MEMBANGUN EKONOMI PERTANIAN

Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul: “Silaturrahmi PWNUSU ke Kodam I/ BB: TNI-NU, Membangun Ekonomi Pertanian” telah dimuat pada Surat kabar Perestasi  Reformasi di Medan, No.483, tanggal 3 Februari 2016,  hal.6 kol.1-4 

Hamzah Lubis, Bsc.,Ir.,SH.,M.Si,Dr

*Dewan Daerah Perubahan Iklim Provsu *Mitra Baharai Provsu *Komisi Amdal Provsu

*Komisi Amdal  Medan *Pusat Kajian  Energi Terbarukan-ITM *Jejaring HAM KOMNAS HAM-RI

*KSA XLII/1999 LEMHANNAS *aktifis hukum/ham/lingkungan/pendidikan

”Wahai putera bangsa yang cerdik pandai, ustadz yang mulia,  mengapa kalian tidak mendirikan badan usaha ekonomi?” (Hadratus Syaikh Hasyim As’ari, 1918, pendiri NU).

Pengantar

            Hari Selasa, 19 Januari 2016 lalu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara menghadiri undangan silaturrahmi Kasdam I/ Bukit Barisan di Kodam I Bukit Barisan. Ketua PWNU-SU KH. Afifuddin Lubis memimpin rombongan dan salah seorang diantaranya adalah penulis. Silaturrahmi berlangsung hangat dan kekeluargaan.  Bahkan Kasdam I Bukit Barisan, Brigjen TNI Widagdo Hendro.S  bersama rombongan turun dari ruang pertemun dan mendampingi rombongan meninjau kebun percontohan, laboratorium pupuk  dan pestisida alami.

            Salahsatu tema diskusi, perlunya membangun ekonomi dan kewirausahaan khususnya di sektor pertanian. Indonesia harus memiliki ketahanan pangan sebagai salah satu prasyarat ketahanan nasional. Kerja besar ini memerlukan sinergi banyak pihak. Untuk itu, Kodam I Bukit Barisan melalui Kasdam, menurut Widagdo mengajak Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara untuk membangun pertanian.  Widagdo mengajak NU untuk membuat pilot percontohan, dimulai dari  pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama.

Dengan program ini, diharapkan pesantren akan mampu swadaya dalam memenuhi kebutuhan pesantren sehari-hari. Bahkan, Widagdo berharap dengan adanya kemahiran santri dalam mengelola pertanian, maka dari pesantren akan lahir wiraisahawan  Muslim yang tangguh. PW NU Sumatera Utara menyambut baik  program tersebut. ”Kedaulatan dan Pemerataan Ekonomi” adalah salah satu sub tema Muktamar  Nahdlatul Ulama ke-33 yang telah dihelat di Jombang, Jawa Timur tanggal 1-5 Agustus 2015 lalu. Dengan demikian, diharapkan dalam waktu secepatnya, beberapa pesantren NU akan menjadi pilot proyek pertanian.

Kemiskinan Nahdyin

Jumlah warga Nahdlatul Ulama, menurut survei LSI (2013) sebanyak 86,4 juta jiwa.  Menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla, jumlah warga NU (2015) sebanyak 89 juta jiwa. Dengan demikian, maka organisasi NU menjadi Organisasi Islam terbesar di dunia.  Organisasi NU jauh lebih besar dari organisasi Islam di Mesir (70 juta) maupun organisasi Islam di Malaysia (15 juta). Jumlah anggota  yang besar dapat menjadi potensi atau  menjadi petaka bagi organisasi. Pada kenyataannya, sebagian besar warga NU yang berada di pedesaan adalah masyarakat miskin.

Bagian terbesar dari penduduk dunia bermata pencarian pertanian. Namun pertanian hanya menyumbang 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Demikian juga di Indonesia, pertanian menyediakan 44,3% lapangan kerja namun hanya menyumbang 17,3% dari PDB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konstribusi sektor pertanian (di pedesaan) terhadap PDB turun dari 15,6 persen pada tahun 2000 menjadi 14,4 persen pada tahun 2013. Sementara pada priode yang sama, konstribusi sektor jasa (di perkotaan) naik dari 9,3 persen manjadi 11 persen.

Semakin melebarnya ”gap” antara pedesaan dan perkotaan dapat pula dilihat dari ”rasio gini” pedesaan dan perkotaan. Kesenjangan pendapatan antara pedesaan dengan perkotaan  cendrung meningkat. Pada tahun 2013 ”rasio gini”  Indonesia mencapai 0,41 (skala 0-1) yang mengalami kenaikan  dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya hanya sebesar 0,35.

Dari kondisi ini, dapat dipastikan pihak yang mengalami dampak kemiskinan yang siknifikan adalah warga NU. Sebab di wilayah-wilayah yang termarjinalisasi itulah basis pendukung NU. Akibatnya, semakin banyak warga NU merantau guna mencari pekerjaan di kota atau di luar negeri. Kondisi ini, akan berbahaya karena  lama-kelamaan akan merapuhkan soliditas serta menghilangkan kepercayaan  kepada NU baik sebagai organisasi maupun sebagai kultur dan juga kepercayaan kepada pemerintah.

