10
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa   perizinan (Psl. 14 UU No..32 tahun 2009).
11
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa   instrumen ekonomi lingkungan hidup(Psl. 14 UU No..32 tahun 2009).
12
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa  peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup (Psl. 14 UU No..32 tahun 2009).
13
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa  anggaran berbasis lingkungan hidup(Psl. 14 UU No..32 tahun 2009).
14
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa   analisis risiko lingkungan hidup (Psl 14 UU No.32 tahun 2009).
15
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa  audit lingkungan hidup (Psl. 14 UU No..32 tahun 2009).
16
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia berupa   instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan (Psl. 14 UU No..32 tahun 2009).
17
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Ps.15 ayat (1) UU No..32 tahun 2009).
18
Penentuan baku mutu air  (Psl..20 UU No..32 tahun 2009).
19
Penentuan baku mutu air limbah.(Psl. 20 UU No.32 tahun 2009).
20
Penentuan baku mutu air laut (Psl. 20 UU No. 32 tahun 2009).
21
Penentuan baku mutu udara ambien(Psl. 20 UU No. 32 tahun 2009).
22
Penentuan baku mutu emisi  (Psl.20 UU No.32 tahun 2009).
23
Penentuan baku mutu gangguan (Psl. 20 UU No. 32 tahun 2009).
24
Penentuan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  (Psl.20 UU No. 32 tahun 2009).
25
Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa  (Psl. 21 UU No. 32 tahun 2009)
26
Kriteria baku kerusakan terumbu karang (Psl. 21 UU No. 32 tahun 2009).
27
Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan (Psl. 21 UU No. 32 tahun 2009).
28
Kriteria baku kerusakan mangrove (Psl. 21 UU No. 32 tahun 2009).
29
Kriteria baku kerusakan padang lamun (Psl. 21 UU No. 32 tahun 2009).
30
Kriteria baku kerusakan gambut (Psl. 21 UU No. 32 tahun 200).
31
Kriteria baku kerusakan karst (Psl. 21 UU No. 32 tahun 2009).
32
Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Psl. 21 UU No. 32 tahun 2009).
33
Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim (Psl. 21 UU No. 32 tahun 2009
34
Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota  sesuai dengan kewenangannya (Psl. 29 UU No. 32 tahun 2009).
35
Tim teknis Amdal ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Psl. 30 UU No. 32 tahun 2009).
36
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau  bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya (Psl. 31 UU No. 32 tahun 2009).
37
Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, berupa fasilitasi biaya, dan/atau penyusunan amdal (Ps. 32 UU No. 32 tahun 2009).
38
Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. (Ps. 34 UU No. 32 tahun 2009).
39
Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan  pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Psl. 35 UU No. 32 tahun 2009).
40
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Psl. 36 UU No. 32 tahun 2009).
41
Izin lingkungan dapat  dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara (Psl. 38 UU No. 32 tahun 2009)
42
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan, dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat (Psl. 39 UU No. 32 tahun 2009).
43
Pemerintah daerah wajib mengembangkan  dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan berupa perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang meliputi neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan produk domestik bruto dan produk dimestik regional bruto yang mencakup  penyusunan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan (Psl. 42, 43  UU No. 32 tahun 2009).
44
Pemerintah daerah wajib mengembangkan  dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan berupa pendanaan lingkungan hidup yang meliputi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan dana pemulihan lingkungan hidup. (Psl. 42, 43  UU No. 32 tahun 2009).
45
Pemerintah daerah wajib mengembangkan  dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan berupa insentif dan/atau disinsentif yang meliputi pengadaan barang dan jasa yang  ramah lingkungan; penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan; pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal  yang ramah lingkungan hidup; pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; pengembangan sistem asuransi lingkungan hidup;   pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup dan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Psl.42,43  UU No.32 tahun 2009).
46
Setiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi  lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009  (Psl. 44 UU No. 32 tahun 2009).
47
Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup (Psl. 45  UU No. 32 tahun 2009). 
48
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan (Psl. 46 UU No. 32 tahun 2009)
49
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup (Psl. 48 UU No. 32 tahun 2009).
50
Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup (Psl.55 UU No.32 tahun 2004).
51
.Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Psl.55  UU No. 32 tahun 2004).
52
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan (Psl. 55 UU No. 32 tahun 2004).
53
Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, diberitahukan kepada umum (Psl. 59 UU No. 32 tahun 2009).
54
Dumping hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Ps. 61 UU No. 32 tahun 2009).
55
.Pemerintah daerah  mengembangkan sistem informasi lingkungan dan dipublikasikan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Psl. 62 UU No. 32 tahun 2009
56
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tingkat kabupaten/kota (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
57
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota. (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
58
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota menetapkan dan melaksanakan RPPLH kabupaten/kota. (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009)
59
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota menetapkan dan melaksanakan  amdal dan UKL-UPL (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
60
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan inventarisasi  sumber daya alam  dan emisi gas rumah kaca  pada tingkat kabupaten/kota (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
