MK. KDV-1. PENGANTAR KRIMINOLOGI

BAB I PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN KRIMINOLOG

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crimeyang berarti kejahatan dan logos yangberarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Definisi yang tercakup dalam "kriminologi" menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari caraberbuat kejahatan, melainkan "kejahatan" dipelajari dalam rangka menanggulanginya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

1. Edwin H. Sutherland: criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena. (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.)

2.  W.A. Bonger: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

3.  Thorsten Stellin: kriminologi dipakai untuk untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulanginya (treatment), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab musabab kejahatan (ethiology of crime).

4. J. Constant: ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

5.  S. Seelig: ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala- gejala badaniah dan rohaniah.

6.  J. Michael dan M. J. Adler: kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, Iingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.

6.  W. M. E. Noach: ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

7.  Frank E. Hagen: ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

8.  Stephen Hurwits: kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.

9.  Muliatno: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.

10. Soediono Dirdjosisworo: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

11. R. Soesilo: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab keiahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

Kriminologi sebagai ilmu Vang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima causa kejahatan. Ken.iatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyaratakan.

B. RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, Yakni:

1.  Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (making laws).

2.  Etiologi kriminal, pokok pembahasatrnnya yakni teoriteori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws).

3.   Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the Breaking  of laws) . Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal pre-

vention).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) di antaranya:

1 Definisi kejahatan;

2. Unsur-unsurkejahatan;

3. Relativitas pengertian kejahatan;

4. Penggolongan kejahatan;

5. Statistik kejahatan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam eriologi kriminal (breaking laws) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;

2. Teori-teori kriminologi;

3. Berbagai  perspektif  kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga "pembahasan dari perlakuan terhadap peianggar-pelanggar hukum (reacting toward the breaking laws)" antara lain:

1.  Teori-teori penghukuman;

2.  Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.

C. KRIMINOLOGI BERSIFAT INTERDISIPLINER

Edwin Sutherland seorang kriminolog Amerika Serikat mengemukakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Sutherland menyatakan  “criminology is a body of knowledge” (Kriminolog adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai  disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Untuk hal tersebut Thorsten Sellin me-

nyebut kriminologi sebagai a king without a country (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).

Di dalam Encyclopedia Americana, Vol. 8 (1976: 201) dikemukakan:

"ln the United States criminologgy is largely  thought of as a branch of sociology, atthough the development of new schools of criminal justice at some universities indicates o tendency  to conceive of this science os on interdisciplinary one, involving teams of specialisrs in psychology, sociologyg, politicaI science, and public administrotion. A largely misinformed public, on the other hand, tends to think  of the criminologist os a sort moster detective, a speciotist in the laborotory techniques of criminal investigation. As recognition of this complex branch of sociol science grows, the newly  be viewed  as necessary  for dealing with the complex problems of crime. Persons with a variety  of academic beachgrounds  are alredy being colled upon to meet the demand for increased knowledge in this field. Learned societies and professional  journals approach modern Criminology  from a number of scientific standpoints."

D. PEMBAGIAN KRIMINOLOGI

Dalam garis besarnya kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kdminologi teoretis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut, masih terbagi-bagi lagi sebagaimana diuraikan berikut ini.

1.    Kriminologi Teoretis

Secara teoretis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam Iima cabang pengetahuan. Tiap-tiap  bagiannya memperdaIam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoretis.

a.     Antropologi Kriminal

                    Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.  Misalnya, menurut Lombroso ciri seorang penjahat di antaranva tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya moncong, dan seterusnva.

b.  Sosiologi Kriminol

Yaitu ilmu pengetahuan vang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori   sosiologi kriminal meliputi:

1) Etiologi sosial: ilmu yang mempelajari tentang sebabsebab timbulnya suatu kejahatan;

2) Geografis: ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan;

3) Klimatologis: ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c.  Psihologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminologi masih terbagi atas:

1) Tipologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari golongangolongan penjahat;

2) Psikologi sosial kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d.  Psihkologi dan Neuropatologi  Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

            e.  Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan vang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum. Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 10 Kitab UJndang-UJndang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukuman, yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan; dan hukunran pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu,  perampusan barang serta pengumuman keputusan hakim.

Hukuman mati masih dicantumkan dalam  KUHP  dengan maksud untuk mencegah adanya perbuatan pidana  yang kelewatan batas atau minimal memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat kejahatan yang luar biasa. Pencantuman hukuman pidana mati ini masih menjadi perdebatan di kalangan para sarjana.

          Jika dicermati lebih lanjut jenis-jenis hukuman tersebut, erat kaitannya dengan sudut kajian kriminologi yang akan menimbang adil tidaknya hukuman yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan. Culpae poenapar esto, hukumlah seseorang setimpal dengan perbuatannya. Pengenaan hukuman kepada seseorang tiada lain sebagai pencabutan atau pembatasan atas hak-haknya. Hukuman mati bagian dari pencabutan hak

untuk hidup, hukuman penjara, tutupan, pencabutan hak- hak tertentu, pengumuman putusan hakim bagian dari pembatasan hak akan kemerdekaan, sedangkan hukuman denda

bagian dari pada perampasan hak milik.

Perkembangan hukum pidana modern, selain dikenal hukuman pidana sebagaimana yang diuraikan di atas, juga berkembang hukuman berupa "tindakan." Pada hakikatnya hukuman tindakan berpijak dari filosofi pemidanaan untuk melakukan perawatan dan pemulihan terhadap pelaku kejahatan.