Kalau begitu, dimana posisi NU dalam perekomian Indonesia?  Menurut Musthafa Helmy, NU adalah dipinggiran yang jauh. Bila warga NU berbaris dalam barisan yang paling panjang di dunia, namun keadaan warganya bisa disebut paling mengenaskan. Baju yang compang-camping, seadanya. Badan kurus kendati bibir tetap komat kamit berzikir kepada Allah.

Pertanian Pedesaan

Dalam laporan World Development Report (WDR), terkait pertanian dan kemiskinan di pedesaan, investasi sektor pertanian merupakan cara terbaik mengatasi kemiskinan di pedesaan negara berkembang.  Menurut WDR, pertumbuhan PDB dari pertanian empat kali lebih efektif mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan pertumbuhan dari luar sektor itu. Artinya dengan analisa ini, pertanian harus mendapat prioritas utama untuk bisa menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat keseluruhan. Karena sebagian mereka adalah warga NU, maka perlu dorongan baik dari organisasi NU sendiri maupun dari pemegang kebijakan.

Peningkatan sektor pertanian seyogianya diselaraskan dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya.  Sebagai lingkaran setan, kemiskinan berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan ingtegral dengan kapasitas masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat pedesaan menurut Khofifah  Indar  Prawamsa (Ketua Muslimat NU dan Menteri Sosial-RI) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga pendidikan NU.

Nahdlatul  Ulama memiliki lembaga pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. NU memiliki 34 universitas, salah-satu diantaranya berada di kota Medan. NU memiliki 117 sekolah tinggi, 21.064 pondok  pesantren serta puluhan ribu lembaga pendidikan menengah dan dasar. 

Muslimat (organisasi otonom) NU memiliki 10 Balai Latihan Kerja (BLK) yang mengajarkan keterampilan bordir, menjahit, katering dan lainnya. Memiliki 9.800 taman kanak-kanak (TK), 13.450 taman pendidikan Al-Quran (TPA), 1.500 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), 4.600 pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 36.000 majilis taklim. Muslimat NU juga mengelola 131 koperasi primer dan program life skill di 84 provinsi.  

Model Pertanian NU

Model ekonomi NU adalah  ekonomi kerakyatan dalam trilogi: growth-equity-sustainability. Dalam kontekstualisasi kebangsaan Ahlussunnawah wal Jamaah, perekonomian NU dijabarkan melalui pilar penyangga NU: (1) Aswaja, (2) fikrah Nahdliyyah, (iii) Al-Kulliyaat al-Khams, (4) Mabadi Khaira Ummah, dan (5) Khiththah Nahdlyyah. Semuanya memandatkan etos sosial ekonomi dengan karakter keadilan, kebersamaan, kesetimbangan, kejujuran dan bahu-membahu.

Berdasarkan lima pilar tersebut, NU menempatkan pertanian sebagai prioritas ekonomi kerakyatan dengan membentuk lembaga pertaniaan NU. Lembaga Pertanian NU, dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Kodam-I Bukit Barisan. Para petani NU, semestinya harus berilmu, beramal, sederhana, mandiri dan menumbuhkan persaudaraan dengan semua orang.

Tentang kemandirian ekonomi, KH Hasyim Asy’ari  memberi perhatian lebih. Ia terlebih dahulu mendirikan mendirikan Nahdlatut Tujjar baru kemudian mendirikan  Nahdlatul Ulama. Nahdlatut Tujjar adalah organisasi kebangkitan para pengusaha santri,  yang bergerak diberbagai sektor seperti pertanian, perdagangan dan lainnya.  Tahun 1917, telah dibentuk lembaga ekonomi Syirkah Muamalah (koperasi).

Hadratus Syaikh Hasyim As’ari, terus mengajak para pengusaha, ilmuan  dan ulama untuk menggerakkan ekonomi ummat. Pada tahun 1918 ia telah meneriakkan kemandirian ekonomi : ”Wahai putera bangsa yang cerdik pandai, ustadz yang mulia  mengapa kalian tidak mendirikan badan usaha ekonomi?” tantangnya.  Jadi sebelum negara ini ada, sebelum UUD 1945 disahkah, sebelum Menko prekonomian dan menteri membidangi ekonomi ada, NU sudah mencanangkan  kemandirian ekonomi termasuk kemandirian pertanian (ketahanan pengan).

            Kenyataan mengatakan,  NU baik secara jam’iah maupun jama’ah belum juga mandiri.  Masalahnya menurut KH. Hazim Muzadi, mantan Ketua Umum PB NU: ”NU nasabnya bagus dapi nasibnya tidak”. Apakah  pimpinan NU dan  pimpinan pemerintahan sekarang ini, dapat merubah “nasib” NU?   Biarkan waktu yang akan membutikan.***