61
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota mengembangkan dan melaksanakan  kerjasama  dan kemitraan (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
62
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
63
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota menfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
64
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan  ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan  (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
65
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota melaksanakan standar pelayanan minimal (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009)
66
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan  masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota  (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
67
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota mengelola informasi  lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota(Psl.63 UU No.32 tahun 2009) .
68
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota(Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009)
69
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan(Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
70
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
71
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota menetapkan wilayah ekoregion pada tingkat kabupaten/kota (Psl. 63 UU No. 32 tahun 2009).
72
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota (Psl. 65 UU No. 32 tahun 2009).
73
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Psl. 72 UU No. 32 tahun 2009).
74
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Psl. 72 UU No. 32 tahun 2009).
75
Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan  pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional (Psl. 72 UU No. 32 tahun 2009).
76
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin  lingkungan (Psl. 72 UU No. 32 tahun 2009).
77
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan (Psl. 76 UU No. 32 tahun 2009).
78
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah (Psl. 81 UU No. 32 tahun 2009).
79
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota  berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya (Psl. 82 UU No. 32 tahun 2009).
80
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan  lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan (Psl. 82 UU No. 32 tahun 2009).
81
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak (Psl. 86 UU No. 32 tahun 2009).
82
Pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan berwenang mengajukan gugatan  ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha/kegiatan yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan (Psl. 90 UU No. 32 tahun 2009). 
83
Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah (Psl. 2UU No.18 tahun 2008).
84
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tata cara penggunaan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah, hak berpastisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan,pengawasan dan hak memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu dalam pengelolaan sampah (Psl.  11 UU No. 18 tahun 2008 ).
85
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tata cara pelaksanaan kewajiban setiap orang  melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Psl. 12 UU No. 18 tahun 2008).
86
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tata cara penyediaan fasilitas  pemilahan sampah  pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, (Psl. 13 UU No. 18 tahun 2008).    
87
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tata cara pelabelan atau penandaan  bagi setiap produsen yang berhubungan dengan  pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan atau produknya (Psl. 14 UU No. 18 tahun 2008).  
88
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) kewajiban produsen untuk mengelola kemasan dan/atau barang produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam (Psl.  15 UU No. 18 tahun 2008 ).   
89
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tata cara memperoleh izin kegiatan usaha pengelolaan sampah (Psl. l 17 UU No. 18 tahun 2008 ). 
90
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapat izin dan tata cara   pengumuman pemberian izin pengelolaan sampah (Psl. 18 UU No. 18 tahun 2008).   
91
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) ketentuan pengurangan sampah (Psl.  20 UU No. 18 tahun 2008)
92
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) jenis, bentuk dan tata cara  pemberian insentif dan disinsentif  bagi orang yang melakukan pengurangan sampah (Psl.  21 UU No. 18 tahun 2008).
93
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) penanganan dengan pemilahan  sampah  dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan   sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/ atau sifat sampah (Psl.  22 UU No. 18 tahun 2008 ).
94
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) ketentuan  kewajiban pemerintah daerah mebiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah (Psl. 24 UU No.18 tahun 2008). 
95
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) konpensasi kepada orang akibat dampak negatif pengelolaan sampah (Psl. 25 UU No. 18 tahun 2008). 
96
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) bentuk dan tata cara peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah daerah (Psl. 28 UU No. 18 tahun 2008).
97
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) ketentuan mengenai larangan-larangan dalam pengelolaan sampah (Psl. 29  UU No. 18 tahun 2008).
98
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) pengawasan pengelolaan sampah (Psl. 31 UU No. 18 tahun 2008 ).
99
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) penerapan sanksi administrasi kepada pengelola sampah (Psl.  32 UU No. 18 tahun 2008).
100
Pemerintah daerah harus membuat perencanaan  penutupan  tempat pemerosesan akhir sampah dan menutup tempat pemerosesan alkir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (Psl. 44 UU No. 18 tahun 2008).
101
Gubernur/Walikota menetapkan baku mutu air laut untuk pariwisata dan rekreasi (mandi, renang dan selam) daerah sama atau lebih ketat dan atau menambahi parameter  dari baku mutu air laut nasional (PP. No. 19/1999 Psl.3 dan Psl. 4 Kepmenlh No.51/2004).