Dalam konteks demikian, di sinilah persoa-lan mendasarnya sehingga keliru adanya Perppu No. I Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012

tentang Perlindungan Anak yang di dalam ketentuannya menegaskan:

"Bahwa bagi pelaku tindak  pidana  persetubuhan terhadap anak  yang mana pelakunya residivis dan/atau perbuatan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,  mengakibakhan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atou korban meninggol dunia, maka bagi pelaku dapat dikenakan   tindahan berupa  kebiri kimia atau pemasangan cip”.

Pada sesungguhnya hukuman kebiri tidak memenuhi filosofi perawatan dan  pemeliharaan, sebab dalam hukuman kebiri terjadi perampasan hak atas kemerdekaan sesorang untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan berdasarkan perkawinan yang sah. Pun kalau mau disepakati hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, lebih tepat untuk digolongkan sebagai hukuman pidana pokok, bukan hukuman tindakan.

2. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Berikut ini akan diuraikan cabang-cabang dari kriminologi praktis.

a. Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and counceling) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.

b. Politik  Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimauakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia clapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk ticlak melakukan kejahatan lagi.   Untuk dapat menjatuhkan htrkurnan yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk mendapatkan semuanya diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

c. Kriminalistik (Police Scientific)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

E. PROSES-PROSES KRIMINALISASI, DEKRIMINALISASI, DAN DEPENALISASI

Dalam pemahaman awam, bahkan dalam bahasa kesehari-harian oleh berbagai media cetak dan online, kerap kali istilah kriminalisasi dimaknai dalam konotasi negatif. Silahkan amati pada kasus "Cicak-Buaya Iilid II" (KPK vs Polri), penetapan tersangka terhadap dua komisioner anti rasuah

(KPK), ramai pemberitaan yang mengatakan kalau telah terjadi kriminalisasi.

Padahal dalam kriminologi istilah "kriminalisasi" tetaplah berkonotasi positif.  Jika dibuka dalam KBBI(1998), ternyata makna kriminalisasi juga hampir sama dengan yang dipahami dalam kriminologi, yaitu proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dikategorikan sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

Pada dasarnya, kriminalisasi terkait dengan asas legalitas atau dalam bahasa Latinnya dikenal postulat nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali ketentuan pidana dalam UU yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu). Inilah makna asas legalitas yang menunjukan bahwa UU harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya (moneat lex, piusquam feriat). Adapun dalam kajian dekriminalisasi dan depenalisasi terkait dengan asas ultimum remidum principle, bahwa penggunaan hukum pidana sebagai langkah terakhir saja.

1. Proses Kriminalisasi

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Di Inggris, perbuatan bergelandangan (vagrancy) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan.

Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan di masyarakat tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut. Dengan dilembagakannya perundang-undangan baru, antara lain UU. No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23/2012 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21/2007 tentang Perdagangan Orang, perbuatan yang dulunya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana.

Contoh konkret lainnya, yaitu delik zinah dalam Pasal 284 KUHP saat ini hanya dapat menjerat pelaku yang sudah bersuami/beristri lalu berhubungan badan dengan orang lain. Andai saja, RUU KUHP suatu saat disahkan, maka mereka yang melakukan persetubuhan, meskipun dua-duanya belum bersuami/beristri, maka akan terjerat dalam tindak pidana perzinahan.

2. Proses Dekriminalisasi

Proses dekriminalisasi adalah suatu proses ketika suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Misalnya di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan tetapi dengan adanya laporan Wolfendom Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan, sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris. Demikian pula halnya di negara-egara Skandinavia, Abortus Provocatus Criminalis yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan lagi kejahatan.

Di Indonesia, proses dekriminalisasi "terselubung" terjadi, bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi mati (tidak diterapkan lagi). Hal ini dapat dicermati dalam Pasal 283 KUHP, dalam kerangka program keluarga berencana (saja). Pasal283 (1) menegaskan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyah Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah), barangsiapa menawarkan, memberikan untuh terus muoupun untuk  sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau bendo yang melonggar kesusilaan, muupun alat untuh mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya  beltum 17 (tujuh belas) tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat  itu telah diketahuinya."

Dalam kenyataannya, perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN namun mereka tidak lagi dipidana.

3. Proses Depenalisasi

Pada proses deperralisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam  hal ini, hanya klralifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem hukum perdata, sistem hukum administrasi, dan seterusnya.

Didalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan ultimum remidium (bukan premium remidium). Oleh karena itu, terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif non pidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (noodrecht) yang seyogianya diterapkan pada instansi terakhir.

Sumber:

A.S.Alam dan Amir Ilyas.2018. Kriminologi Suatu Pengantar. Prenadamedia Group. Jakarta  (hal.1-12)  

LEMBAR KERJA

Tuliskan jawaban pada laman komentar  bahan kuliah ini dengan menyebutan nama, Nim, dan mata kuliah diambil.

1.Jelaskan pengertian kriminolog berdasarkan berbagai pakar?

2.Jelaskan rung lingkup kriminilogi?

3.Jelaskan mengaka kriminilogi bersifat interdisipliner?

4.Jelaskan pembagian kriminilogogi?

5.Jelaskan  proses krimininilogi?

6. Jelaskan dekriminilogi?

7.Jelaaskan dipenalisasi?