MK. AEE-1.KEBIJAKAN ENERGI

                                    AUDIT DAN EFISIENSI ENERGI-1

                                    KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

I.     UU No.32/2009 tentang PPLH

Ruang Lingkup PPLH meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hukum.

Pengendalian PPLH

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.

Pencegahan (Pasal 14) Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. amdal;

f. UKL-UPL;

g. perizinan;

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

j. anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. analisis risiko lingkungan hidup;

l. audit lingkungan hidup; dan

m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan  dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Audit Lingkungan Hidup (Pasal 48)

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:

a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup;

b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup. Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban, Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang  independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup. Auditor lingkungan hidup wajib memiliki  sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup meliputi kemampuan:

a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;

b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan,

pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan

c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

II. UU No.30 tahun 2007 Tentang Energi

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

2. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung rriaupun melalui proses konversi atau transformasi.

3. Sumber daya energi adalah sumber daya. alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.

4. Sumber energi barn adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan mau.pun sumber energi tak
terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).

5. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.

6 . Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelala dengan baik, antara lain panas bumi,
angin, bioenergi, sinar matahari, aiiran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisar, laut.

7.Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.

8. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi seca.ra terus-menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.

9. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.

10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara  kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidilp.

12. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, teru smenerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkeduduhan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangundangan Republik Indonesia.

14. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.

15. Yenyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakarl energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

16. Pemanfaatan energi adaiah kegiatan menggunakan energi, baik larlgsung maupun tidak  langsung, dari sumber energi.

17. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyedisan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan caclangan strategis dan konservasi sumber daya energi.

18. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan danj atau pemanfaatan energi.

19. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak !angsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau
pernanfaatan energi.

20. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.

21. Diversifikasi energi adalah penganekaragarnan perrlanfaatan sumber energi.

22. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.

23. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatanriya.

24. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan  persediaannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

25. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan benvawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

26. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.

27. Rencana umum energi adalah rencana pengelolaan erlergi untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah, antar wilayah, atau nasional.

2.Permasalahan Energi Nasional

Sumber daya energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan
nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seba-gaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu guna memberikzn nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam
pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Mengingat arti penting sumber daya energi, Pemerintah perlu menyusun rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang berdasarkan kebijakan pengelolaan energi  jangka  panjang. Berdasarkan hal tersebut di atas entuk Undang-Undang tentang Energi sebagai landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi.  Adapun materi pokok antara lain:

a. pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi;

b. cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional;
c.keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi;
d. kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi;
e. kebijakan energi nasional, rerlcana umum energi nasional, dan perribentukan dewan energi nasional;

f. hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;

g. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;
h.penelitian dan pengembangan.

3. Pengelolaan Energi Nasional

Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaafan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional (Pasal 2).

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan  meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah:
1. tercapainya kemandirian pengelolaan energi;
2. terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;
3. tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar
negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk:

(a). pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;
(b). pemenuhan kebutuhan balian baku industri dalam negeri; dan
(c).peningkatan devisa negara;
4. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
5. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;

6. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara:

(a). menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu;
(b).membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antardaerah, pemanfaatan energi di semua sektor sesuai dengan keperluan berdasarkan standar penggunaan energi.

7.tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
8. terciptanya lapangan kerja;
9. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup(Pasal 3)

Sumber Daya Energi (Pasal 4) berupa: (1) Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. (2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakinuran rakyat. (3) Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara, sebagaimana diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin ketahanan energi nasional (Pasal 5), Pemerintah wajib menyediakan   cadangan penyangga energi. Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, diatur lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional. Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi, sedangkan   darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dari prasarana energi (Pasal 6). Dalam hal  krisis energi dan darurat energi, mengakibatkan terganggunya fungsi  pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekononian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan.

Harga energi (Pasal 7) ditetapkan  berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/ biaya yang  merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakatdan ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.  

Setiap kegiatan pengelolaan energi (Pasal 8) wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangundangan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Kerja sama internasional (Pasal 10) di bidang energi hanya dapat dilakukan untuk:
a. menjamin ketahanan energi nasional;
b. menjamin ketersediaan energi dalam negeri; dan
c. meningkatkan perekonomian nasicnal.
Kerja sama internasional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah membuat perjanjian internasional dalam bidang energi yang menimbulkan akibat yang  luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kebijakan Energi Nasional (Pasal 11)  meliputi, antara lain:
a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional,

b. prioritas pengembangan energi,
c. pemanfaatan sumber daya energi nasional,

d. cadangan penyangga energi nasional.