102
Gubernur/Walikota menetapkan baku mutu air laut untuk konservasi sumber daya alam hayati  dan ekosistemnya skala daerah sama atau lebih ketat dan atau menambahi parameter  dari baku mutu air laut nasional (PP. No.1 9/1999 Psl. 3 dan Psl. 4 Kepmenlh No. 51/2004).

103
Kepala intansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan pencemaran  laut (Psl. 11 PP No. 19 tahun 1999).

104
Kepala intansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan perusakan   laut (Psl. 14 PP No. 19 tahun 1999).

105
Kepala intansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut (Psl. 15 PP No. 19 tahun 1999).

106
Kepala intansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman pemulihan mutu laut (Psl. 15 PP No. 19 tahun 1999).

107
Kepala intansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman dan tata cara pelaporan  hasil pemantauan pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut dari penanggungjaweab usaha/kegiatan (Psl. 22 PP No. 19  tahun 1999).  

108
Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan baku mutua ir laut provinsi  dam/atau kabupaten/kota (Psl.5 Kepmenlh No. 51/2004). 

109
Gubernur/Bupati/Walikota wajib melaksanakan kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun untuk mengetahui kualitas laut dan menindak lanjutinya dengan program  pengendalian pencemaran laut (Psl. 6 Kepmenlh No. 51/2004). 

110
Setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib  menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berhaya dan beracun  yang berasal dari kegiatan kapal (Psl. 4 ayat (1) Permenlh No. 3 th.2007).

11
Fasilitas pengumpulan dan penyimpanan  limbah B3  wajib memiliki persyaratan sebagai mana taercantum dalam lampiran-1 keputusan menteri ini (Psl. 7 Permenlh No. 3 th.2007

112
Fasilitas pengumpulan dan penyimpanan  limbah B3  dan fasilitas pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan B3 sesuai dengan perundang-undangan (Psl. 7 Permenlh No. 3  th. 2007).   

113
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  fasilitas pengumpulan  dan penyimpanan limbah B3 wajib: a.memiliki catatan penerimaan dan pengiriman limbah B3; b.penyimpanan B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum dikirim ke pengelola lanjutan; dan c.melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 kepada mentri(Psl. 8 ayat (1) Permenlh No. 3 th. 2007).

114
Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPHD) melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau  kegiatan fasilitas pengumpukan dan penyimpanan  limbah B3 dan fasilitas pengelolaan limbah B3 lainnya (Psl. 10  Permenlh No. 3 th.2007).
Dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan  penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan tier 2, Bupati/walikota wajib membentuk Tim Daerah  Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang selanjutnya disebut Tim Daerah (Psl. 5 ayat (1) Perpres Nomor 109 tahun 2006).  



115

116
Bupati/walikota menetapkan prosedur tetap (protap) Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut tier-2 untuk daerahnya masing-masing (Psl. 7 ayat (1) Perpres Nomor 109 tahun 2006).

117
Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan inventarisasi terumbu karang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali untuk mengetahui status kondisi terumbu karang dan menyampaikan laporan kepada menteri dan intansi terkait (Psl. 4 Kepmenlh No. 4 tahun 2004).

118
Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status kondisi terumbu karang (buruk, sedang, baik, baik sekali) berdasarkan Keriteria Baku Kerusakan Terumbu (Psl. 4 Kepmenlh No. 4 tahun 2004).

119
Gubernur/Bupati/Walikota wajib mempertahankan kondisi terumbu karang dalam kondisi baik (Psl. 5 Kepmenlh No. 4 tahun 2004).

120
Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyusun program pengendalian kerusakan terumbu karang yang dinyatakan dalam kondisi rusak  (Psl. 6  Kepmenlh No. 4 tahun 2004).

121
Gubernur/bupati/walikota wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi terumbu karang yang rusak  sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun serta dilaporkan pada intansi yang terkait (Psl. 7 Kepmenlh No. 4 tahun 2004).   

122
Pejabat daerah terdekat (Kepala Desa/lurah, camat.kepolisian, Bupati/walikota dan gubernur) yang menerima laporan dugaan kerusakan terumbu karang wajib segera melakukan verifikasi . (Psl. 10, 11  Kepmenlh No. 4 tahun 2004).

123
Bupati/Walikota/Gubernur sesuai kewenangannya wajib segera melakukan langkah penanganan kerusakann terumbu karang bila   hasil verifikasi menunjukkan adanya kerusakan (Psl. 12  Kepmenlh No. 4 tahun 2004).   

124
Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status kondisi mangrove (sangat jarang, jarang, sedang, sangat padat) sesuai  Kepmenlh No.201 tahun 2004 tentang Keriteria Baku dan Pedoman  Penentuan Kerusakan Mangarove 

125
Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status kondisi padang lamun
( miskin, agak miskin, kaya, sangat kaya) sesuai  Kepmenlh No.200 tahun 2004 tentang Keriteria Baku Kerusakan dan Pedomen Penentuan Status Padang Lamun






No comments:

Post a Comment