Presiden membentuk Dewan Energi Nasional (Pasal 12)  ,  dengan tugas:
a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR
b. menetapkan rencana umum  energi nasional;
c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi;

d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:
a. Ketua: Presiden.

b.WakilKetua: Wakil Presiden.
c. Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi.

Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:
a. tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah Iainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
b.delapan orang dari pemangku kepentingan, dipilih oleh Dewan Penvakilan Rakyat,
terdiri atas:
a. 2 (dua)orang dari kalangan akademisi, adalah pakar energi yang berasal dari perguruan tinggi
b. 2 (dua)orang dari kalangan industri, adalah praktisi yang bergerak di bidang industri energi.
c. 1 (satu)orang dari kalangan teknologi, adalah pakar di bidang rekayasa teknologi energi.
d. 1 (satu)orang dari kalangan lingkungan hidup; adalah pakar lingkungan di bidang energi.

e. 2 (dua)orang dari kalangan konsumsn, adalah masyarakat pengguna energi.

Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Menteri dan pejabat Pemerintah lainnya berakhir setelah tidak menjabat lagi dalam jabatan dan masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional lainnya  adalah selama 5 (lima)tahun.

Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional (Pasal 17) berdasarkan kebijakan energi nasional. Dalam menyusun reneana umum energi nasional Pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.  Pemerintah daerah (Pasal 18) menyusun rencana umum energi  daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional, ditetapkan dengan peraturan daerah.

Hak dan Peran Masyarakat (Pasal 19) berupa: 1.Setiap orang berhak memperoleh energi.
2.Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam: a. penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah dan b.  pengembangan energi untuk kepentingan umum.Peran masyarakat dalam ketentuan ini adalah pemberikan masukan berupa gagasan, data, dan/ atau informasi secara tertulis.

Penyediaan energi (Pasal 20) dilakukan melalui: a. inventarisasi sumber daya energi;
b. perlingkatan cadangan energi; c. penyusunan neraca energi,  adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber  energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu. d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.

Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat. 

Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan(Pasal 20.2). Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan  kewenangannya.   Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonorniannya. Nilai keekonomian adalah nilai yang terbentuk dari keseimbangan antara pengelolaan permintaan dan penawaran. Insentif dapat berupa bantuan permodalan, perpajakan, dan fiskal. Kemudahan dapat berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan pengusahaan

Pemanfaatan energi (Pasal 21),dengan: a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi; b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan;
c. mernprioritaskan pemenuhan kebutithan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.

Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah(Pasal 21.3). Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber
energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. Ketentuan lebih lanjut  mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, diatur  dengan Peraturan Pemerintah dan/ atau Peraturan Daerah.

Pengusahaan (Pasal 23) Pengusahaan energi rneliputi pengusahaan sumber daya
energi, sumber energi, dan energi. Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.  Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta. Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan,  mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.  Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam negeri.

                     

Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi (Pasal 24) berkewajiban, antara lain:
a. memberdayakan masyarakat setempat, bentuk pemberdayaan masyarakat setempat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah usaha untuk meilingkatkan kesejahteraan masyarakat. b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi

Konservasi Energi (Pasal 25) nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Konservasi energi nasional, mencakupi seluruh tahap pengelolaan energi.  Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan
dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.  Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah

Kewenangan Pemerintah (Pasal 26) di bidang energi,antara lain:
a. pembuatan peraturan pcrundang-undangan;
b. penetapan kebijakan nasional;

c. penetapan dan pemberlakuan standar; dan
d. penetapar, prosedur.

Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
b, pembinaan dan pengawasan pengusahaan di lintas kabupatenlkota; dan

c. penetaparl kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/ kota.

(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di kabupaten/kota; dan
c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.

Tugas Mandiri:

1.      Jelaskan indtrumen pencegahan dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2.      Jelaskan pengertian audit lingkungan hidup dalam UU no,32 tahun 2009 dan pemgertian audit energi?

3.      Jelaskan permasalahan energi nasional?

4.      Jelaskan pengelolaan energi nasional?

5.      Jelaskan kebijakan energi nasional?

6.      Bagaimana peranserta masyarakat dalam pengelolaan energi?